Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung bersama Wakil Ketua DPRD Medan Ihkwan Ritonga, Iswanda Ramli dan Ahmad Arif saat menjenguk Bripda Pama Winda Simanungkalit di RS Brimobdasu. (Ali-PM)
MEDAN, SUMUTPOS.CO –Bak gara-gara setitik nila rusak susu sebelanga. Nasib seluruh sopir angkutan kota (angkot) di Medan rawan kena pembinaan. Semua ini karena ulah seorang sopir angkot yang menabrak Bripda Pama Winda Simanungkalit belum lama ini.
“Kita juga sering melihat angkot berhenti sembarangan menurunkan penumpang. Padahal Pemko Medan sudah menganggarkan dana untuk pembuatan halte bagi para pengguna jasa, agar kota ini terlihat tertib berlalulintas. Seharusnya Polisi, khususnya Satlantas juga bisa mengarahkan para sopir angkot itu untuk berhenti di halte,” jelas Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung, kemarin.
Henry yang datang mendadak ke Rumah Sakit Brimobdasu Jalan Wahid Hasyim, Senin (20/3) sore, tempat Bripda Pama dirawat, juga mengatakan tindakan sopir angkot arogan tersebut menunjukkan Dinas Perhubungan lemah dalam memberikan pembinaan kepada para sopir yang tergabung dalam organisasi seperti Kesper dan Organda.
Selain Henry, tampak Wakil Ketua DPRD Medan Ikhwan Ritonga, Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Ramli, dan anggota Komisi D Ahmad Arif. “Seharusnya polisi bertindak tegas bila terjadi pelanggaran di jalan raya dengan mencabut langsung Surat Izin Mengemudi milik si pelanggar,” tambahnya.
Senada, Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga pun merasa prihatin atas peristiwa yang menimpa Bripka Pama. Menurutnya peristiwa penabrakan ini tidak harus terjadi jika sopir angkot tersebut memahami aturan dalam berlalulintas. “Sangat kita sayangkan tindakan yang dilakukan sopir angkot itu jika kita lihat hasil rekaman CCTV-nya. Mungkin sopir angkot itu tidak melalui jalur resmi dalam mengurus surat izin mengemudinya. Kalau dia (sopir, red) mengurus secara resmi, pasti dia paham dengan konsekuensinya jika melanggar aturan tertulis maupun tersirat,” ungkapnya.
Politisi Gerindra ini mememinta Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan melakukan langkah kongkret dalam pembinaan para supir angkot. “Sekarang ini kan muncul angkutan berbasis online. Kenapa bertahan sampai sekarang? Karena masyarakat merasa nyaman menggunakan angkutan berbasis online ini. Tarifnya juga tidak terlalu memberatkan kantong. Pelayanannya juga bagus. Jadi supaya angkutan masal kita juga tidak ditinggalkan penggunanya, cobalah perbaiki semuanya. Mulai dari unitnya sampai dengan pelayanannya,” pintanya. (ali/rbb)
Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung bersama Wakil Ketua DPRD Medan Ihkwan Ritonga, Iswanda Ramli dan Ahmad Arif saat menjenguk Bripda Pama Winda Simanungkalit di RS Brimobdasu. (Ali-PM)
MEDAN, SUMUTPOS.CO –Bak gara-gara setitik nila rusak susu sebelanga. Nasib seluruh sopir angkutan kota (angkot) di Medan rawan kena pembinaan. Semua ini karena ulah seorang sopir angkot yang menabrak Bripda Pama Winda Simanungkalit belum lama ini.
“Kita juga sering melihat angkot berhenti sembarangan menurunkan penumpang. Padahal Pemko Medan sudah menganggarkan dana untuk pembuatan halte bagi para pengguna jasa, agar kota ini terlihat tertib berlalulintas. Seharusnya Polisi, khususnya Satlantas juga bisa mengarahkan para sopir angkot itu untuk berhenti di halte,” jelas Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung, kemarin.
Henry yang datang mendadak ke Rumah Sakit Brimobdasu Jalan Wahid Hasyim, Senin (20/3) sore, tempat Bripda Pama dirawat, juga mengatakan tindakan sopir angkot arogan tersebut menunjukkan Dinas Perhubungan lemah dalam memberikan pembinaan kepada para sopir yang tergabung dalam organisasi seperti Kesper dan Organda.
Selain Henry, tampak Wakil Ketua DPRD Medan Ikhwan Ritonga, Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Ramli, dan anggota Komisi D Ahmad Arif. “Seharusnya polisi bertindak tegas bila terjadi pelanggaran di jalan raya dengan mencabut langsung Surat Izin Mengemudi milik si pelanggar,” tambahnya.
Senada, Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga pun merasa prihatin atas peristiwa yang menimpa Bripka Pama. Menurutnya peristiwa penabrakan ini tidak harus terjadi jika sopir angkot tersebut memahami aturan dalam berlalulintas. “Sangat kita sayangkan tindakan yang dilakukan sopir angkot itu jika kita lihat hasil rekaman CCTV-nya. Mungkin sopir angkot itu tidak melalui jalur resmi dalam mengurus surat izin mengemudinya. Kalau dia (sopir, red) mengurus secara resmi, pasti dia paham dengan konsekuensinya jika melanggar aturan tertulis maupun tersirat,” ungkapnya.
Politisi Gerindra ini mememinta Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan melakukan langkah kongkret dalam pembinaan para supir angkot. “Sekarang ini kan muncul angkutan berbasis online. Kenapa bertahan sampai sekarang? Karena masyarakat merasa nyaman menggunakan angkutan berbasis online ini. Tarifnya juga tidak terlalu memberatkan kantong. Pelayanannya juga bagus. Jadi supaya angkutan masal kita juga tidak ditinggalkan penggunanya, cobalah perbaiki semuanya. Mulai dari unitnya sampai dengan pelayanannya,” pintanya. (ali/rbb)
