DPRD Kota Medan memberikan sambutan baik terhadap program layanan 'jemput bola' yang disiapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan terhadap warga yang berstatus sebagai penyandang disabilitas.
Ketua Komisi I DPRD Kota Medan, Robi Barus SE M.AP, menilai pentingnya transparansi dan kemudahan masyarakat Kota Medan dalam mengakses setiap fasilitas dan layanan yang diisiapkan Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Oleh sebab itu, Komisi I DPRD Kota Medan mendukung adanya Aplikasi Medan Smart City (Mercy) guna mencapai hal yang dimaksud.
Pemerintah Pusat akan mulai menerapkan mandatori halal untuk setiap produk makanan dan minuman, termasuk UMKM di Indonesia pada 17 Oktober 2024. Produk yang tidak bersertifikat halal melebihi tenggat waktu akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal, dengan denda maksimal 2 milyar.
Masalah persampahan diharapkan dapat terus menjadi fokus bagi Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan langkah-langkah strategis guna mengatasi masalah persampahan di Kota Medan, salah satunya dengan mengidentifikasi daerah-daerah rawan sampah di Kota Medan.
Perda Kota Medan Nomor 5 tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan menjadi payung hukum dalam melaksanakan seluruh program bantuan sosial, baik yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun Pemko Medan. Baik itu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Bantuan Lansia Tunggal, dan lainnya.
Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) telah membuka dan memfungsikan dua buah jembatan di Kota Medan yang baru selesai dikerjakan di bulan Januari 2024 ini. Adapun kedua buah jembatan yang dimaksud, yakni Jembatan di Jalan H.M Yamin dan Jembatan di Jalan Abdullah Lubis.
Pengerjaan sejumlah proyek yang dilakukan di 21 Kecamatan di Kota Medan menimbulkan sejumlah dampak. Salah satunya, kondisi jalanan menjadi rusak lantaran dilakukan pengerukan dan melintasnya alat-alat berat.
Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan, Parlindungan Sipahutar meminta Pemko Medan lebih memaksimalkan program-program pro-rakyat. Hal ini dimaksudkan agar hak-hak dasar masyarakat dapat terpenuhi sehingga penanggulangan kemiskinan dapat terlaksana secara optimal.
Anggota Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak merasa prihatin dengan masih banyaknya krisis air bersih yang dialami warga Medan. Paul berharap kondisi itu tidak terus menerus dibiarkan, sebab sebagian masyarakat Kota Medan sudah sangat tersiksa dengan kondisi krisis air bersih tersebut.
