MEDAN,SUMUTPOS.CO-Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Provinsi Sumatera Utara (Sumut), di Santika Premiere Dyandra Hotel and Convention Medan, Selasa (21/5/2024).
Kepala Perwakilan BKKBN Sumut, Munawar Ibrahim menyampaikan, penyelenggaraan kegiatan Rakor TPPS tingkat Provinsi Sumut tahun 2024, merupakan rapat paling penting dan paling strategis, mengingat pada bulan Oktober yang akan datang akan dilakukan evaluasi RPJM Nasional 2020-2024.
“Ini merupakan titik paling krusial. Artinya ini akan menentukan posisi Provinsi Sumatera Utara, baik secara nasional, provinsi maupun kabupaten/kota untuk menentukan posisi kita tersebut, bahwa pelaksanaan evaluasi akhir pencapaian percepatan penurunan stunting sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Nasional tahun 2020-2024, yang akan dilaksanakan pada Oktober 2024 mendatang,” ujar Munawar dalam acara tersebut.
Menurutnya, jika dihitung sejak saat ini, TPPS hanya memiliki waktu sedikitnya empat bulan lagi, yakni Juli-Agustus 2024, untuk melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting.
“Pertanyaan paling penting dan paling krusial dalam konteks seperti ini, adalah mampukah kita Provinsi Sumatera Utara dapat mencapai preferensi stunting mencapai angka 14 persen, seperti telah ditetapkan sebagai ukuran capaian secara Nasional dari tata capaian percepatan penurunan samping secara Nasional,” tegasnya.
Dijelaskannya, berdasarkan data survei kesehatan Indonesia tahun 2024, menunjukkan bahwa dalam 10 tahun terakhir terjadi penurunan preferensi stunting yang cukup tajam. Akan tetapi pada tahun 2023 yang lalu penurunan angka stunting terjadi hanya sebesar 0,1 persen atau menjadi 21,5 persen.
Di mana sebelumnya, lanjut Munawar, ditargetkan pada tahun 2023 dapat turun lebih cepat lagi, sehingga ‘on the track’ pada tahun 2024 bisa mencapai target yang diharapkan, yaitu 14 persen secara Nasional.
“Sementara itu preferensi Provinsi Sumatera Utara berdasarkan SKI 2023 adalah sebesar 18,90 persen. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan sebanyak 2,2 persen, meskipun masih termasuk dalam kategori ‘on the track’, tetapi masih membutuhkan upaya dan kerja keras dalam mencapai target 14 persen pada tahun terakhir ini,” imbuhnya.
Ia menilai, walaupun ada tren menurun yang sangat signifikan, akan tetapi ancaman dan permasalahan ini masih sangat besar. “Berdasarkan uraian data-data tersebut dan kompleksitas masalah yang sedang kita hadapi, maka perlu segera direncanakan upaya tindak lanjut untuk mengatasi masalah ini sesuai dengan target RPJM tahun 2024, baik secara nasional maupun Provinsi Sumatera Utara,” katanya.
Untuk Provinsi Sumut sendiri sejak beberapa bulan yang lalu, sambung Munawar, telah dilakukan upaya-upaya untuk membahas kondisi tersebut, seperti pada kegiatan rapor dan program bangga Kencana yang melibatkan para ahli, stakeholder pusat dan provinsi.
Dalam pembahasan itu, sebutnya, ada beberapa persoalan yang sedang dan mulai dilaksanakan. “Ada cara efektivitas program sasaran, yaitu dengan mempersempit program sasaran pada ibu hamil, ibu menyusui dan bayi dua tahun (baduta) dari keluarga kecil untuk menjamin dan memberikan makanan. Tentu saja upaya dan kegiatan ini tetap memperhatikan beberapa upaya-upaya yang kompresif, baik intervensi sensitif maupun intervensive,” tandasnya.
Adapun, dalam acara itu, tampak seluruh perwakilan dari OPD memaparkan apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan dalam penanganan stunting. Mereka diminta agar kreatif, berinovasi serta melaksanakan percepatan penanganan stunting dan harus tepat sasaran sesuai anggaran yang ada.
Sementara itu, pada Rakor yang dipimpin oleh Sekda Pemprov Sumut, Arief Sudarto Trinugroho yang juga sebagai ketua TPPS Sumut mengatakan, penanganan stunting harus dilakukan secara bersama-sama, dan semua harus berperan.
Dalam kegiatan itu, Arif juga sempat menegur sejumlah perwakilan OPD yang dinilainya kurang fokus dalam menggunakan anggaran untuk penanganan stunting, seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemprov Sumut, yang paparannya dinilai tidak fokus karena anggaran stunting banyak dilaksanakan oleh TPPKK Provsu.
Hadir juga, Gubernur Sumut, Hassanudin dan seluruh forkopimda serta OPD yang terlibat dalam penanganan stunting. (dwi/han)
