MEDAN-Progres pembangunan Bandara Kualanamu di Kecamatan Baringin dan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, mendapat apresiasi dari pengamat ekonomi Sumut Jhon Tafbu Ritonga. Menurutnya, dilihat dengan pemikiran yang jernih, pengerjaan proyek pada prinsipnya sudah tak ada lagi masalah.
“Dana untuk pembebasan lahan sudah dianggarkan pemerintah pusat sejak 2007 lalu melalui APBN. Sedangkan proyek penimbunan pasir untuk runway juga sudah ada. Arah proyeksi juga sudah jelas sektor-sektornya. Demikian juga orang-orang yang diproyeksikan menjalankan tugasnya masing-masing,” ungkap Jhon Tafbu, Selasa (21/6).
Dekan Fakultas Ekonomi USU ini menjelaskan, kendala yang dihadapi saat ini adalah proses eksekusi pembebasan lahan yang dinilainya sengaja atau tak sengaja memperlambat proyek tersebut. “Dana yang tersedia sudah ada kenapa belum dipakai juga. Berarti kan instansi-instansi terkait belum bisa memaksimalkan kerja mereka. Walau hingga saat ini proyek penimbunan pasir untuk runway sudah mencapai 85 persen dan pembangunan Bandara sudah mencapai 65 persen,” katanya.
Jhon Tafbu juga menuturkan, baik pemerintah pusat, sektoral dan departemen diharapkan meminta kepada Presiden agar mengetok palu untuk memastikan dan menggerakkan percepatan pengerjaan proyek tersebut. “Jika memang ada oknum-oknum yang melakukan kesalahan, sebaiknya hal tersebut jangan menjadi alasan terhambatnya proses penyelesaian pembangunan Bandara Kualanamu ini. Kejaksaan dan KPK juga harusnya terus memantau. Jadi, biarkan berjalan terus, jika pada akhirnya memang ada kesalahan pihak yang berwajib (Kejaksaan dan KPK, Red) bisa menghitungnya dan memberlakukan sanksi,” tegasnya.
Namun, menurutnya, yang menghambat pelaksanaan proyek ini sebenarnya juga bisa dituntut merugikan negara. “Karena, dengan menunda-nunda proyek ini hingga berlarut-larut tentunya bisa menimbulkan minimum inflasi negara hingga tujuh persen. Jadi pada tahun berikutnya pemerintah harus menambah lagi anggaran yang sudah ada,” tutur Jhon Tafbu.
Mengenai akan datangnya investor dari Korea ke Sumut pada 27 Juni ini, tentunya akan sangat senang jika kepada mereka dijelaskan masalah yang ada saat ini. “Semuanya sudah ada, tinggal pengerjaannya. Tentunya mereka akan sangat senang menerima proyek tersebut dengan keuntungan yang sudah mereka hitung tentunya,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Sumut Sigit Pramono menjelaskan, proses penyelesaian proyek Bandara Kualanamu hingga saat ini patut diacungi jempol. “Kita salut terhadap pemerintah pusat dan daerah yang secara serius menangani hal ini,” jelasnya.
Kader Fraksi PKS ini juga mengatakan, untuk itu, pemerintah daerah harus menyelesaikannya infrastruktur dan lain-lain secepatnya. “Mesti dikebut penyelesaiannya. Namun, kita juga harus memperhatikan jangan sampai ada masalah yang terjadi,” tuturnya.
Mengenai investor asal Korea yang akan datang dalam waktu dekat ini, Sigit mengutarakan, pemerintah pusat dan daerah harus membuktikan hal ini bukan hanya isapan jempol semata. “Kalau hanya MoU saja, dari dulu susah banyak investor yang datang, tapi cuma untuk MoU. Jadi kita harapkan ini jangan hanya ‘pepesan kosong.’ Pemprovsu juga harus menjalankan proyek secara konkrit, karena sudah lama kita menunggu realisasinya. Bukan sekadar pembicaraan saja,” kata Sigit.
Urus Pasir, Dephub Lobi Bupati
JAKARTA-Departemen Perhubungan (Dephub) sudah menerima laporan dari SPM Satker Perhubungan Udara terkait persoalan pasokan pasir yang digunakan untuk menimbun runway bandara Kualanamu. Dephub telah mengirim tim yang punya tugas khusus melobi bupati Deliserdang agar tidak menyetop penambangan pasir dimaksud.
“Saya sudah kirim tim ke Medan untuk bicara dengan bupati. Besok (hari ini, Red) mungkin sudah bisa selesai,” ujar Direktur Bandara Dephub, Bambang Cahyono, kepada koran ini di Jakarta, kemarin (21/6).
Kok baru kirim tim, padahal soal macetnya pasokan pasir sudah terjadi sejak beberapa bulan lalu? Bambang menyebutkan, pihaknya mengambil langkah pengiriman tim setelah Satker sudah tidak sanggup menyelesaikan masalah ini. “Kalau Satker tak sanggup, kirim surat ke pusat, maka kita kirim tim untuk membantu,” terangnya.
Bagaimana jika tim lobi tetap tidak berhasil? Bambang mengancam akan melaporkan masalah ini ke Wapres Boediono dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4). “Kalau tetap tidak selesai, kita bawa ke setwapres dan UKP4,” tegasnya.
Bambang menjelaskan, masalah penambangan pasir itu muncul lantaran ada perubahan kebijakan dari bupati Deliserdang. Sebelumnya, katanya, izin penambangan pasir cukup dikelurkan oleh camat. “Ada perubahan policy (kebijakan), sekarang harus diurus ke bupati. Ini yang jadi persoalan,” paparnya.
Dia berharap agar semua pihak mendukung proyek pembangunan bandara Kualanamu, sebagai proyek nasional. “Ini bukan proyek pemda. Kita mohon pengertian pemda. Kalau dulu sudah ada persetujuan, ya harus terus didukung dong. Kalau tidak, kita repot,” ujarnya lagi.
Sebelumnya diberitakan, penyelesaian pembangunan Bandara Kualanamu yang berlokasi di Kecamatan Pantailabu dan Beringin kembali terancam molor. Penyebab keterlambatan itu karena ketiadan pasokan pasir untuk penimbunan runway.
Pejabat SPM Satker Perhubungan Udara Sigit Widodo sebelumnya menjelaskan, sesuai jadwal, mestinya saat ini pekerjan penimbunan runway 85 persen. Tetapi karena tidak ada pasokan pasir menjadi 81 persen. “Ada ketertinggalan 4 persen,” bilangnya.
PT Waskita Yasa sebagai kontraktor pembangunan runway Bandara Kualanamu membutuhkan pasir sekitar 1,5 juta meter kubik untuk kegiatan penimbunan. Sementara kegiatan penimbunan terhenti karena Pemkab Deliserdang mendesak pihak PT Waskita Yasa agar tidak menerima pasir yang berasal dari wilayah Kabupaten Deliserdang dengan alasan tidak ada satupun kegiatan tambang pasir yang memiliki izin.(saz/sam)
