Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan akan memanggil bahkan mengevaluasi Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar Kota Medan, Anggia Ramadhan.
“Akan kita panggil kalau memang ada masalah. Misalnya maladministrasi, atau yang lainnya akan kita jabarkan secara terbuka. Kita periksa lebih dulu dan dewan pengawas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus bisa melihat problem yang ada,” tegas Rico Waas menjawab pertanyaan wartawan saat konferensi pers di Balaikota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kamis (19/11/2026).
Dia menegaskan, Pemerintah Kota (Pemko) Medan akan terbuka menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat guna meningkatkan semangat transformasi BUMD. Seperti PUD Pasar, PUD Pembangunan, Rumah Potong Hewan (RPH) yang harus bisa menunjukkan bagaimana integritasnya, akuntabilitasnya juga harus terbuka, transparan, dan bekerja semakin profesional.
“Kita harus terbuka, misalnya beberapa waktu lalu ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di PUD Pasar Kota Medan, harus bisa di-clear-kan. Problem-problem apa selama ini yang terjadi harus bisa diperbaiki,” tandasnya.
Seperti diketahui, beberapa hari lalu sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa ke Pemko Medan dan Kantor PUD Pasar Kota Medan.
Dalam orasinya, massa menyoroti kebijakan Dirut PUD Pasar Kota Medan. Mereka pun meminta Wali Kota Medan Rico Waas agar membongkar dugaan carut-marut tata kelola perusahaan daerah tersebut.
Massa menilai, sejumlah kebijakan Dirut PUD Pasar dinilai berpotensi merugikan pendapatan daerah dan kepentingan pedagang. Mereka juga mendesak evaluasi terhadap Dirut PUD Pasar Anggia Ramadhan.
“Gara-gara kebijakan Dirut PUD Pasar sejumlah persoalan terjadi memicu kegaduhan dan konflik di lingkungan pasar. Ini akibat PUD Pasar Medan,” kata orator aksi, Reza.
Massa juga menyampaikan tuntutan utama yang disampaikan massa kepada Wali Kota Medan. Pertama, meminta walikota memeriksa kebijakan penolakan pemasangan iklan di dua titik pasar yang disebut berpotensi menghasilkan pendapatan bagi daerah.
Kedua, mendesak dilakukan audit khusus terhadap PUD Pasar Kota Medan, terutama menyangkut tata kelola keuangan, proses pengambilan keputusan, kebijakan pemasangan iklan, hingga pengelolaan parkir.
Massa juga meminta agar dasar hukum, kajian bisnis, kajian teknis, serta pertimbangan keuangan dari setiap kebijakan dibuka kepada publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketiga, menuntut evaluasi menyeluruh terhadap Dirut PUD Pasar. Menurut mereka, pimpinan perusahaan daerah harus mampu meningkatkan pendapatan, menyelesaikan persoalan pedagang, serta menciptakan situasi pasar yang aman dan kondusif.
Keempat, massa meminta dugaan tindak kekerasan di Pasar Sukaramai diusut tuntas. Mereka menyoroti persoalan tata kelola parkir yang diduga berkaitan dengan peristiwa pemukulan. Seluruh pihak yang diduga terlibat, baik yang mengeluarkan kebijakan, memberikan perintah, maupun melakukan kekerasan, diminta diperiksa.
Kelima, mendesak Wali Kota Medan mempertimbangkan penonaktifan sementara Direktur Utama PUD Pasar apabila terdapat dasar hukum dan bukti yang cukup. “Jika hasil pemeriksaan menemukan penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran tata kelola, atau pelanggaran lain yang memenuhi dasar pemberhentian, kami meminta Dirut PUD Pasar dicopot dari jabatannya,” tegas Reza.
(map/ila)

