MEDAN- Sedikitnya ada empat faktor penyebab tingginya angka tak memilih (golongan putih/golput) dalam Pilgubsu 7 Maret lalu. Selain masalah administrasi pemilih, pendidikan politik yang rendah, dan sosialisasi kurang maksimal, paling penting dijadikan bahan evaluasi mendalam adalah ketidakpercayaan pemilih terhadap partai politik dalam proses penentuan pasangan calon.
Hal itu disampaikan anggota DRD Prof Zulkarnain Lubis saat mendiskusikan angka golput yang mencapai 51,37 persen pada Pilgubsu 2013 di aula Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Pemprovsu, Selasa (19/3).
Diskusi ini didasarkan pula atas hasil riset investigatif terbatas yang dilakukan oleh Studi Kebijakan dan Edukasi Masyarakat (Skema) Indonesia pada pelaksanaan pemungutan suara 7 Maret.
Wakil Ketua DRD Sumut Hervian Tahier menyampaikan angka golput yang tinggi menjadi perhatian serius DRD Sumut. “Anggaran pemerintah yang digunakan untuk kegiatan pemilukada sangatlah besar, dan dengan tingginya golput menjadi pukulan berat bagi pendidikan politik dan demokrasi di Sumatera Utara,” ujarnya.
Direktur Eksekutif Skema Indonesia Abdiyanto didampingi peneliti Aguslan Simanjuntak, Harmaini El Hermawan, dan Kholilul Kholis mengemukakan, temuan lain dari masalah golput ini adalah 1.728.716 pemilih ganda dari 10.285.263 orang yang terdata di daftar pemilih tetap (DPT). Pemilih bermasalah itu seperti pemilih ganda, meninggal dunia, pindah domisili, dan lainnya.
“Kesalahan data pemilih juga memberikan kontribusi sebesar 16,81 persen terhadap tingginya angka golput. Artinya Jika data DPT valid dan akurat, maka pasti mengurangi angka golput,” ungkapnya.
Abdiyanto justru menduga masalah utama penyebab golput adalah kesalahan data kependudukan yang menjadi dasar Daftar Pemilih Tetap dan pendidikan politik yang rendah. “Permasalahan DPT juga sangat berpengaruh terhadap jumlah pemilih, kursi legislatif, dan anggaran pelaksanaan dan kualitas pemilu,” ujarnya.
Skema merekomendasi DRD dan Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Pemprovsu melakukan riset yang komprehensif guna mengatasi masalah golput mengingat padatnya jadwal Pilkada di sejumlah kabupten/kota di Sumut pada tahun ini. (ila)
