MEDAN-Tak dapat dipungkiri jika salahsatu penyebab kemacetan di Kota Medan adalah maraknya lokasi parkir liar. Sayangnya, untuk saat ini Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan tidak dapat berbuat banyak. Pasalnya, anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2014 belum selesai dieksaminasi Gubernur Sumatera Utara (Gubsu).
Hal ini diakui Kadishub Medan Rendward Parapat melalui Kepala Seksi (Kasi) Perparkiran Reyes di Kantor Dishub Medan Jalan Pinang Baris, Selasa (21/1). Dikatakannya bahwa Dinas Perhubungan Kota Medan belum bisa melakukan apapun karena belum tersedianya anggaran.
Diungkapkannya bahwa setiap kali melakukan penertiban parkir liar, pihaknya bekerja sama dengan personel kepolisian ataupun polisi militer yang jumlahnya mencapai 25 orang.
Setiap personel yang terlibat melakukan penertiban diberi upah atau uang transportasi sebesar Rp50 ribu perhari. Nah, biasa penertiban dilakukan selama 10 hari berturut-turut, sesuai dengan surat perintah tugas (SPT) dari pimpinan.
Jika mengacu hal tersebut, Reyes mengatakan bahwa untuk satu kali melakukan penertiban dibutuhkan anggaran sebesar Rp12.500.000. “Jadi, jangan heran bila di bulan Januari banyak terlihat pemilik kenderaan yang memarkirkan kenderaanya secara sembarangan,” bilang Reyes.
“Paling para personel hanya bias memberi teguran kepada pemuilik kenderaan. Hal ini bertolak belakang jika melakukan razia karena orang-orang yang memarkir kenderaannya secara sembarangan akan segera ditilang. Tentunya dengan bantuan pihak kepolisian,” tambahnya lagi.
Terkait program kerja sepanjang tahun 2014, reyes mengungkapkan bahwa pihaknya telah mewacanakan menggelar razia sebanyak 90 hari kerja. Jumlah ini tiga kali lebih banyak disbanding tahun sebelumnya yang hanya melakukan 30 hari kerja.
“Pada tahun 2013 lalu, dengan anggaran sekitar Rp37,5 juta. Nah, untuk tahun ini dianggarkan sebesar Rp112,5 juta. Jumlah ini meningkat karena frekuensi razia juga meningkat,” sebutnya.
Mengenai teknis pelaksanaan, Reyes mengungkapkan bahwa 25 personel yang terdiri dari polisi, polisi militer serta Dishub akan dibagi menjadi dua atau tiga tim. Mereka ditugaskan berpencar, tapi paling prioritas adalah lokasi yang selama ini menjadi titik rawan kemacetan yang disebabkan kendaraan yang parkir sembarangan.
Reyes memaparkan mengenai lokasi yang sering macet dikarenakan parkir secara sembarangan diantaranya sekolah Prime One School di Jalan Tritura, Sekolah Methodis Jalan Thamrin, Sekolah Syafiatul di Jalan Setia Budi, Sekolah Harapan di Jalan Imam Bonjol serta disejumlah sekolah lainnya. Selain itu jufga persimpangan Pinang Baris, Simpang Pos, Amplas, Medan Mall (MT Haryono).
“Kalau pada jam-jam sibuk, lokasi tersebut rawan macet karena volume kendaraan yang cukup tinggi. Belum lagi pemilik kenderaan yang sering berhenti di tengah jalan,” urainya.
Menanggapi itu, Anggota Komisi D DPRD Medan Jumadi menyesalkan kebijakan yang dilakukan Dishub Medan yang menunggu hasil eksaminasi APBD 2014 oleh gubernur. Pasalnya, masih menurut Jumadi setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sudah memiliki ketersediaan anggaran untuk melakukan pekerjaan.
Apalagi kegiatan seperti itu merupakan belanja tidak langsung yang sifatnya rutin dilakukan. “Kan bisa mempergunakan anggaran yang sudah ada, sembari menunggu hasil eksaminasi APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2014 oleh Gubsu,” ujar Jumadi.
Selanjutnya Jumadi mengungkapkan bahwa saat ini kondisi lalu lintas di Kota Medan semakin tak menentu karena banyaknya kenderaan yang parkir sembarangan. “Kejadian ini kan sudah terjadi setiap tahunnya, harusnya Dishub Medan mengantisipasinya sedini mungkin, “ungkap Politis PKS ini. (dik/ije)
Daerah Rawan Macet
1. Depan Sekolah Prime One School di Jalan Tritura
2. Depan Sekolah Methodis Jalan Thamrin
3. Depan Sekolah Syafiatul di Jalan Setia Budi
4. Depan Sekolah Harapan di Jalan Imam Bonjol
5. Persimpangan Pinang Baris
6. Simpang Pos
7. Simpang Amplas
8. Depan Medan Mall Jalan MT Haryono
