MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPRD Kota Medan terus mendorong peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat secara mudah dan cepat. Pelayanan publik tersebut terdiri dari pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan, pelayanan perizinan, dan pelayanan-pelayanan publik lainnya.
Dengan disahkannya P-APBD Kota Medan 2023 baru-baru ini, Pemko Medan diharapkan dapat memanfaatkan anggaran yang ada untuk memperbaiki pelayanan publik yang lebih baik.
“Dengan disahkannya P-APBD 2023 Selasa kemarin, kita harapkan dapat dipergunakan untuk meningkatkan pelayanan publik di Kota Medan. Kita berharap, kedepannya masyarakat dapat lebih mudah dalam mengakses berbagai pelayanan publik,” ucap Anggota Komisi I DPRD Medan, Parlindungan Purba, Kamis (21/9/2023).
Tak hanya itu, dengan disahkannya P-APBD Kota Medan tahun 2023, kata politisi Partai Demokrat itu, pihaknya juga mendorong Pemko Medan melalui setiap OPD yang ada untuk menjalankan program-program yang bertujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan.
“Kita juga mendorong agar Pemerintah Kota (Pemko) Medan agar dapat melakukan program-program yang konkret dalam mengatasi masalah pengangguran, kemiskinan, serta punya cara untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian
di Kota Medan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, hal ini perlu disampaikan karena melihat anggaran yang dikucurkan untuk proyek-proyek pembangunan berbiaya hingga ratusan milIar rupiah, namun belum ada program yang benar-benar menyentuh serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan.
“Kami mencatat masih banyak warga yang rumahnya tidak layak huni serta masih ada anak-anak yang masih mengalami stunting. Sehingga, tidak relevan rasanya anggaran yang begitu besar namun tidak mampu mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, kita harapakan P-APBD tahun anggaran 2023 ini dapat menyelesaikan permasalahan yang ada,” katanya.
Parlin juga menilai, dalam hal pelayanan publik di bidang kesehatan, Pemko Medan belum bekerja secara maksimal. Pasalnya, masih banyak warga yang mengeluhkan buruknya pelayanan RS, baik milik pemerintah maupun swasta.
Menurut Parlin, banyak warga yang kecewa dengan pihak RS yang tidak menerima pasien dengan alasan tidak ada kamar rawat inap sehingga banyak warga yang kebingungan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, apalagi bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan.
Untuk itu, dia berharap kepada seluruh OPD Pemko Medan untuk benar-benar melaksanakan program yang sudah disepakati bersama di P-APBD 2023 agar dapat terserap maksimal guna mencegah terjadinya silpa yang besar.
“P-APBD juga harus mampu meningkatkan UMKM agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Medan,” pungkasnya. (map/ram)
