Isu seputar pindah tugas sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, semakin kencang berhembus. Terlebih dari ‘bawaan’ gubernur sebelumnya, alias ‘gerbong Serdangbedagai’, HT Erry Nuradi.
Sebut saja seperti Kabiro Umum dan Perlengkapan Setdaprovsu, Faisal Harsyimi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) Setdaprovsu, Agus Tripriyono, Kepala Inspektorat OK Henry, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Azhar Harahap, Kadisperindag Alwin Sitorus, Kadis Perkebunan Herawati, Kadis ESDM Zubaidi, dan Kadis Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dahler Lubis.
Meski demikian, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Setdaprovsu mengaku bahwa pihaknya secara resmi belum menerima surat pindah atas nama-nama yang dimaksud. “Belum, belum ada (yang mengajukan surat pindah) ke kami. Sampai sejauh ini belum ada masuk,” ujar Kepala Bidang Mutasi pada BKD Setdaprovsu, Abdul Khoir Harahap saat dikonfirmasi, kemarin.
Secara pribadi, Abdul Khoir mengaku sudah mendengar isu atau informasi seputar perpindahan pejabat Pemprovsu ke kabupaten/kota lain di Sumut, paskah Gubernur dan Wakil Gubernur, Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah dilantik pada 5 September kemarin.
Pada prinsipnya, sambung dia, BKD tentu akan memproses setiap surat masuk ataupun surat pindah yang diajukan pejabat eselon di lingkungan Pemprovsu.
“Kalau ada tentu langsung kami proses. Tidak mungkin kami tahan-tahan. Tapi memang sejauh ini belum ada yang kami terima (surat pindah, Red),” imbuhnya.
Pengamat Politik Universitas Sumatera Utara, Bimby Hidayat menyatakan, setiap pergantian rezim memang lazim berganti ‘gerbong kabinet’. Sebab tidak mungkin seorang kepala daerah memakai tenaga seseorang atau pejabat yang tidak bisa sejalan dengan visi dan misinya.
“Wajar saja ketika nanti sudah waktunya, beliau (Edy-Ijeck) akan merombak perangkat yang ada. Terlebih bawaan dari gubernur sebelumnya. Jadi wajar saja bila pejabat-pejabat bawaan gubernur lama merasa tidak nyaman dengan kondisinya saat ini,” katanya.
