MEDAN- Sejak menjabat pelaksana tugas gubernur Maret lalu, kepemimpinan Gatot Pujo Nugroho selalu mendapat perhatian. Banyak pihak menunggu, apa yang dilakukan wakil gubernur itu selama kepemimpinannya sebagai Plt.
Mencuat kabar, Gatot akan melakukan mutasi dan pergeseran pejabat yang dianggap tidak bisa bekerja sama. Kabar ini membuat sejumlah pihak belingsatan. Namun hingga Mei ini, belum ada pejabat eselon yang berpindah tempat duduk.
Salah satu pihakyang paling khawatir dengan kemungkinan mutasi pejabat di lingkungan pemprovsu adalah partai koalisi pendukung pasangan Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho (Syampurno) dalam pemilihan kepala daerah, 16 April 2008 lalu. Kesimpuan itu didapat setelah perwakilan delapan dari sebelas partai pendukung pasangan Syampurno mengadakan pertemuan di Posko Koalisi Syampurno, Jalan Pelopor Medan, Kamis (19/5). Ke delapan partai itu diantaranya Partai Merdeka, PKPI, PPNUI, PKPB, Partai PDI, PSI dan Partai Patriot.
Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua Partai Merdeka Sumut, Darwis Tanjung didampingi Rudi Lubis, menyatakan banyak ketimpangan-ketimpangan yang terjadi pasca Gatot menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu.
“Kami berharap Plt Gubsu menghindari pengkotak-kotakan dalam menjalankan roda pemerintahan,” harap Darwis.
Untuk itu, mereka meminta agar Gatot kembali fokus pada progam awal sesuai visi-misi Syampurno.
Ketua PPNUI Sumut Zainal Arifin mengungkapkan keresahan di tingkat stuktural pejabat Pemprovsu. Gatot diharapkan mau memberi waktu kepada pejabat untuk dievaluasi sebelum dimutasi. “Di masa kami sebagai pendukung pasangan Syampurno, Syamsul dan Gatot itu adalah satu,” ujarnya.
Sementara partai PKPB Sumut berharap mutasi pejabat dilakukan sesuai mekanisme yang tepat dan melibatkan badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat). “Agar tidak terkesan eksklusif dan pejabat di Pemprovsu bisa nyaman bekerja,” ungkap Ketua PKPB Sumut, Nasib Rusdiono, didampingi Sekretaris Andi Agam.
Usulan -usulan itu juga diberikan Ketua Partai PDI, BMR Simorangkir, yang meminta kepada Plt Gubsu untuk tetap mengutamakan kepentingan masyarakat. “Padahal, kasus hukum yang menimpa Syamsul Arifin menjadi beban berat bagi masyarakat Sumut,” imbuhnya.
Ketua PSI H Ishar Lubis yang berharap Gatot banyak belajar dari pendahulunya agar dapat fokus menjalankan pemerintahan dan melanjutkan pembangunan sampai akhir jabatan.
Ungkapan keprihatinan malah dilontarkan Ketua Partai Kesatuan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sumut Haryanto SH. Gatot dinilai bekerja di luar visi dan misi seperti yang dijanjikan pasangan Syampurno.
Di akhir-akhir pertemuan itu, Sekretaris Partai Patriot Sumut H Rismansyah Siregar didampingi Edi Suryanto mengatakan, Gatot harus bersikap lebih luwes dalam menjalankan roda pemerintahan pasca nonaktifnya Syamsul Arifin. “Jangan memberi kesan kepada masyarakat Sumut adanya disharmoni yang berkepanjangan antara Syamsul dan Gatot,” ujarnya.
Perlu diingatkan, lanjutnya, seorang pemimpin akan sukses memimpin di Sumut kalau mampu merakyat.
Pertemuan kedelapan partai koalisi ini di koordinir Edison Sianturi yang usai pertemuan itu mengatakan kedelapan partai koalisi mengingatkan KPU untuk mempersiapkan administrasi. Dan mengharapkan kepada Gatot untuk mencari pendamping dalam menjalankan roda pemerintahannya. Intinya, lanjutnya, partai koalisi Syampurno tetap solid mendukung Gubsu dan Wagubsu sampai akhir jabatan dan sekaligus mempunyai fungsi kontrol terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan.(ari)
