MEDAN-Peningkatan kelas Bandara Silangit ternyata membuat bandara lainnya di Sumut tak mau ketinggalan. Pemerintah Kota Gunungsitoli pun meminta hal yang sama diperlakukan terhadap Bandara Binaka.
Ya, padatnya lalu lalang pesawat di wilayah udara Sumut dalam beberapa tahun mendatang, tampaknya sudah bisa dibayangkan. Bagaimana tidak, ada enam bandara di wilayah Sumut yang masuk dalam prioritas pengembangan hingga 2025. Keenam itu di luar Bandara Kualanamu.
Keenam bandara itu adalah bandara Aek Godang di Padangsidimpuan, Bandara Sibisa di Parapat, Bandara Pulau-pulau Batu di Nias Selatan. Selain itu, Bandara Silangit di Tapanuli Utara, Bandara DR FL Tobing di Tapanuli Tengah, dan Bandara Binaka di GunungSitoli.
Skala prioritas pengembangan keenam bandara itu tercantum dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Kementrian Perhubungan 2005-2025, yang disusun di era Menhub Jusman Syafii Djamal dan dirilis 26 September 2008 itu.
Untuk tahun ini, sudah tergarap Bandara Kualanamu dan sedang dipersiapkan untuk pengembangan Bandara Silangit. Nah, untuk tahun depan, mana yang akan masuk daftar untuk digarap?
Para bupati/wali kota di daerah terkait, saat ini sudah mulai rajin melobi agar bandara di wilayahnya bisa segera mendapatkan alokasi di APBN di tahun-tahun berikutnya, agar pengembangan bandara bisa cepat dilakukan. Siapa cepat, dia yang dapat.
Antara lain yang sudah menggalang lobi ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) adalah para bupati dan wali kota di wilayah Nias. Mereka menginginkan agar Bandara Binaka di Gunungsitoli segera dikembangkan, sebagaimana Bandara Silangit.
“Mereka minta agar Bandara Binaka mendapatkan prioritas,” ujar Yasonna H Laoly, anggota DPR asal Nias, kepada Sumut Pos di Jakarat, kemarin. Masih kata Yasonna, Bupati Nias Selatan juga menggalang lobi agar pembangunan bandara yang digarap Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR), dilanjutkan lagi. “Karena sekarang bandara itu pembangunannya tersendat,” imbuh Yasonna.
Menurut Yasonna, untuk saat ini dorongan prioritas harus pada Bandara Binaka terlebih dahulu. Untuk Bandara Pulau-pulau Batu di Nias Selatan, kata Yasonna, untuk saat ini biar saja tetap menjadi bandara perintis. “Di sana yang penting ada penerbangan reguler dulu, yang ditopang dengan transportasi laut, karena kapal fery yang lancar sangat membantu masyarakat di sana,” terang politisi dari PDI Perjuangan itu.
Ditekankan Yasonna, saat ini yang paling mendesak adalah pengembangan Bandara Binaka. Sebenarnya, lanjut dia, upaya perpanjangan landasan sudah dilakukan Kemenhub. Hanya saja, terbentur masalah pembebasan lahan. “Tapi jangan karena kendala ini lantas terhenti. Soal lahan, itu tanggung jawab Pemda, biar dianggarkan pemda,” imbuhnya. Rencana perpanjangan landasan, dari 1.800 meter saat ini ditambah hingga 700 meter.
Menurut Yasonna, Bandara Binaka merupakan bandara terpadat di Nias. Saat ini sudah ada empat kali penerbangan dalam sehari, yakni dua kali Merpati dan dua kali Wing. “Jadi Binaka sangat layak untuk segera dikembangkan,” kata Yasonna.(sam/ram/ari)
Dianggap sebagai Keputusan Politik
Pengamat ekonomi dari Unimed, M Ishak menyatakan bahwa pelebaran Bandara Silangit ini bukan untuk perekonomian, melainkan untuk politik. Karena bila untuk perekonomian, lebih yang ditingkatkan akan keterampilan dan kinerja masyarakat setempat.
“Perekonomian masyarakat di sekitar Bandara Silangit masih kecil dan tidak memadai, hal ini dapat dilihat dari begitu banyaknya putra daerah yang merantau. Hal ini menandakan bahwa lapangan kerja di daerah tersebut masih kecil. Nah, kalau ini untuk perekonomian masyarakat, kenapa tidak masyarakat nya yang ditingkatkan, mulai dari pendidikan hingga ke sosialnya?” ungkapnya.
Menurutnya, daerah sekitar bandara Silangit ini belum menjanjikan, mulai dari pertanian dan indutri kreatifnya. Hanya Danau Toba yang menjadi andalan. “Nah, bila masyarakat hanya bertumpu pada Danau Toba saja, kapan indutri kreatifnya akan berkembang? pertaniannya juga sangat kecil, hanya menyumbang sekitar 2 hingga 3 persen di Sumut, jadi tingkatkan dulu yang kecil, agar semua masyarakat tidak tergantung hanya pada Danau Toba saja,” tegas Ishak.
Pengusaha Mendukung Penuh
Pelabaran Bandara Silangit yang terletak di Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Kota Siborong-borong, mendapat dukungan penuh dari pihak pengusaha. Setidaknya hal ini diungkapkan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumatera Utara, Parindungan Purba. “Selama ini ada penerbangan dari Pinang Sori, Aek Godang dan lainnya. Tetapi itu bukan Internasional, tapi kalau Siangit jadi internasional, maka akan jadi ikon pertumbuhan di wilayah pantai barat,” ujarnya, Rabu (18/4).
Dia juga menegaskan bahwa ini akan memudahkan pertukaran informasi secara internasional. Bahkan lapangan kerja juga akan terbuka dengan lebar. “Bayangkan saja apa yang bisa dikelola. Lapangan kerja akan terbuka luas karena akan ada pembukaan hotel, taksi, dunia hiburan dan lainnya,” ungkap Parlindungan.
Anggota DPD RI asal Sumut ini mengharapkan agar ada kerja sama antara pihak kabupaten yang berada di sekitar Danau Toba dengan Bandara Silangit. “Bila kabupaten sekitarnya tidak bekerja sama, bagaimana kita bisa menyajikan wisata tingkat internasional? Kalau pariwisatanya baik, secara tidak langsung akan meningkatkan perekonomian masyarakat juga,” tambahnya.
Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut, Hervian setuju dengan yang diungkapkan Parlindungan. “Kalau daerah pariwisata ditempuh lebih dari 1,5 jam, akan menjadi membosankan. Karena itu, tidak heran bila objek wisata ini (Danau Toba) tidak memadai,” ungkapnya.
Nah, bila Silangit menjadi bandara internasional, maka untuk wisatawan mancanegara terutama dari IMT- GT (Indonesia Malaysia Thailand, Growth Triangle) akan mudah untuk berkunjung. “Kalau wisman dari negara ini bisa kita ambil, maka tidak heran bila ini akan menjanjikan,” tambahnya.
Pemprovsu Belum Punya Sikap
Nah, kendati Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengucurkan dalam rangka pengembangan Bandara Silangit, sebesar Rp17 miliar tahun ini, Pemprovsu belum berniat untuk melakukan hal yang sama. Pemprovsu belum bisa memiliki sikap untuk turut memberikan alokasi anggaran seperti yang dilakukan Kemenhub RI.
Itu yang dikemukakan Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu, Gatot Pujo Nugroho usai mengikuti Seminar Motivasi Going Extra Miles:Melakukan Lebih untuk Menuju Sukses, dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-64 Sumut, di Aula Martabe Lantai 2, Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Jalan Diponegoro Medan, Rabu (18/4).
“Kayak Silangit itu, yang saya tahu akan ditake-over oleh pihak AP II. Jadi dari situ nanti, pengelolaannya akan menjadi bandara yang profesional. Kalau seperti itu, berarti kan akan menghasilkan,” ungkapnya.
Bagaimana dengan bandara-bandara perintis lainnya yang tersebar di beberapa kabupaten/kota di Sumatera Utara (Sumut)? “Kita lihatlah dulu,” jawabnya singkat.
Seorang pimpinan DPRD Sumut, HM Affan SS yang dimintai pendapatnya terkait hal yang sama, menyatakan ada kemungkinan anggaran pembenahan dan pembangunan sejumlah bandara perintis di Sumut, dimasukkan dalam rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (PAPBD) Sumut 2012. “Tapi persoalannya, sejauh ini saja banyak hal terkait anggaran yang belum terpenuhi,” tutur Wakil Ketua DPRD Sumut dari Fraksi PDI P tersebut.
Secara terpisah, pengamat ekonomi dari Universitas Sumatera Utara (USU) John Tafbu Ritonga menyatakakan, tentang besar kecilnya anggaran yang nantinya dialokasikan untuk pembenahan dan pembangunan sejumlah bandara perintis di Sumut, tergantung dari dua hal yakni kemampuan APBD Sumut dan kebutuhan pembangunan.
“Yakni kemampuan APBD Sumut dan kebutuhan pembangunan itu sendiri. Harusnya ada program itu,” jelasnya.(sam/ram/ari)
