MEDAN – Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hendarman Supandji menyerahkan sertipikat tahap pertama dari program strategis pertanahan tahun 2013. Untuk wilayah Sumatera Bagian Utara diserahkan sebanyak 500 sertipikat dari 10 kantor pertanahan kabupaten/kota.
Penyerahan secara simbolis dilakukan Kepala BPN didampingi oleh Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho ST MSi kepada 54 penerima di bumi Perkemahan Pramuka Sibolangit, Kamis (20/6).
Hadir penyerahan tersebut, Wakil Bupati Deliserdang Zainuddin Mars, assintel Kajati Sumut, Jaja Subagda, kepala Perwakilan Wilayah IX Bank Indonesia Sumut-Aceh Hari Utomo, Pimpinan Wilayah BNI Sumut Joni Tampubolon, Pimpinan Wilayah Bank Mandiri Sumut Sugeng Haryadi, Pimpinan Wilayah BRI Sumut Endra Sasmito dan dan seluruh BPN Se- Sumbagut.
Penyerahan hasil program strategis BPN RI berupa sertipikat hak atas tanah tersebut dilaksanakan di di Desa Sibolangit, Deli Serdang Sumatera Utara. Penyerahan ini untuk wilayah Sumatera Bagian Utara yang meliputi provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riah dan Kepualauan Riau.
Hendarman dalam kesempatan itu juga merespon tentang apa yang masih terdengarnya pelayanan pengurusan sertipikat yang lambat. Untuk kasus seperti ini dia meminta jajaran BPN mengubah paradigma.
“Saya menghimbau dan mengajak kepada kita selaku abdi masyarakat jangan suka mempersulit urusan yang sesungguhnya bisa dipermudah. Mari kita gunakan reformasi birokrasi dengan sungguh-sungguh dan jadikan diri kita agen-agen dari reformasi birokrasi itu serdiri,” tegas Hendarman.
Menurut Hendarman, seluruh jajaran BPN RI harus giat mendatangi rakyat dan jangan malah minta didatangi terus oleh rakyat.”Bantu mereka untuk mempercepat pelayanan itu. Karena pelayanan yang baik adalah pelayanan murah ongkosnya, jelas persaratannya dan waktu penyelesaiannya dan pelayanan yang mudah tidak dipersulit serta pelayanan yang akurat jangan sampai ada sertipikat ganda atau tumpang tindih sehingga menimbulkan sengketa,” imbuhnya.
Hendraman menjelaskan untuk seluruh wilayah Indonesia saat ini terdapat sekitar 85 juta bidang tanah yang perlu segera disertifatkan. Namun hingga saat ini baru 45 juta bidang yang sudah diberikan sertipikat. Oleh Karena itu, jajaran BPN RI wajib kerja lebih cepat untuk memberikan pelayanan sertifikat tanah yang lebih baik kepada masyarakat.
Hendarman menekankan agar seluruh jajaran dalam bekerja taat kepada aturan dan taat kepada azas agar masyarakat mendapat pelayanan terbaik.
Karena itu, BPN kata Hendarman akan terus menggalakkan program-program pro-rakyat yang selama ini sudah berjalan. Program-program tersebut di antaranya sertipikat prona gratis, program jemput bola layanan sertifikat tanah untuk rakyat, dan program one day service.
Kepada jajaran BPN RI di Seluruh Indonesia khususnya di wilayah Sumatera Bagian Utara Mantan Jaksa Agung RI ini mengucapkan terimakasih, bangga dan bersyukur kepada seluruh jajaran kantor wilayah dan kantor pertanahan se-provinsi sumatera bagian Utara telah bekerja keras menyelesaikan sertipikasi tanah melebihi target nasional yang ditetapkan sebanyak 40 persen pada bulan juni 2013 tetapi sudah dapat diselesaikab 46.528 bidang atau (40,75persen) dari targat yang sudah ditetapkan.
“Saya harap Acara penyerahan setipikat ini sebagai momentom untuk memacu percepatan legalitas aset seluruh bidang tanah di sumbagut dan tingkatkan terus pelayanan kepada masyarakat,” harapnya.
Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho ST MSimenuturkan, pihaknya siap bekerja sama dengan BPN untuk melancarkan proses sertipikasi tanah bagi masyarakat. Bentuk kerja sama tersebut salah satunya lewat penandatangan MoU antara Gubernur Sumut dengan Kakanwil BPN Sumut yang disaksikan Kepala BPN RI.
Selaku Gubernur Sumut, lanjutnya kesempatan hari ini merupakan momentum besar untuk membangkitkan perekonomian rakyat di Provinsi Sumut. Karena harini dibagikan sertipikat tanah yang telah diselesaikan melalui program strategis pertanahan, yaknu Prona, redistribusi tanah objek landreform dan program lintas sektor.
“Untuk itu, saya mengajak seluruh elemen masyarakat yang memiliki kemampuan yang dapat disumbangkan baik pemikiran, gagasan, atau upaya-upaya yang dapat menjadi pendorong dan penguat bangkitnya kesejahteraan masyarakat terutama ekonomi lemaj,” harapnya.
Khusus dalam program lintas sektor terdiri dari kegiatan sertifikasi usaha mikro, kecil dan menengah sertifikasi tanah nelayan, sertifikasi tanah pertanian dan sertifikasi tanah masyarakat berpenghasilan rendah.
Dalam pelaksanaanya didukung melalui kelompok kerja lintas sektor yang dipimpin sekdaprovsu dan wakilnya kakabwil BPN Provsu maka sebagian sertipikat yang diserahkan masyarakt ini adalah produk dari program lintas sektor sumut.
“Dari sekian ribu sertipikat hak atas tanah yang telah diterbitkan melalui program lintas sektor di Sumut, kita berharap agar masyarakat yang telah memperolah sertipikat hak atas tanah melalui program ini dapat bangkit perekonomian dan kesejahteraannya sehingga mampu pula membangkitkan harga diri rakyat kita,” kata Gubsu.
Di tempat yang sama, Kanwil BPN Sumut melaporkan bahwa saat ini dilaksanakan penyerahan sertipikat tanah yang telah diselesaikan melalui program strategis pertanahan tahun 2013. Penyerahan sertipikat ini merupakan tahap pertama dari program strategis pertanahan sesuai intruksi kepala BPN RI nomor : I/Ins/II/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 jo. Surat sekretaris utama nomor :742/7.1-100/II/2013 tanggal 27. Pebruari 2013 tentang percepatan pelaksanaan program strategis badan pertanahan nasional RI tahun 2013.
Adapun sertipikat yang diserahkan adalah setipikat yang diselesaikan melalui kegiatan prona, distribusi tanah, lintas sektor. ‘Khusus dalam program lintas sektor tertidi dari kegiatan sertipikasi usaha mikro,kecil dan menengah, sertipikasi tanah nelayan, sertipikasi tanah pertanahan dan sertipikasi tanah masyarakat berpenghasilan rendah dengan target sebesar 114.188 bidang dan realisasi pada posisi per juli 2013 sebanyak 46.528 bidang (40,7 persen)
“Pada hari ini penyerahan sertipikat secara simbolis diserahkan sebayak 54 sertipikat yaknbi 42 sertipikat berasal dari provsu dan 12 sertipikat perwakilan dari Aceh, Provinsi Riau, provuinsi Kepri dan Provinsi Sumatera Barat dan dilanjutkan dengan penyerahan sebayak 500 sertipikat dari 10 pertanahan kabupaten/kota yang akan diserahkan di masing masing kepala kantor,” lapornya.
Selain acara penyerahan sertipikat juga dilakukan kegiatan teleconference pada tiga kantor pertanahan di provinsi Sumatera Bagian Utara yakni di Provinsi Aceh diwakili oleh kantor pertanahan Aceh Barat, Provinsi Sumatera Barat diwakili oleh kantor pertanahan kota Payakumbuh dab Provinsi Riau diwakili oleh kantor pertanahan kabupaten Bengkalis. Juga bersamaan dengan itu dilakukan penandatanganan memory of understanding (MOU) antara pihak kantor wilayah BPN Sumut dan perwakilan Bank Indonesia wilayah IX Sumatera Utara dan Aceh. (kl/rel)
