MEDAN, SUMUTPOS.CO – Musim banjir pasang air laut (banjir rob) di kawasan pesisir Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan dan Marelan tampak kian meluas dari hari kemarin.
Diduga, kian parahnya banjir rob tersebut dampak dari reklamasi Pelabuhan Belawan yang dikhawatirnya bisa menenggelamkan Belawan.
Pantauan wartawan Koran ini, kondisi banjir pasang air laut tidak terbendung, membuat sebahagian besar warga Bagan Deli, Pajak Baru Jalan Kampar Belawan 1, di Kecamata Medan Belawan serta beberapa pemukiman di Kecamatan Medan Labuhan dan Kecamatan Medan Marelan terkepung banjir rob.
Ketua Karang Taruna Belawan, Abdul Rahman mengatakan, warga Belawan semangkin resah dengan tingginya air pasang laut yang melanda di enam Kelurahan yang ada di Kecamatan Medan Belawan.
“Penderitaan masyarakat akibat air pasang itu disebabkan karena semangkin banyaknya kawasan hutan mangrove (bakau) yang ditimbun menjadi daratan pembuatan depo kontainer, tambak serta pengembangan lahan Pelindo 1 Belawan dengan melakukan reklamasi. Kita khawatir, dampak reklamasi ini bisa menenggelamkan Belawan,” tegas Abdul Rahman, Minggu (21/4).
Dikatakan pria yang akrab disapa Atan ini, pemerintah harusnya serius mengkaji perizinan bangunan yang merusak tatanan resapan air. Selain itu, adanya program mengatasi dampak air pasang harus segera diprioritaskan.
“Mau sampai kapan masyarakat Belawan terus menderita banjir air pasang. Jangan hanya kepentingan pengusaha, masyarakat yang dikorbankan. Kita berharap, pemerintah agar segera mencari solusi ini, agar 5 atau 10 tahun ke depan banjir rob ini tidak semakin parah,” cetusnya.
Sementara, Tokoh Masyarakat Medan Utara, Awalludin menegaskan, sudah banyak pembangunan dan resapan air tertutup yang mengakibatkan tingginya volume air pasang ke daratan. “Untuk itu, kepada pemerintah daerah sudah memikirkan jangka panjang agar air pasang dapat diantisipasi dengan dibangun kanalisasi. Tujuannya untuk mengantisipasi luapan air laut ke daratan pemukiman warga,” ujar dia.
Untuk pembangunan kanal, lanjutnya, perlu dipikirkan dari sekarang, dengan meminta pendapat dari tenaga ahli. Sedangkan soal anggaran, perlu dilakukan kordinasi dengan perusahaan yang ada di sekitar pesisir pantai.
“Membangun kanal biayanya besar, pemerintah sudah bisa memanfaatkan dana CSR dari perusahaan yang ada, agar kanal yang mungkin bagian dari solusi, mampu menyelamatkan Belawan dari ancaman banjir,” kata Awel.
Sebelumnya, wacana pembangunan tanggul atau benteng sepanjang 12 kilometer (Km) untuk mengatasi banjir rob atau pasang laut yang akan dilakukan Kementerian Perumahan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), masih dalam kajian atau revisi.
Hal itu dikatakan Wali Kota Medan, HT Dzulmi Eldin, beberapa waktu lalu. Kata Eldin, pembangunan yang sudah terwacanakan sejak tahun 2016, masih perlu kajian dan peninjauan ulang dari pemerintah pusat.”Pembangunan tanggul itu, masih menunggu perubahan, karena ada beberapa yang harus direvisi. Kita doakan, dalam tahun ini agar segera terlaksana,” kata Eldin.
Dengan proyek pembangunan yang akan menyerap anggaran APBN senilai Rp700 miliar itu, dapat mengatasi dampak dari banjir rob yang terus menggenangi pemukiman warga di Belawan.
“Untuk detail enginering desain (DED) sudah ada, jadi kita masih menunggu keputusan dari pusat untuk pelaksanaan pembangunannya,” aku Eldin. (fac/ila)
