MEDAN, SUMUTPOS.CO – Harga pangan mengalami kenaikan beberapa waktu belakangan ini. Tak sedikit masyarakat yang mengeluh karena barang pokok serba mahal di tengah situasi pandemi yang menggoncangkan perekonomian.
Karenanya, masyarakat berharap kepada Partai Demokrat agar harga murah, lampu terang, air lancar, dan suasana aman dan kondusif. Hal ini disampaikan H Rahman Berutu, warga Lingkungan VI, Kelurahan Beringin, Medan Selayang dalam Sosialisasi Produk Hukum Daerah Kota Medan, Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan Tahun 2021-2041 yang digar Ketua Fraksi Partai Demokrat Kota Medan, Burhanuddin Sitepu di Jalan Bunga Mawar No 104, Kelurahan PB Selayang II, Medan Selayang, Minggu (20/3/2022).
Menurut Rahman Berutu, apa yang disampaikan dalam sosialisasi produk hukum daerah Kota Medan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tersebut, dapat dipahami oleh masyarakat. “Namun bagi kami, rakyat ini, yang perlu dan penting adalah bagaimana harga murah, lampu terang, air lancar, dan aman,” kata pria yang akrab disapa Ustad Berutu ini.
Menurutnya, kalau lampu penerangan jalan umum yang terang benderang, maka masyarakat akan merasa aman dan nyaman mencari rezeki hingga malam hari. “Cari makan pun jadi enak. Tapi kalau sekarang, mau keluar malam hari pun kita takut. Sepeda motor saya parkir di teras jam 11, jam 12 sudah hilang,” ujarnya.
Apalagi lanjutnya, saat ini semua harga-harga kebutuhan mulai merangkak naik. “Kami sebagai rakyat biasa berharap, harga-harga murah namun barangnya tetap ada. Jangan pula harga murah, tapi barang tak ada. Itu sama saja dengan bohong,” ungkapnya.
Karenanya, dia berharap kepada Burhanuddin Sitepu yang merupakan Ketua Fraksi sekaligus Ketua DPC Partai Demokrat Kota Medan untuk dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat ini melalui lembaga DPRD Medan. “Jadi untuk itu, apa yang dibuat Pak Burhan bersama Partai Demokrat, kita dukung. Kalau bisa, Pak Burhan jangan hanya duduk di lembaga DPRD Medan saja, tapi naik ke tingkat provinsi agar beliau dapat lebih punya kekuatan dalam memperjuangkan aspirasi kita,” tegasnya.
Selain itu, Ustad Brutu juga menyampaikan keluh kesahnya terkait banjir yang kerap dialaminya. Menurutnya, ia menetap di Kota Medan sejak tahun 1956. Saat itu dia mengaku hampir tak pernah merasakan banjir, meski tinggal berdekatan dengan Sungai Babura. “Pernah sekali merasakan banjir, tahun 1958. Itupun tidak separah saat ini. Kalau sekarang, banjirnya sampai ke atap rumah saya. Terpaksa saya dan istri naik ke atap untuk menyelamatkan diri, kalau tidak sudah inalillahi wa Inna ilaihi Raji’un,” ungkapnya.
Dia juga mengungkapkan, karena menjadi langganan banjir, lingkungan tempat tinggalnya pernah didatangi Gubernur Edy Rahmayadi untuk meninjau sungai. “Dilihatnya sungai itu sudah dangkal. Beliau janji sungai akan dibendung dan akan dilakukan pengorekan, tapi nyatanya sampai sekarang realisasinya tak ada,” pungkasnya.
Menyikapi persoalan banjir yang kerap dihadapi masyarakat Kota Medan, Burhanuddin Sitepu mengaku sudah lelah menyuarakannya dari lembaga DPRD Medan. Pasalnya, Pemko Medan terkesan terus menerus melakukan kesalahan yang sama dalam menangani masalah banjir. “Tahun ini, dianggarkan Rp1 triliun untuk penanganan banjir dari APBD Kota Medan. Jika ini tidak ada hasilnya, maka harus mereka pertanggungjawabkan kelak di akhirat,” tegas Burhanuddin.
Menurutnya, dalam penanganan banjir, seharusnya pemko legowo menyerahkannya pada ahlinya. “Buat kontrak kerja, minta garansi. Sehingga pekerjaan yang dilakukan bisa maksimal,” tandasnya. (adz)
