JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) merampungkan penyidikan terhadap 14 mantan anggota DPRD Sumatera Utara tersangka kasus suap terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD. Penyidik telah menyerahkan para tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum KPK, Rabu (18/11).
“Hari ini (18/11) setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P21), penyidik KPK melaksanakan tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti) kepada JPU KPK dalam perkara dugaan TPK memberi/menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Provinsi Sumut periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Rabu.
Empat belas tersangka tersebut ialah Sudirman Halawa, Rahmad Pardamean Hasibuan, Nurhasanah, Megalia Agustina, Ida Budiningisih, Ahmad Hosein Hutagalung, dan Syamsul Hilal. Kemudian, Robert Nainggolan, Ramli, Layani Sinukaban, Japorman Saragih, Jamaluddin Hasibuan, Irwansyah Damanik, dan Mulyani.
Dengan pelimpahan ini, maka penahanan ke-14 terdakwa itu akan menjadi kewenangan JPU selam 20 hari terhitung Rabu ini sampai dengan 7 Desember 2020. “Selanjutnya dalam waktu 14 hari kerja, JPU akan segera menyusun surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkaranya ke PN Tipikor,” kata Ali.
Menurut rencana, 14 mantan anggota DPRD Sumatera Utara tersebut akan disidang di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Medan.
Sebelumnya, KPK menetapkan 14 anggota DPRD Sumatera Utara 2009-2014 dan/atau 2014-2019 sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari Gubernur Sumatera Utara ketika itu, Gatot Pujo Nugroho. “Bahwa 14 tersangka tersebut diduga menerima fee berupa uang dengan jumlah beragam dari Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Sumatera Utara,” kata Ali dalam konferensi pers, Kamis (30/1).
Ali mengatakan, suap itu diberikan kepada 14 anggota DPRD tersebut terkait empat hal.
Pertama, persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012 s/d 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara. Kedua, persetujuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara.
Ketiga, pengesahan angggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara. Keempat, penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015. (kps)
