Perjuangan PT Belawan Indah (PT BI) membuahkan hasil. Melalui bantuan hukum Pimpinan Law Firm DYA-Darmawan Yusuf & Associates, Dr Darmawan Yusuf SH SE MPd MH, Pemerintah Kota (Pemko) Medan membongkar tembok yang dibangun PT Sarana Baja Perkasa (PT SBP) karena tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Jalan Besar Medan Belawan Kampung Salam Medan Belawan, Rabu (22/7).
Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dinilai perlu dibarengi edukasi yang lebih masif. Warga meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan segera menyosialisasikan kawasan-kawasan yang wajib bebas dari aktivitas merokok agar aturan tersebut dapat berjalan efektif.
Pengungkapan dugaan penyalahgunaan distribusi bahan bakar minyak (BBM) oleh Polrestabes Medan mendapat apresiasi dari DPRD Kota Medan. Di sisi lain, pemerintah daerah diminta bergerak cepat mengatasi kelangkaan solar yang dinilai mulai mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya nelayan.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan, Lailatul Badri, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan agar memberikan perhatian lebih terhadap percepatan pembangunan kawasan Medan Utara agar pemerataan pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Medan.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan, Lailatul Badri, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan agar memberikan perhatian lebih terhadap percepatan pembangunan kawasan Medan Utara agar pemerataan pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Medan.
Persoalan banjir yang kerap melumpuhkan arus lalu lintas di Jalan Letda Sujono, Simpang Tol Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, kembali menjadi sorotan. Wakil Ketua DPRD Medan, H. Zulkarnaen SKM, mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Medan segera merealisasikan pembebasan lahan untuk pembangunan kolam retensi sebagai solusi jangka panjang mengatasi genangan di kawasan tersebut.
Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan kembali menjadi sorotan masyarakat terkait pengawasan bangunan yang diduga tidak memiliki izin resmi.
Pemerintah Kota Medan dinilai gagal memaksimalkan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Sejumlah program strategis di bidang kesehatan, infrastruktur, hingga pelayanan publik tercatat memiliki serapan anggaran rendah bahkan nihil, sementara Silpa justru membengkak hingga mencapai Rp592 miliar lebih.
Forum Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Utara (FPM-SU) menyampaikan apresiasi atas komitmen wali Kota Medan dalam membuka ruang dialog dan kolaborasi bersama generasi muda sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi besar Medan untuk Semua.
Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Medan, Salomo Tabah Ronal Pardede, menyampaikan apresiasi kepada Pemko Medan atas keberhasilannya mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keenam kalinya secara berturut-turut.
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas betsilaturahmi dengan Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Hendy Antariksa di Makodam I/BB, Jalan Gatot Subroto, Medan,
DPRD Kota Medan memberikan apresiasi atas kinerja Pemko Medan dibawah kepemimpinan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas yang kembali menorehkan prestasi gemilang
Pemko Medan melanjutkan sekaligus memperluas jangkauan Program Tebus Ijazah pada tahun anggaran ini. Program prioritas yang diluncurkan tahun lalu oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas
Pemko Medan melalui jajaran Kecamatan Medan Amplas bergerak cepat merespon keluhan masyarakat terkait gangguan layanan air bersih yang terjadi kemarin sejak Selasa Malam (9/6/26).
Program Ambulans Gratis 24 Jam yang menjadi salah satu janji kampanye Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap kembali menjadi sorotan. Pasalnya, target penyediaan ambulans yang dipaparkan dalam evaluasi capaian janji kampanye belum sesuai dengan angka yang pernah dijanjikan kepada masyarakat saat Pilkada 2024.
Ketua Komisi 4 DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Satpol PP dan Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) untuk bertindak tegas terhadap seluruh billboard atau reklame bermasalah tanpa tebang pilih.
Pemerintah Kota (Pemko) Medan menunjukkan keberpihakannya kepada pekerja sektor informal dengan memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada ribuan pengemudi ojek online (ojol).
Panitia Khusus (Pansus) Penertiban Aset DPRD Kota Medan mulai geram. Pasalnya, upaya penertiban aset milik Pemerintah Kota (Pemko) Medan dinilai jalan di tempat akibat minimnya keseriusan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam membuka data aset secara transparan.
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan seluruh jajaran Pemerintah Kota Medan harus bergerak cepat menindaklanjuti hasil reses DPRD Kota Medan sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menyerap dan merealisasikan aspirasi masyarakat.
Pemerintah Kota Medan tengah melakukan pendataan di 21 kecamatan terkait hewan kurban menjelang Hari Raya Iduladha. Hal ini dilakukan untuk memastikan kesehatan kurban.
Polemik tunggakan SPP yang sempat menimpa seorang siswa di Perguruan Panca Budi akhirnya menemukan titik terang. Persoalan tersebut dipastikan telah selesai setelah Rico Tri Putra Bayu Waas menginstruksikan jajaran Dinas Pendidikan Kota Medan untuk turun langsung memediasi pihak orang tua siswa dengan yayasan sekolah.
Lonjakan harga minyak goreng subsidi MinyaKita di Kota Medan mulai memicu keresahan masyarakat. Produk yang sebelumnya menjadi andalan warga berpenghasilan menengah ke bawah itu kini dijual hingga Rp20.000 sampai Rp22.000 per liter di sejumlah pasar tradisional, jauh di atas harga normal yang sebelumnya berkisar Rp15.700.
Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan resmi melarang sekolah PAUD, SD, dan SMP menggelar kegiatan perpisahan di luar kota.
Pemerataan akses pendidikan di Kota Medan kembali menjadi sorotan. Wakil Bendahara Umum (Wabendum) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumatera Utara, Bukhori, M.Pd., mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Medan agar memberikan hak yang setara bagi siswa madrasah dalam menerima program Bantuan Siswa Miskin (BSM).
Pemerintah Kota Medan memastikan hak-hak almarhum Wahyu Suprio, pekerja proyek pembangunan Islamic Center Medan yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, telah dipenuhi sepenuhnya. Santunan sebesar Rp208 juta resmi diserahkan kepada pihak ahli waris setelah melalui proses mediasi yang ketat.
Permasalahan status lahan dan keterbatasan fasilitas masih menjadi tantangan serius bagi sejumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kota Medan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah Puskesmas Mandala yang hingga kini berdiri di luar wilayah administratif kota.
Pemko Medan kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kali ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, memberikan piagam penghargaan kepada Wali Kota Medan atas kontribusi nyata dalam misi kemanusiaan dan kolaborasi antar-daerah.
Pemerintah Kota (Pemko) Medan menunjukkan keseriusannya dalam mempercepat pembangunan kembali jembatan yang roboh di Gang Damai, Jalan Adi Sucipto, Kecamatan Medan Polonia. Langkah konkret dilakukan dengan mengirimkan surat resmi kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) guna memohon izin pinjam pakai lahan dan aset di lokasi tersebut.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk segera mengambil langkah konkret dalam menangani akses penghubung warga di kawasan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, yang ambruk sejak 2024 dan hingga kini belum diperbaiki.
Sebanyak 2.637 orang ASN di lingkungan Pemko Medan mengikuti kebijakan Work From Home (WFH) mulai Jumat (10/4/2026), terdiri dari 21 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pemerintah Kota Kota Medan bersiap memperketat pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjalankan Work From Home (WFH). Langkah ini dilakukan untuk memastikan sistem kerja jarak jauh benar-benar berjalan efektif dan tidak disalahgunakan.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dikabarkan akan kembali mendatangkan dua pejabat eselon II dari lingkungan Kota Medan untuk mengisi posisi strategis yang saat ini masih kosong.
Pemko Medan menyatakan kesiapan penuh dalam menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) sesuai arahan Pemerintah Pusat. Meski sebagian aparatur sipil negara (ASN) akan bekerja dari rumah, pelayanan kepada masyarakat dipastikan tetap berjalan maksimal.
Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) memastikan akan segera melakukan pengecekan menyeluruh terhadap izin penjualan minuman beralkohol di Tempat Hiburan Malam (THM).
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan empat Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan, di Ruang Rapat III Kantor Wali Kota, Jumat (13/3/2026).
Lima hari menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447H, Pemerintah Kota (Pemko) Medan memastikan harga bahan-bahan pangan di Kota Medan masih terkendali. Hingga saat ini, tidak ada komoditas yang mengalami kenaikan harga secara signifikan.
Menjelang Hari Raya Idulfitri, Pemerintah Kota Medan mengeluarkan surat edaran sebagai langkah pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi di lingkungan aparatur pemerintah.
Komisi IV DPRD Kota Medan merekomendasikan bangunan Wakita Warkop di Jalan Setia Jadi, Kelurahan Glugur Darat 1, Kecamatan Medan Timur untuk disegel karena tidak memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Setiap masyarakat Kota Medan, baik perorangan maupun kelompok, wajib menjaga kebersihan lingkungan. Akan tetapi, Pemerintah Kota (Pemko) Medan harus mendukung masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan menyiapkan sarana dan prasarana di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Pemko Medan melalui Dinas Ketenagakerjaan meluncurkan program Medan Rabu Walk-In Interview (RW) yang disebut sebagai inovasi pertama di Indonesia. Program ini mempertemukan perusahaan dan pencari kerja melalui wawancara langsung setiap Rabu di Mal Pelayanan Publik (MPP) Medan, Jalan Iskandar Muda.
Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Medan menyatakan kesiapan membuka posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para pekerja, meski hingga kini Surat Edaran resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker) terkait mekanisme dan jadwal pembayaran THR Idulfitri 1447 H/2026 masih belum diterima. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hak pekerja tetap terlindungi dan proses pengawasan terhadap perusahaan tetap berjalan.
Kabar baik bagi warga Kota Medan yang ingin pulang ke kampung halaman tanpa terbebani biaya transportasi. Pemerintah Kota Medan (Pemko Medan) kembali menggelar program tahunan Mudik Gratis pada tahun 2026 dengan tajuk “Mudik Bareng Pemko Medan 2026”.
Pemko Medan menerima Sertifikat Kategori Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2025 dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai bentuk pengakuan atas capaian kinerja pembangunan daerah yang semakin kompetitif secara nasional.
Pemerintah Kota Medan akhirnya angkat bicara terkait beredarnya isu larangan penjualan daging nonhalal (daging babi) di Kota Medan menyusul terbitnya Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan Nomor 500-7.1/1540 tertanggal 13 Februari 2026. Pemko Medan menegaskan bahwa surat edaran tersebut bukanlah bentuk pelarangan, melainkan langkah penataan perdagangan agar lebih tertib dan teratur.
Masyarakat Kecamatan Medan Helvetia mengeluhkan persoalan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kristen yang sudah penuh. Akibatnya, warga beragama Kristen mengaku kesulitan untuk mencari pemakaman bila ada yang meninggal dunia.
Menjelang masuknya bulan suci Ramadan, Pemko Medan bekerjasama dengan Observatorium Ilmu Falak (OIF) UMSU menggelar Rukyatul Hilal penentuan awal Ramadan 1447H/2026 M.
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas secara resmi membuka Pasar Murah Pemko Medan dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 1447H.
Pemerintah Kota (Pemko) Medan memperkuat kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Medan dan Kejaksaan Negeri Belawan untuk mengawal pelaksanaan pembangunan agar berjalan sesuai aturan dan berintegritas.
Menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili tahun 2026, Pemko Medan menyelenggarakan Pasar Murah di dua titik strategis, yakni di Kecamatan Medan Area (Kelurahan Sei Rengas II) dan Kecamatan Medan Deli (Kelurahan Kota Bangun).
Ketua Fraksi Partai NasDem, Afif Abdillah, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk belajar banyak dari peristiwa banjir besar yang melanda Kota Medan pada akhir November 2025 yang lalu. Afif Abdillah meminta, Pemko Medan harus lebih sigap dalam melakukan evakuasi.
Sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang taat pajak, Pemerintah Kota Medan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) akan menyelenggarakan acara pengundian "Semarak Hadiah Bayar Pajak". Acara puncak pengundian ini dijadwalkan berlangsung pada hari Rabu, 24 Desember 2025.
Pimpinan DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Golkar, Hadi Suhendra, mengaku sangat prihatin sekaligus miris atas pengaduan masyarakat di kawasan Medan Utara yang mengaku dipecat oleh perusahaan tempatnya bekerja usai banjir besar melanda Kota Medan pada 27 November 2025 lalu.
ANGGOTA Komisi D DPRD Sumut Hasyim SE mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dan Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk segera membenahi infrastruktur di Kota Medan, khususnya di kawasan Medan Utara (Medan Belawan, Medan Marelan, Medan Deli, dan Medan Labuhan) pascabencana banjir yang terjadi di Kota Medan pada 27 November 2025.
DPRD Kota Medan bersama Pemerintah Kota (Pemko) Medan resmi menandatangani Kesepakatan Bersama Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Medan, Senin (8/12/2025).
Musibah banjir yang melanda Kota Medan, telah merenggut 13 korban jiwa. Kondisi ini mengundang rasa perihatin Ketua DPW Partai Gelora Sumut Muhammad Nasir.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Binsar Simarmata, menyarankan Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk menyiapkan dana cadangan di setiap kecamatan rawan banjir di Kota Medan. Nantinya, dana cadangan tersebut akan digunakan masing-masing kecamatan apabila ada bencana banjir di wilayahnya.
Kota Medan akhirnya mengambil langkah yang selama ini hanya dibicarakan banyak daerah, namun jarang benar-benar dilakukan menjadikan data sebagai “senjata utama” kepemimpinan.
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan komitmen Pemko sebagai ibu kota provinsi untuk menjaga bersinergi dengan seluruh instansi pertahanan dan keamanan.
Sebanyak 8.533 pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Kota Medan resmi diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
Pemko Medan melalui Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan kembali mengadakan Job Fair secara besar-besaran. Ada sebanyak 21 perusahaan ternama yang ikut serta dalam Job Fair itu dengan jumlah jabatan yang dibuka sebanyak 69 jabatan dengan kebutuhan tenaga kerja mencapai 705 orang.
Komisi IV DPRD Kota Medan mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk bergerak cepat memaksimalkan anggaran bantuan penanganan banjir dari World Bank sebesar Rp6 triliun.
SEJAK Minggu (19/10) kemarin, masyarakat pengguna jalan tidak bisa lagi melintasi sebahagian ruas Jalan Kejaksaan, Kecamatan Medan Petisah. Pasalnya, Pemerintah Kota (Pemko) Medan berencana akan menutup sebagian ruas jalan tersebut mulai 19 Oktober 2025 hingga 18 Desember 2025.
Kabar baik bagi para pekerja di Kota Medan. Pemko Medan bekerjasama dengan beberapa perusahaan swasta akan menggelar Job Fair selama bulan Oktober 2025. Dalam kegiatan yang digelar di beberapa lokasi itu, sebanyak 3.970 tenaga kerja dibutuhkan dari berbagai bidang.
Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Kota Medan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran DPRD Kota Medan meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Bagian Aset agar segera melelang barang milik Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (PKP) berupa sejumlah mobil damkar yang telah menjadi rongsokan.
Terlihat rasa senang terpancar dari wajah masyarakat Kota Medan khususnya yang tinggal di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli, karena bisa bertemu dan menyampaikan keluhan dan permasalahan secara langsung kepada Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas.
Pemko Medan dan PT. PLN melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama terkait Pemungutan dan Penyetoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Atas Tenaga Listrik dan Pembayaran Rekening Listrik Pemko Medan.
KOMISI 4 DPRD Medan meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk memmbongkar pagar besi yang menutup akses warga di Jalan Amal Gang Melati 3 Lingkungan 2, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal. Apa lagi diketahui, jalan dimaksud merupakan fasilitas umum yang dikelola dan terdaftar sebagai aset Pemko Medan.
Pemerintah Kota Medan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan kembali memberikan kesempatan kepada masyarakat dengan memperpanjang jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 30 September 2025.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan Erwin Saleh, membenarkan bahwa sistem parkir tepi jalan dengan stiker barcode parkir berlangganan sudah tidak berlaku lagi di Kota Medan.
Menindaklanjuti keluhan warga terkait naiknya harga beras, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau Pasar Sei Sikambing, Senin (25/8/2025). Hasilnya, Wali Kota menemukan masalah tersendat suplai beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke pasar tradisional.
Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan, T. Roby Chairi, mengingatkan masyarakat Kota Medan untuk segera menunaikan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebelum jatuh tempo. Hal ini disampaikannya kepada wartawan usai memimpin rapat evaluasi penerimaan PBB di Kantor Bapenda Kota Medan, Senin (11/8/2025).
Sebanyak 1.018 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dinyatakan lolos seleksi di tahap pertama, mulai Senin 11 Agustus hingga Kamis 14 Agustus 2025
Dalam rangka membantu masyarakat memperoleh bahan kebutuhan pokok berupa Beras dengan harga yang lebih terjangkau, sesuai arahan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas Pemko Medan melalui Dinas Ketahanan Pangan,
Untuk mempersiapkan diri menghadapi Gala Siswa Indonesia (GSI) tingkat Provinsi Sumatera Utara, Pemko Medan mula membentuk tim. Tim tersebut dibentuk melalui talent scouting di Lapangan Gajah Mada Krakatau pada 29 Juli 2025 dan Lapangan Cadika, 31 Juli 2025.
Pemerintah Kota Medan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan meluncurkan Program Verifikasi dan Validasi Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU).
Anggota DPRD Kota Medan Fraksi Partai Golkar, dr Dimas Sofani Lubis, memastikan bahwa pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) di Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan telah masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2025-2029.
Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) memastikan telah mengerjakan pembangunan jalan dengan metode rigid beton di Jalan Sunggal (kawasan Pasar Sunggal), Kecamatan Medan Sunggal.
Guna mendukung kelancaran kegiatan Car Free Night yang akan digelar pada Sabtu (28/6/2025), Pemko Medan melalui Dinas Perhubungan (Dishub) melakukan manajemen rekayasa lalu lintas di jalanan kota Medan.
Tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kota Medan kembali menjadi sorotan. PUD Pasar, PUD Rumah Potong Hewan (RPH), dan PUD Pembangunan dinilai tidak memberikan kontribusi berarti terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Medan, meminta Pemko Medan melalui Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) untuk segera merealisasikan program MERATA (Medan Tanpa Kabel) dengan menanam seluruh kabel listrik dan kabel telekomunikasi di bawah tanah.
Anggota DPRD Kota Medan Fraksi Partai Demokrat, Drs Muslim Harahap M.S.P, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk memperhatikan kebutuhan warga Medan Utara akan fasilitas Bus Sekolah gratis. Sebab dengan adanya Bus Sekolah gratis, siswa di Medan Utara akan sangat terbantu dari sisi operasional.
Sebagai bentuk keprihatinan dan kepedulian atas musibah yang terjadi Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menemui orangtua korban anak hanyut yang terbawa arus di aliran sungai Deli Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Minggu (25/5/2025).
Pemerintah Kota (Pemko) Medan secara resmi memberikan tindakan tegas kepada pengelola Dara Kupi yang terletak di Jalan Sei Batanghari simpang Jalan Darussalam, Medan Sunggal, Kota Medan, Senin (19/5/2025).
Anggota DPRD Medan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Datuk Iskandar Muda A.Md, mengharapkan kesejahteraan masyarakat Kota Medan dari tahun ke tahun terus meningkat.
Wakil Ketua DPRD Medan, H Zulkarnaen SKM, mendorong Wali Kota Medan Rico Wass untuk melakukan percepatan pengaktifan kembali Pos Sistem Keamanan Lingkungan (Pos Siskamling) di seluruh Kota Medan. Sebab, keberadaan Pos Siskamling dinilai sangat penting guna meminimalisir tindak kejahatan yang kian marak akhir-akhir ini.
Anggota DPRD Kota Medan Dapil I, DR Lily MBA (Fraksi PDIP) menyampaikan sejumlah saran dan kritikan kepada Pemko Medan terkait hasil reses yang telah dilaksanakan Anggota DPRD Medan, khususnya di Dapil I. Laporan reses diharapkan segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Medan dengan skala prioritas.
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas berharap, sinergi antara Pemko dan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) semakin kuat dalam mewujudkan Kota Medan untuk semua. Harapan ini disampaikan Kepada Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya Penataan Ruang Kota Medan, Alexander Sinulingga mewakili Wali Kota Medan saat membuka Rapat Pimpinan Cabang (Rapimcab) PII Kota Medan di Le Polonia Hotel, Sabtu (22/3/2025) .
Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), mengaku telah mengetahui adanya perubahan atau revisi terkait hari libur sekolah di Bulan Ramadan dan Idul Fitri 1446H/2025.
Sebanyak 6 jabatan Eselon II di Pemko Medan masih kosong hingga saat ini dan hanya diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt). Hal itu terjadi lantaran beberapa diantaranya ‘ikut’ Bobby Nasution menjabat di Pemprovsu. Sementara, sejumlah pejabat lainnya ada yang mengundurkan diri, pindah ke kementerian, dan pensiun.
Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) mengatakan bahwa semua wilayah yang menjadi pilihan lokasi di Medan Utara (Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Marelan, Medan Deli) berpotensi untuk dijadikan lokasi pelaksanaan Ramadan Fair tahun 2025.
Pemerintah Kota (Pemko) Medan memastikan akan mengikuti Inpres No.1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025. Saat ini, Pemko Medan tengah melakukan pembahasan terkait efisiensi APBD Kota Medan tahun 2025 tersebut.
Pemko Medan bekerja sama Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Medan menggelar Thaipusam Medan Street Festival 2025 di depan Kuil Sree Soepramaniem Nagarattar, Jalan Kejaksaan, Selasa (11/2) malam. Kegiatan ini merupakan momen sangat istimewa dan bersejarah.
Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui perangkat kewilayahan, mulai dari kecamatan hingga kelurahan harus terus turun ke tengah-tengah masyarakat untuk memastikan kondisi warga miskin yang ada di wilayahnya. Dengan terus mengetahui kondisi terbaru dari warganya, maka pemerintah dapat terus memperbaharui data terbaru warga miskin yang ada di wilayahnya.
Ditetapkannya kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut Tahun 2025 sebesar 6,5 persen,
Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) juga sudah menyampaikan hasil pembahasan UMK Medan tahun 2025 ke Pemprovsu paling lama 17 Desember mendatang.
Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), memberikan program Diskon Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 50 persen. Program tersebut berlaku hingga 31 Desember 2024.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan, Rommy Van Boy, mengunjungi wilayah terdampak banjir di Jalan Karya Jaya, Gang Eka Wali Pribadi, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, pada Rabu (4/12/2024). Dalam kunjungan tersebut, Rommy menerima keluhan masyarakat yang masih mengungsi akibat banjir susulan yang melanda daerah tersebut.
Pemko Medan terus berkomitmen dalam meningkatkan pelayanan khususnya di bidang transportasi dengan menghadirkan 60 unit bus listrik baru. Bus listrik yang merupakan program Massal Transportasi Bus Rapid Transit (MASTRAN BRT) ini akan diluncurkan pada Minggu (24/11/24) di seputaran Lapangan Merdeka Medan.
Pemko Medan berharap Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Medan dapat mengoptimalkan program pemberdayaan berbasis data dan kebutuhan riil. Artinya LPM harus mampu merancang program kerja berdasarkan data dan aspirasi masyarakat seperti program pemberdayaan yang dirancang harus mampu menjangkau Mereka memberi pelatihan keterampilan dan memfasilitasi akses kepada peluang ekonomi baru.
