MEDAN- Kritikan media terhadap sikap seorang pimpinan komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) yang merokok saat memimpin rapat resmi tampaknya masih belum diterima. Bahkan menyindir para wartawan yang memberitakan ‘kelakuannya’.
Adalah Ketua Komisi A DPRD Sumut, Toni Togatorop yang terlihat masih belum berterima atas koreksi media atas tindakannya yang melanggar peraturan dan tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang pimpinan.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi A dengan KPU, Bawaslu dan Kesbanglinmas Sumut di gedung dewan, Senin (19/1) salah seorang anggota dewan mengingatkan Toni dengan pertanyaan apakah diperbolehkan menghisap rokok didalam ruang rapat saat kegiatan berlangsung.
Pertanyaan tersebut justru dijawab politikus Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu dengan nada sedikit menyindir wartawan yang hadir meliput kegiatan terhormat tersebut. Dalam pernyataan Toni, seolah larangan merokok itu hanya karena ada kritikan dari media atas tindakannya tersebut.”Tak boleh lah (merokok) dalam rapat, ada wartawan disini, nanti mereka marah pula,” ujar Toni.
Padahal larangan merokok itu, selain diatur Perda, juga ada dalam tata tertib (tatib) yang justru mereka buat sendiri. Salah seorang wartawan merasa pernyataan Toni itu sangat tidak berdasar dan tidak mencerminkan seorang pimpinan yang menerima kritikan membangun dari masyarakat.
“Larangan itu kan ada di tatib yang mereka (DPRD) buat. Kalau dia bilang begitu, berarti dia tidak tahu atau tidak mau tahu tentang peraturan. Untuk apa mereka buat aturan kalau mereka sendiri melanggar,” kata Fran, salah seorang wartawan yang meliput RDP tersebut.
Dirinya menilai bahwa Ketua Komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan itu belum bisa menerima kritikan yang dilayangkan kepadanya. Sebagaimana diketahui beberapa waktu lalu, Toni Togatorop merokok saat memimpin rapat. “Seharusnya dia (Toni) sadar kalau larangan itu dia (DPRD) juga yang buat. Tidak pantas pimpinan seperti itu, tidak terima dikritik,” ketus Fran. (bal)
MEDAN- Kritikan media terhadap sikap seorang pimpinan komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) yang merokok saat memimpin rapat resmi tampaknya masih belum diterima. Bahkan menyindir para wartawan yang memberitakan ‘kelakuannya’.
Adalah Ketua Komisi A DPRD Sumut, Toni Togatorop yang terlihat masih belum berterima atas koreksi media atas tindakannya yang melanggar peraturan dan tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang pimpinan.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi A dengan KPU, Bawaslu dan Kesbanglinmas Sumut di gedung dewan, Senin (19/1) salah seorang anggota dewan mengingatkan Toni dengan pertanyaan apakah diperbolehkan menghisap rokok didalam ruang rapat saat kegiatan berlangsung.
Pertanyaan tersebut justru dijawab politikus Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu dengan nada sedikit menyindir wartawan yang hadir meliput kegiatan terhormat tersebut. Dalam pernyataan Toni, seolah larangan merokok itu hanya karena ada kritikan dari media atas tindakannya tersebut.”Tak boleh lah (merokok) dalam rapat, ada wartawan disini, nanti mereka marah pula,” ujar Toni.
Padahal larangan merokok itu, selain diatur Perda, juga ada dalam tata tertib (tatib) yang justru mereka buat sendiri. Salah seorang wartawan merasa pernyataan Toni itu sangat tidak berdasar dan tidak mencerminkan seorang pimpinan yang menerima kritikan membangun dari masyarakat.
“Larangan itu kan ada di tatib yang mereka (DPRD) buat. Kalau dia bilang begitu, berarti dia tidak tahu atau tidak mau tahu tentang peraturan. Untuk apa mereka buat aturan kalau mereka sendiri melanggar,” kata Fran, salah seorang wartawan yang meliput RDP tersebut.
Dirinya menilai bahwa Ketua Komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan itu belum bisa menerima kritikan yang dilayangkan kepadanya. Sebagaimana diketahui beberapa waktu lalu, Toni Togatorop merokok saat memimpin rapat. “Seharusnya dia (Toni) sadar kalau larangan itu dia (DPRD) juga yang buat. Tidak pantas pimpinan seperti itu, tidak terima dikritik,” ketus Fran. (bal)
