MEDAN, SUMUTPOS.CO – Usai mendapatkan informasi tentang longsor dan amblasnya Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kristen Simalingkar B di Kecamatan Medan Tuntungan, Wali Kota Medan Bobby Nasution langsung meninjau lokasi, Rabu (20/4) malam.
Menurut Pemerintah Kota (Pemko) Medan, TPU Simalingkar mengalami longsor akibat tergerus arus Sungai Babura. Akibatnya 20 makam amblas karena kejadian itu, dan beberapa makam lainnya hanyut terbawa arus air.
Pemko Medan pun menegaskan, hujan di gunung dengan intensitas tinggi sejak Minggu (17/4) malam hingga puncaknya Senin (18/4), menjadi penyebab meningkatnya debit air di sungai Babura.
Alhasil, 20 makam yang berada di dekat bibir sungai terkena dampaknya. Sebanyak 15 diantaranya telah dibangun kembali, tiga makam sedang proses pembangunan kembali dan dua makam lainnya masih dalam pencarian.
“Info yang saya terima sekitar 20 makam terkena dampak longsor, namun 15 makam sudah dibangun lagi. Tiga proses, sedangkan dua lagi masih hilang. Untuk itu kita bangun posko agar warga mudah mendapatkan informasi,” ucap Bobby didampingi Kadis PU Topan Ginting, Kadis Kebersihan dan Pertamanan S.I Dongoran, dan Camat Medan Tuntungan Harry Tarigan.
Secepatnya, kata Bobby, pihaknya akan berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II untuk melakukan pemberonjongan agar peristiwa ini tidak terulang lagi.”Besok (kemarin) akan langsung kita sampaikan ke BWS, sebab ini ranah mereka. Kegiatan teknis kita di area sungai harus lapor ke mereka,” ujarnya.
Sementara itu, Camat Medan Tuntungan Harry Tarigan mengatakan, TPU Kristen Simalingkar B yang mengalami longsor memang berada tepat di samping Sungai Babura.”Selama dua hari belakangan ini hujan deras di gunung dan Sungai Babura ini naik, sehingga TPU Simalingkar B ini mengalami longsor. Ini juga karena faktor alam,” ungkapnya.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan, Syaiful Ramadhan meminta Pemko Medan untuk tidak ‘buang badan’ atas peristiwa longsornya TPU Kristen Simalingkar B di Kecamatan Medan Tuntungan.
Dikatakan Syaiful, sungai memang merupakan kewenangan BWS, akan tetapi Pemko Medan juga memiliki tanggungjawab untuk menjaga dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau musibah yang kerap terjadi di kawasan badan sungai.”Memang sungai itu kewenangannya BWS, tapi kan TPU itu ada di wilayah Kota Medan. Itu tanggungjawab kita bersama, bukan cuma tanggungjawab BWS saja,” ucap Syaiful kepada Sumut Pos, Kamis (21/4).
Dikatakannya, sejak awal seharusnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan telah memonitor kondisi setiap TPU yang lokasinya tidak jauh dari bibir sungai.
“Lalu bila ada yang berpotensi longsor, seharusnya sudah dilapor sejak awal ke BWS untuk dibangun bronjong, bukannya setelah terjadi bencana seperti ini baru sibuk mau koordinasi ke BWS,” ujarnya.
Dikatakan Ketua Fraksi PKS DPRD Medan itu, sudah selayaknya Dinas Kebersihan dan Pertamanan memetakan seluruh TPU yang tak jauh dari bibir sungai.
“Jangan sampai peristiwa ini terjadi kembali, baik di TPU Simalingkar maupun TPU yang lainnya,” ujarnya.
Tak cuma masalah TPU, lanjut Syaiful, berbagai masalah juga masih ditemukan di seputar sungai yang ada di Kota Medan, mulai dari rumah hingga bangunan lainnya yang berada di seputar sungai. “Termasuk normalisasi sungai yang belum jug maksimal. Kalau bukan Pemko Medan yang mendorong BWS untuk melakukannya secepat mungkin, lantas siapa lagi. Kita berharap dorongan dari Pemko Medan kepada BWS bisa lebih kuat, sehingga masalah sungai bisa lebih cepat teratasi,” pungkasnya. (rel)
