Pemerataan akses pendidikan di Kota Medan kembali menjadi sorotan. Wakil Bendahara Umum (Wabendum) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumatera Utara, Bukhori, M.Pd., mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Medan agar memberikan hak yang setara bagi siswa madrasah dalam menerima program Bantuan Siswa Miskin (BSM).
Pemerintah Kota Medan memastikan hak-hak almarhum Wahyu Suprio, pekerja proyek pembangunan Islamic Center Medan yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, telah dipenuhi sepenuhnya. Santunan sebesar Rp208 juta resmi diserahkan kepada pihak ahli waris setelah melalui proses mediasi yang ketat.
Permasalahan status lahan dan keterbatasan fasilitas masih menjadi tantangan serius bagi sejumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kota Medan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah Puskesmas Mandala yang hingga kini berdiri di luar wilayah administratif kota.
Pemko Medan kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kali ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, memberikan piagam penghargaan kepada Wali Kota Medan atas kontribusi nyata dalam misi kemanusiaan dan kolaborasi antar-daerah.
Pemerintah Kota (Pemko) Medan menunjukkan keseriusannya dalam mempercepat pembangunan kembali jembatan yang roboh di Gang Damai, Jalan Adi Sucipto, Kecamatan Medan Polonia. Langkah konkret dilakukan dengan mengirimkan surat resmi kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) guna memohon izin pinjam pakai lahan dan aset di lokasi tersebut.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk segera mengambil langkah konkret dalam menangani akses penghubung warga di kawasan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, yang ambruk sejak 2024 dan hingga kini belum diperbaiki.
Sebanyak 2.637 orang ASN di lingkungan Pemko Medan mengikuti kebijakan Work From Home (WFH) mulai Jumat (10/4/2026), terdiri dari 21 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pemerintah Kota Kota Medan bersiap memperketat pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjalankan Work From Home (WFH). Langkah ini dilakukan untuk memastikan sistem kerja jarak jauh benar-benar berjalan efektif dan tidak disalahgunakan.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dikabarkan akan kembali mendatangkan dua pejabat eselon II dari lingkungan Kota Medan untuk mengisi posisi strategis yang saat ini masih kosong.
Pemko Medan menyatakan kesiapan penuh dalam menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) sesuai arahan Pemerintah Pusat. Meski sebagian aparatur sipil negara (ASN) akan bekerja dari rumah, pelayanan kepada masyarakat dipastikan tetap berjalan maksimal.
