MEDAN-Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila (MPW PP) Sumut melalui surat edaran No. 721/F1/MPW-PP/SU/IV/2011 tertanggal 20 April 2011 menyampaikan instruksi kepada seluruh Majelis Pimpinan Cabang (MPC) se-Sumut agar kader yang ingin mencalonkan diri sebagai ketua, harus bebas dari interaksi terhadap penggunaan narkoba.
Hal itu juga harus dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan resmi dari rumah sakit setempat yang disertai dengan hasil pemeriksaan laboratorium medis. Dalam surat yang ditandatangani Anuar Shah sebagai ketua dan Dahroel Thamin sebagai Sekretaris itu. “Calon yang terindikasi dan berinteraksi dalam penggunaan narkoba, dilarang mencalonkan diri,” tulisnya di dalam surat edaran.
Lebih lanjut, Anuar Shah yang biasa disapa Aweng menyatakan, pembekuan empat kepengurusan Majelis Pimpinan Cabang (MPC), Kota Medan, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan dan Padang Lawas Selatan, dilakukan karena para pimpinan MPC tersebut tidak mampu memenuhi target agenda nasional, yakni program Back to Zero. Dia menyebutkan, program tersebut mengharuskan masing-masing MPC PP melaksanakan rapat pemilihan pengurus pimpinan ranting dan anak cabang. Ternyata, hingga program tersebut berakhir 28 Februari 2011, keempat MPC tersebut tidak dapat memenuhinya.
Tapi, pihaknya masih berupaya meminta penjelasan dari masing-masing pimpinan MPC tersebut, sesuai dengan keputusan rapat pleno MPW PP Sumut. Tapi, masing-masing pimpinan MPC tersebut tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Makanya MPW Sumut membekukan MPC tersebut tertanggal 9 Maret lalu.
“Dengan ditunjuknya karetaker, maka pengurus yang lama tidak aktif lagi,” ujarnya telah dibentuk kareteker untuk empat MPC. Untuk karetaker MPC Medan ketuanya dijabat, Drs Firdaus Nasution, Sekretarisnya, Sastra SH MKn, MPC Padang Lawas Selatan, Ketuanya Ir Endar Sutan Lubis, Sekretaris Iskandar Z Sembiring, karetaker di MPC Tapanuli Utara Ir Edison Sianturi sebagai ketua, Sekretaris Ir Yusmansyah MBA, Humbang Hasundutan Ketua H M Junaidi Pangaribuan, Sekretaris Ansyarudin Amir. MPW memberi waktu selama tiga bulan kepada masing-masing karetaker untuk menyelesaikan program Back to Zero itu. Selanjutnya, karateker yakni menyelenggarakan rapat pemilihan pengurus ranting, PAC dan MPC yang masih bermasalah. Anuar Shah mengimbau PP di Sumut agar tetap disiplin dan mematuhi aturan yang ada di AD/ART organisasi. “Bila ada kader yang tak mematuhinya maka karetaker mengambil tindakan sesuai AD/ART,” paparnya.
Sementara itu, Korwil I Sumatera, Syakhyan Asmara menyatakan, pembekuan dan pembentukan karetaker adalah hak MPW PP Sumut. (ade)
