MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi IV DPRD Medan meminta Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan agar lebih fokus dan memprioritas penanganan kebersihan ketimbang pengadaan taman di kota Medan. Kondisi kauangan Pemko Medan yang menipis saat ini, diharapkan dapat membuat DKP melakukan pengerjaan dengan skala prioritas.
“Kita sarankan DKP menjalankan skala prioritas pengadaan sarana dan prasarana kebersihan. Karena masalah penanganan sampah masih saja persoalan utama di kota Medan,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Paul MA Simanjuntak saat kunjungan kerja di kantor DKP Kota Medan di Jalan Pinangbaris, Kecamatan Medan Sunggal, Selasa (21/7).
Kunjungan tersebut didampingi anggota Komisi Hendra DS, Antonius D Tumanggor, Daniel Pinem, Renville Napitupulu, David Roni Ganda Sinaga, Sukamto dan Dedy Aksyari Nasution, serta staf sekretariat DPRD Medan yang diterima secara baik oleh Kadis Kebersihan dan Pertamanan M Husni bersama stafnya.
Dikatakan Paul, dengan memaksimalkan pelayanan kebersihan, selain memperindah Kota Medan juga akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi Wajib Retribusi Sampah (WRS).
“Jika pelayanan kebersihan bagus, warga tidak akan keberatan bayar retribusi, bahkan akan menambah jumlah warga WRS,” kata Paul asal politisi PDIP itu.
Menurutnya, masalah kebersihan merupakan tanggungjawab Pemko Medan. Namun untuk itu, perlu ditingkatkan kesadaran masalah hak dan kewajiban kepada masyarakat.
Sorotan yang sama juga dilontarkan Sukamto. Politisi asal PAN ini mengingatkan DKP Kota Medan agar rutin melakukan perawatan pohon yang ada di Kota Medan. Perawatan itu seperti pemangkasan dahan dan rating pohon serta pembersihan benalu/parasit dari batang pohon serta pemangkasan pohon dan dahan yang kering serta keropos.
“Sering kita dapati pohon tumbang karena menimpa pengguna jalan karena batang pohon yang keropos tidak ada perawatan. Ke depan hal itu kita harapkan tidak terulang lagi,” pinta Sukamto.
Sementara itu, anggota dewan lainnya Hendra DS mendorong pihak DKP supaya bekerja maksimal menggali potensi PAD. DKP dituntut mampu meningkatkan PAD namun tetap dengan memprioritaskan pelayanan publik.
Sedangkan anggota dewan David Roni Ganda Sinaga mengharapkan agar DKP tetap mengupayakan soal penanganan kebersihan di lingkungan warga.
“Tuntutan kesadaran masalah kebersihan harus diimbangi penyediaan sarana dan prasarana. DKP harus transparan soal kebutuhan dan penggunaan anggaran menangani kebersihan. Sehingga DPRD dapat mendukung perlunya penambahan anggaran,” kata politisi muda PDIP itu.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan M Husni memaparkan, untuk Tahun 2020 pihaknya mengalokasikan anggaran sebesar Rp607 miliar. Namun setelah dilakukan refocusing anggaran untk penangan Covid 19 menurun menjadi Rp 506 miliar.
“Anggaran sisa refocussing Rp506 diperuntukkan penanggulangan beban rutin. Itu sudah termasuk gaji petugas kebersihan sebanyak 2.454 orang,” terang Husni.
Dikatakan Husni, untuk tenaga kebersihan dengan jumlah tersebut masih tetap kurang, karena dengan panjang ruas jalan di kota Medan sekitar 3.200 km, idealnya dikerjakan petugas kebersihan 2 km/orang.
Sedangkan untuk keberadaan becak sampah yang saat ini sejumlah 520 unit untuk melayani 2.100 lingkungan, dinilai masih tetap kurang. Selain itu, masih dibutuhkan penambahan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) di banyak lokasi lainnya di Kota Medan. (map/ila)
