SMAN 3: Seorang siswa bediri di depan SMA Negeri 3 Medan di Jalan Budi Kemasyarakatan Medan, Kamis (14/8).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan mulai ‘kebakaran jenggot’ dengan pengakuan yang disampaikan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Negeri 3 Medan. Sumber terpercaya Sumut Pos di interal SMA Negeri 3 Medan menyebutkan, Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Medan, Syahlan Daulay langsung dipanggil ke kantor Dinas Pendidiakn Kota Medan yang berlamatkan di Jalan Pelita IV Medan.
Menurut sumber tersebut, pemanggilan Kasek SMA Negeri 3 tersebut berkaitan dengan munculnya pemberitaan tentang pengakuan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Negeri 3 Medan, Abdul Hafiz yang menyebutkan Kadisdik, Sekretaris Disdik dan Kabid Dikmenjur yang mengajukan nama-nama untuk diluluskan di sekolah tersebut.
“Mungkin mau membahas pernyataan Wakil Kepala Sekolah yang menyudutkan Dinas Pendidikan dalam maraknya pertumbuhan ‘siswa siluman’ di SMA Negeri 3 Medan, tapi saya belum tahu apa hasil pertemuan tersebut,” katanya kepada wartawan Sumut Pos, Rabu (20/8) siang.
Sebelumnya, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Medan, Ramlan Tarigan saat dikonfirmasi berang karena namanya dikait-kaitkan dengan maraknya ‘siswa siluman’ di sejumlah sekolah negeri favorit.
“Kenapa nama saya dibawa-bawa? Tidak benar apa yang disampaikan Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Medan itu. Saya saja tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi dengan yang bersangkutan,” katanya saat dikonfirmasi via ponselnya.
Ramlan yang saat ini masih menjabat Ketua PGRI Kota Medan mengatakan, dirinya tidak ikut terlibat menitipkan sejumlah siswa ke sekolah negeri, termasuk SMA Negeri 3 Medan.
“Saya tampar-tampar nanti mulut yang ngomong seperti itu. Tidak benar itu semua. Saya tidak tahu menahu, kalau masalah itu langsung tanyakan saja langsung kepada pimpinan,” ucap pria berkumis itu.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Marasutan Siregar enggan mengomentari tudingan yang dialamatkan kepadanya. Marasurtan yang mengenakan pakaian hitam-hitam, juga tidak bersedia berkomentar mengenai adanya setoran yang dimintanya kepada masing-masing sekolah yang menerima siswa di luar kuota yang telah ditetapkan.
“Tidak-tidak,” katanya sembari melambaikan tangan ketika dikonfirmasi usai acara Dies Natalis USU Ke 62 di Gedung Biro Rektorat USU, Rabu (20/8).
Marasutan mengaku saat ini dia sedang berkonsentrasi dengan Kurikulum Belajar Mengajar (KBM) untuk siswa baru. Disinggung mengenai ketidaknyamanan guru dalam mengajar karena terlalu banyaknya jumlah siswa, ia lagi-lagi enggan memberikan penjelasan.
“Tidak mau saya urusi PPDB lagi, karena sedang fokus KBM,” katanya sembari meninggalkan kru koran ini.
Di tempat yang sama, Wali Kota Medan Dzulmi Eldin mengaku belum menerima informasi mengenai adanya keluhan guru-guru terkait terlalu banyaknya jumlah siswa baru di dalam satu kelas.
Disinggung apakah dirinya akan melakukan sidak ke sejumlah sekolah untuk menyahuti keluhan guru ini, Eldin mengaku akan melakukannya seperti yang dilakukannya beberapa waktu lalu saat sidak ke Disdukcapil.
“Kalau saya beritahu bukan sidak namanya, tapi sidik,” katanya sembari tertawa.
Sementara itu, Sekretaris Komisi B DPRD Kota Medan, Juliandi Siregar memberikan apresiasi khusus kepada Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Medan yang berani membeberkan siapa saja yang terlibat di dalam proses perekrutan siswa siluman.
“Salut saya dengan dia, berani membeberkan itu semua. Tapi saya tidak setuju jika praktik ini membawa nama lembaga Komisi B DPRD Medan. Karena persoalan ini tidak pernah dibahas di dalam forum resmi, ini hanya ulah oknum,” ujarnya kepada Sumut Pos di Gedung DPRD Medan, Rabu (20/8).
Politisi PKS itu meminta agar Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin segera mengambil sikap dan melakukan penulusuran terhadap pengakuan Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Medan.
“Kalau persoalan ini dibiarkan begitu saja, maka citra Wali Kota Medan bisa menjadi buruk,” katanya.
Fraksi PKS, kata dia, sebenarnya sudah mempermasalahkan persoalan ini sejak beberapa tahun terakhir, karena sistem PPBD selalu menimbulkan potensi kecurangan.
Beberapa tahun lalu, lanjut dia, sebenarnya sudah pernah diwacanakan pembentukan panita khusus (Pansus) PPDB. Namun pembahasan itu berhenti di tengah jalan. “Saya tidak tahu alasan pemberhentian pembahasan wacana pembentukan pansusu PPDB, silahkan tanyakan saja kepada Ketua DPRD Medan,” tegas Sekretaris Fraksi PKS DPRD Medan itu.(dik/adz)
