Massa Geruduk Kantor Wali Kota
MEDAN-Puluhan relawan yang tergabung dalam Dewan Kesehatan Rakyat Kota Medan melakukan aksi unjukrasa ke Pemko Medan, Rabu (18/4) siang.
Dalam aksinya, masa menuding pelayanan RSU dr Pirngadi Medan sangat buruk. Menurut mereka, banyak penangangan medis yang tak becus, tapi hingga saat ini belum ada tindakan tegas dari Wali Kota Medan, Rahudman Harahap.
Untuk itu, massa meminta kepada Wali Kota Medan untuk mencopot Dirut RSU dr Pirngadi Medan, Dewi F Syahnan.
“Kedatangan kami ke Pemko Medan untuk mencari kepastian terkait kematian pasien di RSU dr Pirngadi Medan. Kami juga meminta agar dirut rumah sakit milik Pemko Medan itu dicopot, karena sudah ada beberapa korban,” kata Koordinator Aksi yang juga Ketua Dewan Kesehatan Rakyat Kota Medan, Taufik Reza Pakpahan, usai bertemu dengan Asisten Kesejahteraan Sosial (Kesos) Pemko Medan, Musaddad Dijelaskan Taufik, banyak pelayanan RSU dr Pirngadi Medan yang tak becus, dimulai dari kasus salah diagnosa yang dilakukan oleh seorang dokter terhadap Suryawati (38), warga Jalan Amaliun Gang Arjuna, Medan.
Dimana Suryawati didiagnosa menderita TB Paru, sehingga mengharuskan Suryawati meminum obat. Namun, setelah sebulan meminum obat tersebut, kondisinya bukan malah membaik tapi justru badannya bengkak-bengkak, lemah seperti orang lumpuh.
Selain itu, tewasnya bayi berusia 7 bulan, Anatasya Yolenta Situmeang dan Ganda Hermanto Tua Nainggolan (19), yang menderita sesak napas disertai dengan pembengkakan meninggal dunia, akibat tak ditangani dengan cepat.
Taufik mengatakan, seharusnya persoalan itu segera diselesaikan dengan baik secara mediasi maupun diselesaikan dengan jalur hukum. Sebab, kasus ini jelas telah berdampak buruk terhadap citra pelayanan medis di Medan.
“Harusnya hal tersebut bisa segera mungkin diselesaikan di tingkat rumah sakit, mengingat apa yang termaktub dalam pasal 29 UU No 36 tahun 2009, yang berbunyi tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi,” ucapnya.
Namun, tambahnya, yang terjadi justru sebaliknya, pihak RSU Pirngadi Medan memang melakukan pertemuan dengan keluarga korban, tapi anehnya, nama dokter tersebut justru dirahasiakan.
“Kondisi ini mengakibatkan kasus salah diagnosa ini semakin keruh dan menjadi momok yang menakutkan kepada masyarakat Medan yang ingin mendapatkan pelayanan medis di rumah sakit itu,” tegas Taufik.
Selain itu, katanya, masih ada masyarakat Medan yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan disebabkan tidak mempunyai biaya sepeserpun. Seperti yang dialami oleh Anastasya boru Situmeang, orangtuanya diminta membayar biaya Rp5 juta, namun karena tidak mampu akhirnya pasien itu pun meninggal dunia.
“Sungguh sangat tidak adil, padahal sesuai dengan SK Menkes No 125 tahun 2008, pasien miskin di luar kuota Jamkesmas adalah tanggung jawab Pemda setempat,” tegas Taufik.
Dengan pelayanan medis yang setengah hati seharusnya RSU Pirngadi Medan tidak layak menjadi RS milik pemerintah.
“Kami anggap RSU ini tidak layak jadi RS Pemko Medan, kalau mau diswastakan silahkan. Sehingga kita paham mekanisme dan aturan yang ada di dalam. Tapi, kenyataannya ini RSU milik Pemko tapi kita lihat prakteknya mereka meminta uang di depan, kalau mau dilayani. Ini sangat ironi,” tegas Taufik.
“Seharusnya, tidak ada lagi patokan uang di depan, karena 2×24 jam pasien miskin tidak boleh dipungut biaya ini aturan dari menteri kesehatan. Apalagi, kota ini memiliki program Medan Sehat ditambah lagi Jamkesda seharusnya tidak ada alasan lagi pihak rumah sakit menanyakan biaya terlebih dahulu yang mengakibatkan pasien Anastasya harus kehilangan nyawanya hanya karena tidak ada uang,” papar Taufik.
Massa yang membawa keranda mayat dari bambu juga menuntut agar dokter yang diduga salah diagnosa harus ditangkap, ditahan dan diadili. Selain itu, Wali Kota Medan juga dituntut untuk bertanggung jawab terhadap jaminan pelayanan kesehatan yang aman bagi rakyat Medan.
Dalam aksi itu turut hadir suami dari Suryawati, Ahmad Yani. Saat bertemu dengan Asisten Kesos, Ahmad Yani juga dengan tegas meminta pertanggungjawaban dari Pemko Medan terhadap nasib dari istrinya.
“Saya minta Wali Kota Medan Rahudman bertanggungjawab terhadap salah diagnosa yang telah dilakukan dokter RSU dr Pirngadi Medan kepada istri saya, sehingga mengakibatkan kondisinya saat ini semakin buruk, rambutnya sekarang sudah botak bahkan untuk buang air besar dan air kecil dia juga sudah berdiri,”tegas Ahmad.
Asisten Kesos Pemko Medan, Musadad berjanji untuk melaporkan aspirasi dari Dewan Kesehatan Rakyat Medan itu kepada Wali Kota Medan.
“Kita sudah menerima aspirasi mereka, dan kita akan melaporkannya kepada Wali Kota Medan. Untuk mengambil kebijakan itu yang berwenang adalah Pak Wali,” kata Musadad sembari berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut dalam kurun waktu satu minggu.
Sebelum membubarkan diri, Taufik mengatakan kalau pihaknya akan tetap turun ke jalan menuntut keadilan jika Pemko Medan tak juga menanggapi aspirasi mereka. (adl)
