MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai NasDem, dr Faisal Arbie MBiomed, mendukung Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di wilayah-wilayah rawan banjir, khususnya di kawasan Medan Utara seperti Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Marelan, dan Medan Deli.
Bahkan, Faisal Arbie mengusulkan dibentuknya relawan-relawan tanggap bencana guna untuk membantu masyarakat pada saat bencana seperti yang terjadi pada 27 November 2025 lalu.
Hal itu dikatakan Faisal Arbie saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 2 tahun 2018 tentang Penanggulang Bencana yang dilaksanakan di Jalan Platina Komplek Bank, Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli, Minggu (15/2/2026).
“Saya secara pribadi dan Fraksi NasDem di DPRD sangat setuju sekali dengan dibentuknya UPT BPBD di wilayah-wilayah rawan banjir khususnya di Kecamatan Medan Deli ini yang merupakan kawasan rasan banjir,” ucap Faisal Arbie kepada seluruh warga yang menghadiri kegiatan tersebut.
Dikatakan Faisal Arbie, untuk merealisasikan pembentukan UPT BPBD di wilayah-wilayah rawan banjir, Fraksi NasDem akan memperjuangkan penambahan anggaran di Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Medan tahun 2026.
“Kita (Fraksi NasDem) siap untuk memperjuangkan adanya penambahan anggaran untuk pembentukan UPT BPBD di Kecamatan rawan banjir, dan harus juga dipastikan ada pembentukan tim relawan tanggap bencana,” ujarnya.
Masih dalam kesempatan itu, selain pembentukan UPT BPBD, Faisal Arbie juga mendukung disediakannya perahu karet di tiap kelurahan, khususnya di daerah rawan banjir.
Pentingnya perahu karet di tiap kelurahan, katanya, belajar dari bencana banjir yang terjadi pada 27 November 2025 lalu, Pemko Medan sangat penting untuk memiliki perahu karet untuk mempermudah evakuasi terhadap masyarakat yang terdampak banjir.
“Selama ini penanganan sering terlambat karena terpusat di satu titik. Jika UPT dan penyediaan perahu karet ada di setiap wilayah rawan, penanganan bisa dilakukan lebih cepat, masyarakat pun merasa lebih aman,” pungkasnya. (map/ila)
