MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kemunculan Bobby Afif Nasution dalam bursa pencalonan kandidat Wali Kota Medan untuk Pilkada Serentak 2020, semakin memperjelas peta percaturan politik. Sejumlah partai politik tampak siap mendukung dan mengusung menantu Presiden Joko Widodo tersebut.
Belum lama ini, Bobby sudah resmi mendaftarkan diri ke PDI Perjuangan Sumut dan Golkar Medan. Sedangkan Partai Nasional Demokrat (NasDem) Sumut sudah menyatakan akan memprioritaskan suami Kahiyang Ayu itu untuk diusung dalam kontestasi Pilkada Medan, meski Bobby belum mendaftar.
Pelaksana Tugas Ketua Partai Golkar Sumut, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengatakan pihaknya memang memprioritaskan menantu presiden tersebut dalam kontestasi Pilkada Medan 2020. “Ya, kita sudah dua kali melakukan pertemuan (bersama Bobby). Satu kali bertemu informal di Jakarta. Dan Pak Bobby juga sudah datang ke kantor Golkar secara formal. Apalagi Pak Bobby kemarin ‘kan sudah mendaftar (ke Golkar),” ujarnya menjawab wartawan, usai memimpin rombongan Komisi II DPR RI kunjungan kerja ke kantor Gubernur Sumut, Rabu (18/12).
Doli menyatakan, sepanjang Bobby Afif serius maju dalam kontestasi Pilkada, Partai Golkar akan selalu terbuka menerimanya. Namun ke depan, tentu diperlukan pembicaraan lebih detil dan mendalam sekaitan hal tersebut.
“Bagaimana kita bisa membangun visi bersama, tentu kami sebagai kekuatan politik di Sumut dan Medan khususnya, punya agenda-agenda untuk menang di Pilkada. Kami juga akan mendengarkan sinergi apa yang bisa dibangun antara Pak Bobby dan Golkar,” kata ketua Komisi II DPR itu.
Disinggung mengenai pointer kunker yang dilakukan bersama pemangku kepentingan di Provinsi Sumut, ia menekankan salah satu agendanya yaitu membahas tentang penyelenggaraan Pilkada serentak 2020. Apalagi diketahui, Sumut menjadi provinsi terbanyak dalam pelaksanaan pemilu mendatang, yang meliputi 23 kabupaten dan kota.
“Ya, kami ingin memastikan bahwa pemilu yang sudah masuk gelombang keempat ini, makin baik dari gelombang-gelombang sebelumnya. Kita semua juga berharap, melalui Pilkada menghasilkan kepala daerah yang baik. Tidak mungkin kita mengharapkan terpilih kepala daerah berkualitas, yang bisa menjalankan pemerintahan secara efektif, kalau penyelenggaraannya tidak berkualitas dan baik,” paparnya.
Di samping menyangkut pelaksanaan Pilkada, Komisi II DPR juga fokus pada masalah penanganan polemik pertahanan dan kelangsungan pemerintahan daerah di Sumut, jangan sampai kepala daerah terlibat perjudian seperti kepala daerah di provinsi lain. (prn)
