MEDAN – Sekretaris Dewan Pendidikan Sumatera Utara (Sumut) Mahdi Ibrahim menilai jika kondisi pendidikan Sumut tidak memberikan dampak yang signifikan dalam upaya melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang utuh sebagaimana dicita-citakan oleh undang- undang sistem pendidikan Nasional.
Untuk itu dirinya berharap pemerintah daerah bisa menata kembali sistem pendidikan. Karena dirinya menilai kepatuhan daerah terhadap berbagai regulasi pusat, diyakini tidak berjalan dan terjadi stagnasi pada tataran operasioal di daerah. “Maka performa pendidikan kita akan terus lamban,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (15/11).
Contoh konkrit yang diutarakan Mahdi, yakni belum adanya satu kabupaten/kota di Sumut yang menjalankan Surat Keputusan 5 Kementerian tentang penataan dan pemerataan pendidik atau guru Pegawai Negeri Sipil (PNS). Padahal, surat keputusan bersama 5 Menteri dimaksudkan untuk mempercepat akses pemerataan mutu guna mengurangi disvaritas antar daerah termasuk antar sekolah. “Selanjutnya peraturan mendikbud tentang sistem rekrutmen pimpinan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Sekolah dan pengawas sekolah yang telah diatur juga tidak mendapat respon oleh setiap Kepala Daerah,”ujarnya.
Padahal bilang Mahdi, kebijakan tersebut akan membawa dampak positif dalam sistem peningkatan mutu dan pembinaan karier pendidik.
Ditingkat provinsi, sambungnya, sudah ada lembaga pelatihan resmi, yakni Pusat Pemberdayaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK). Melalui lembaga ini, harusnya dapat bekerjasama dengan setiap daerah dalam rangka pengembangan karier dan rekrutmen calon pimpinan sekolah.
“Setelah kita evaluasi melalui komponen masyarakat, ternyata kebijakan dan kondisi daerah selama ini tidak saling mendukung. Ini juga akan mubazir dan tidak ada dampak bagi UPT sekolah dalam menjalankan fungsinya,” ucap dia.
Jadi, Dewan Pendidikan mengharapkan pemerintah menata kembali sistem pendidikan agar bisa lebih maju. Dalam kesempatan ini, Dewan Pendidikan Sumut memberikan apresiasi terhadap pemerintah Amerika Serikat yang telah banyak memberikan perhatiannya terhadap pembangunan pendidikan di Indonesia khusus sumatera utara.
Karena melalui program USAID Prioritas pemerintah Amerika Serikat menganggarkan dana sekitar Rp90 miliar untuk membantu pemerintah Sumut meningkatkan kualitas pendidikan hingga 5 tahun mendatang.
Program kerjasama ini bertujuan membantu menyediakan akses pendidikan bagi siswa SD, SMP, dan Madrasah.
Sebelumnya, Plt Gubernur Sumut Gatot Pudjo Nugroho mengungkapkan pemerintah sejak 5 tahun lalu sudah berupaya meningkatkan tata kelola sistem pendidikan Sumut. Sumut juga telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan mutu pendidikan. Diantaranya dengan pemerintah Amerika Serikat melalui program USAID Prioritas. (uma)
