MEDAN- Buruknya infrastruktur seperti jalan, drainase dan lampu penerangan jalan umum masih menjadi permasalahan yang sangat dikeluhkan masyarakat Kota Medan. Hal tersebut terungkap dalam reses anggota DPRD Medan dari daerah pemilihan (Dapil) II di aula Kantor Camat Medan Selayang, akhir pekan lalu.
Supianto, Kepala Lingkungan IX, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang mengatakan, kondisi sejumlah jalan setapak dan jalan protokol di kelurahannya mengalami kerusakan cukup parahn
Lubang menganga cukup besar dan sangat memprihantinkan.
Bahkan, salah satu ruas jalan setapak yang banyak dilalui warga tidak pernah disentuh pembangunan. Padahal, masyarakat melalui kantor kelurahan dan kecamatan sudah berulangkali mengajukan permohonan ke Dinas Bina Marga dan Dinas Perumahan Permukiman (Perkim) Kota Medan agar dilakukan perbaikan.
“Sejak Indonesia merdeka, jalan itu belum pernah dibangun. Padahal kita sudah berulangkali bermohon, bahkan pada reses sebelumnya persoalan itu juga sudah kita sampaikan, tapi sampai hari ini tidak terealisasi juga,” kata Supianto.
Persoalan buruknya saluran drainase di sepanjang Jalan Bunga Mawar juga dikeluhkan warga. Akibat kondisi drainase rusak, badan jalan yang penuh lubang tampak seperti kubangan. “Drainase yang ada di sepanjang Jalan Bunga Mawar itu tidak pernah dikeruk, sehingga jika hujan turun air akan meluap ke bandan jalan, bahkan sampai ke rumah-rumah penduduk di sekitarnya,” ungkap warga.
Selain itu, pada reses yang dihadiri sejumlah perwakilan SKPD Pemko Medan itu, Gidion Ginting, warga Jalan Pintu Air IV Gang Persatuan, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor juga menyampaikan buruhknya kondisi lampu penerangan jalan umum di kawasan tersebut. Puluhan bahkan ratusan bola lampu penerangan jalan umum di sepanjang Jalan Pintu Air IV Gang Persatuan, tak satu pun berfungsi. Padahal lampu-lampu tersebut baru dipasang sekitar Desember 2010 lalu.
“Jalan setapak di Gang Persatuan itu termasuk jalan alternatif dari Jalan Jamin Ginting munuju Simalingkar B atau Yayasan Perguruan Al Azhar, tapi lampu penerangan jalan umum tidak ada yang menyala. Akibatnya, kawasan itu tampak angker pada malam hari dan rawan terjadi aksi pencurian, karenanya kami berharap hal itu bisa segera diperbaiki,” harap Gidion.
Menanggapi keluhan warga tersebut, Koordinator Tim Reses Anggota DPRD Kota Medan Dapil II Ir M Faisal Nasution mendesak SKPD yang belum merealisasikan program-program yang dianggarkan di APBD Kota Medan tahun 2011 agar segera direalisasikan, paling lambat Oktober mendatang. “Sejumlah keluhan yang disampaikan warga setahu kita sudah ada yang dianggarkan di APBD maupun P-APBD tahun 2011. Karena itu, kepada SKPD kita minta agar semua yang sudah diprogramkan segera direalisasikan, selambat-lambatnya Oktober harus sudah selesai,” tegas Faisal.
Aspirasi masyarakat yang banyak di terima pada reses ke II ini, kata Faisal, Dinas Bina Marga dan Dinas Pertamanan yang menjadi sorotan karena kondisi infrastruktur jalan dan drainase serta lampu jalan masih banyak bermasalah. “Kita meminta agar Dinas Bina Marga lebih serius mengatasi keluhan rakyat. Begitu juga Dinas Pertamanan, kita minta agar semua lampu penerangan yang mati segera dinyalakan, karena warga setiap bulannya sudah membayar pajak untuk itu,” katanya.
Sementara itu, Daniel Pinem anggota DPRD Medan dari Farksi PDI-Perjuangan mengaku kecewa dan menyesalkan sikap pimpinan SKPD di jajaran Pemko Medan yang tidak mau mengahdiri reses tersebut. Padahal, reses bertujuan untuk meyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. “Kita sengaja menjadwalkan reses ini tidak bersamaan dengan reses di Dapil lainnya dengan maksud agar kepala SKPD jajaran Pemko Medan bisa hadir, tapi kenyataan satu orang pun tidak ada kepala dinas yang hadir. Mereka hanya mengutus bawahan sekelas kepala seksi yang tidak bisa mengambil keputusan,” kata Daniel.
Menurut Daniel, ketidakhadiran para kepala SKPD itu diduga karena mereka takut dan tidak mampu mempertanggugjawabkan program kerja yang sudah dianggarkan di APBD Kota Medan yang telah dan sedang berjalan. “Pada reses-reses sebelumnya kepala SKPD juga tidak pernah ada yang hadir. Saya kira ini suatu bukti bahwa mereka tidak siap berhadapan langsung dengan masyarakat dan tidak mampu mempertanggujawabkan program kerjanya,” ujar Daniel.
Bahkan, para anggota DPRD Medan Dapil II yang hadir di antaranya Burhanuddin Sitepu, Damai Yona Nainggolan, Salman Alfarisi, Zul Murado Slawat Siregar, Daniel Pinem, Drs Paulus Sinulingga dan Kuat Surbakti, secara tegas meminta kepada Wali Kota Medan untuk segera mengevaluasi kinerja kepala Dinas Pendidikan dan kepala Dinas Kesehatan karena dinilai telah melecehkan para anggota dewan dengan tidak menghadiri reses yang dilaksanakan di Kantor Camat Medan Selayang itu. “Kita sangat kecewa kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan karena perwakilnya saja tidak ada hadir. Padahal kehadiran mereka sangat diharapkan guna menyerap aspirasi masyarakat,” kata Daniel.(adl)
