MEDAN, SUMUTPOS.CO – Selama satu tahun menjalani pembelajaran jarak jauh (PJJ), mengakibatkan memburuknya prestasi belajar para siswa. Bahkan, hampir 50 persen pelajar tidak mengikuti PJJ selama 14 hari setiap bulannya.
Hal ini berdasarkan hasil survei Yayasan Gugah Nurani Indonesia (GNI), yang dilakukan pada Februari 2021 dengan melibatkan 200 pelajar di Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang. “Kami melakukan survei secara periodik untuk melihat partisipasi belajar anak-anak yang kami sponsori, sekaligus memitigasi potensi penurunan kemampuan belajar atau learning loss yang mereka alami,” kata Manajer GNI Medan, Anwar Situmorang kepada wartawan di Medan, Minggu (21/3)n
Anwar memaparkan, dalam dua kali survei yang dilakukan GNI pada September 2020 dan Februari 2021, menunjukkan tren memburuknya partisipasi belajar seiring berlanjutnya PJJ. Sekalipun kepemilikan akses belajar seperti HP Android dan kuota internet terus meningkat, lanjutnya, namun tingkat kehadiran anak mengikuti PJJ terus menurun.
Pada survei September 2020, GNI menemukan dari 125 siswa yang memiliki HP Android, hanya 29,60 persen yang aktif belajar setiap hari. Angka itu berkurang drastis menjadi 13 persen pada survei Februari 2021. “Ternyata semakin lama PJJ ini berlangsung, tingkat partisipasi anak dalam mengikuti PJJ tidak lebih baik,” ungkapnya.
Dikatakannya, salah satu faktor yang membuat rendahnya tingkat partisipasi belajar adalah proses dan materi belajar yang membosankan. Survei ini mencatat siswa mengeluh karena masih mendapatkan tugas yang berat dari guru. Metode belajar satu arah, interaksi yang minim antara siswa dengan guru, dan materi belajar yang berat, menjadi alasan utama anak-anak bosan mengikuti PJJ.
“Temuan kami, 66 persen siswa mengatakan, tugas yang diberikan guru tidak selalu diikuti dengan penjelasan. Dan ketika kita tanyakan kepada anak-anak ini, apa harapan mereka dalam mengikuti belajar dalam situasi PJJ ini? Mereka mengatakan, guru harus memberi penjelasan sebelum membagi soal, dan jangan beri soal-soal yang berlebihan,” ungkap Anwar.
Untuk itu, dia mendorong Pemko Medan dan Pemkab Deliserdang untuk melakukan pemetaan sejenis yang lebih luas agar bisa mendapat angka pasti, tingkat partisipasi belajar siswa selama pandemi. Anwar juga menekankan, learning loss sudah di depan mata, sehingga dibutuhkan pemetaan yang akurat agar pemda bisa membuat kebijakan yang tepat. Seiring masifnya vaksinasi yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah, maka terbuka peluang untuk memulai pembelajaran tatap muka (PTM) dalam waktu dekat.
“Namun pembukaan sekolah tidak akan otomatis menghentikan laju kehilangan kemampuan belajar. Pemda harus melakukan upaya pemulihan kemampuan belajar terlebih dahulu. Di situlah peran pemetaan yang dilakukan pemda, untuk menghitung siapa yang mengalami learning loss, kompetensi apa yang hilang, dan upaya pemulihan yang efektif,” tambah Anwar.
Menurutnya, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat dan swasta untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul akibat PJJ berkepanjangan. Semakin lama anak tidak belajar, semakin besar tingkat learning loss yang dialaminya. “Pada jangka panjang kondisi ini bisa membuat anak gagal belajar, mengalami ketimpangan pengetahuan yang lebar, perkembangan emosi dan psikologi terganggu, memicu meningkatnya angka putus sekolah, serta meningkatkan angka kemiskinan,” pungkasnya.
Mesti Komit Disiplin Prokes
Diketahui, Pemprov Sumut sebelumnya sudah memberi sinyal akan membuka pembelajaran tatap muka (PTM) pada Tahun Ajaran 2021/2022 di masa pandemi Covid-19, Juli mendatang. Namun untuk mendukung kegiatan belajar mengajar itu, bakal disiapkan seorang perawat pada setiap sekolah.
Komisi E DPRD Sumut mengingatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung rencana PTM di Sumut yang direncanakan pada Juli mendatang. Salah satunya, agar senantiasa menetapkan disiplin protokol kesehatan Covid-19. “Kami berharap, di luar kesiapan sarana dan prasarana prokes di semua sekolah yang ada, peningkatan disiplin mulai dari para guru, para anak didik kita, dan semua pihak-pihak terkait tentunya, mesti menjaga diri dengan baik. Sehingga pandemi Corona yang saat ini masih ada di sekitar kita, mampu kita minimalisir bersama,” kata Wakil Ketua Komisi E DPRD Sumut, Hendra Cipta menjawab Sumut Pos, Minggu (21/3).
Berdasarkan amatan pihaknya ketika berkunjung hampir di seluruh daerah terutama sekolah-sekolah yang ada di Sumut, baik negeri maupun swasta, bahwa mereka telah mempersiapkan secara dini untuk PTM ini. “Seperti thermo gun, fasilitas cuci tangan, dan lainnya sudah mereka siapkan jauh-jauh hari. Ini tentu sudah cukup baik untuk menyambut apabila PTM nantinya jadi terlaksana pada tahun ajaran baru pada Juli 2021,” katanya.
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPRD Sumut ini menambahkan, tetap ada kekhawatiran terkait rencana pembukaan PTM nanti. Terutama dari luar lingkungan sekolah para peserta didik. “Seperti perjalanan dari rumah ke sekolah melalui angkutan umum, begitupun sebaliknya. Lalu aktivitas siswa siswi selama berada di luar sekolah, ini pun mesti dibuat sistem pengawasannya sejak dini. Pada prinsipnya kami mendukung rencana PTM tersebut diberlakukan di Sumut Juli mendatang, dengan syarat seluruh stakeholder juga komit mendukung agar virus Corona yang masih ada di sekitar kita mampu kita minimalisir bersama pula wabahnya,” tegas Hendra.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Syaifuddin mengatakan, PTM di seluruh jenjang pendidikan tersebut dipastikan akan mengikuti protokol kesehatan Corona secara ketat mengingat hingga kini masih mewabah. “Sekarang ada satu kita tempatkan harus ada di situ perawat, harus ada perawat satu,” katanya menjawab wartawan di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Jumat (19/3).
Guna mendukung program satu perawat di satu SMA/SMK tersebut, saat ini sedang dibuka pendaftaran penerimaan perawat yang sifatnya tenaga honor “Ini sekaligus mengurangi pengangguran kan,” katanya.
Dikatakannya bahwa tugas teknis perawat tersebut akan dikoordinir oleh bagian konseling sekolah. Sedangkan pembiayaan untuk perawat tersebut, dibebankan ke sekolah masing-masing. Disinggung infrastruktur mendukung penerapan prokes untuk PTM, mantan dekan sastra Fakultas Ilmu Budaya USU ini menyebut tidak ada masalah. Sebab saat ini juga fasilitas prokes tersedia di sekolah.
Soal teknis pelaksanaannya, ia belum mau mengungkapkan lebih jauh. Syaifuddin mengaku rencana dimaksud seiring waktu akan dievaluasi. Sehingga nanti ada ketetapan bagaimana teknis pembelajaran tatap muka, berapa jumlah siswa per kelas, waktu pembelajaran dan sebagainya, dan termasuk soal jadwal rutin pemeriksaan kesehatan guru dan siswa.
Begitupun pada prinsipnya, keputusan akhir tetap akan menunggu surat edaran Gubsu Edy Rahmayadi ihwal pembukaan PTM ini. “Ya, kita masih berpedoman dengan surat edaran gubernur,” sebutnya. (mag-1/prn)
