MEDAN, SUMUTPOS.CO – Nasib honor 8700 orang GTT (Guru Tidak Tetap) seakan diujung tanduk dan tidak jelas setelah melihat rencana anggaran Perubahan APBD 2023 hanya mencantumkan sekitar Rp. 11 Miliar untuk honor para guru tersebut.
Menyoroti hal itu, Ketua Fraksi PAN DPRD Sumut, H Hendra Cipta SE menyatakan bahwa hal ini menjadi perhatian serius bagi fraksinya dan sudah disampaikan secara resmi dalam rapat paripurna DPRD Sumut.
“Fraksi PAN memberi peringatan dini kepada Dinas Pendidikan Sumut agar jangan main-main dengan hak guru GTT, harus dijamin kesediaan anggaran honor guru GTT tersebut agar suasana kondusif didunia pendidikan selama ini bisa tetap terjaga,” tegasnya.
Kebutuhan anggaran honor GTT yang adalah untuk 4 bulan di tahun 2023 ini sebesar kurang lebih 62 Miliar. Sementara anggaran tersedia hanya 11 Miliar, jumlah kekurangan yang sangat besar untuk mengatasi hal tersebut. “Setelah dihitung anggaran 11 Miliar itu untuk 1 bulan saja tidak cukup, jadi ini harus segera diantisipasi oleh dinas terkait.
Fraksi PAN akan terus mengawal hak para guru ini, jangan sampai terjadi pengurangan jam mengajar para guru karena itu akan berdampak secara langsung kepada pendapatan para guru tersebut,” ujar Hendra Cipta anggota Komisi E yg membidangi pendidikan di Ruang Fraksi PAN DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol No. 5 Medan, Kamis (20/7) kemarin.
“Kalau tidak bisa meningkatkan kesejahteraan para guru jangan sampai justru mengurangi honor yang menjadi hak mereka, dinas pendidikan sumut harus menjamin itu, ” tambah Hendra.
Saat ditanya tentang honor guru GTT yang sdh ditampung dalam APBD 2023 untuk satu tahun dan sudah disahkan pada november 2022 yang lalu, kenapa justru harus ditampung lagi di PAPBD 2023 ini dan terkesan honor guru yang 4 bulan itu raib entah kemana.
Hendra menjawab harap ditanyakan kepada dinas pendidikan yang mengurus urusan teknis, karena memang cukup aneh anggaran honor GTT itu sepengetahuannya sudah ditampung di APBD Murni 2023. “Nanti Komisi E akan mendalami hal itu, kenapa bisa terjadi seperti itu dan tanpa sepengetahuan komisi E, sekali lagi Dinas Pendidikan jangan membuat bom waktu di dunia pendidikan sumut ini,” ungkapnya. (rel)
