PAPUA, SUMUTPOS.CO – Gejolak masih terjadi di Papua dan Papua Barat paskarusuh di Manokwari dan Sorong. Warga masih berunjuk rasa, kericuhan terjadi di dua wilayah yakni Fakfak, Papua Barat, dan Mimika.
Di Fakfak, massa membakar pasar dan kantor Dewan Adat. Polisi menyebut, ada dua kelompok berbeda yang terlibat ketegangan di kantor Dewan Adat di Jalan Dr Salasa Namudat.
“Bendera Bintang Kejora sempat dinaikkan lalu diturunkan aparat,” ujar Kabid Humas Polda Papua Barat AKBP Mathias Krey saat dihubungi, Rabu (21/8)n
Polisi masih menelusuri pihak yang menaikkan bendera Bintang Kejora juga kelompok yang membakar kantor Dewan Adat. Namun saat ini kondisi di Fakfak, sebut Krey, sudah kondusif.
Polri menyebut, kericuhan di Fakfak juga mengakibatkan 2 mobil dan beberapa rumah mengalami pecah kaca. Ada satu korban luka berat karena bentrok massa.
Sementara itu di Kota Timika, Kabupaten Mimika, polisi dibantu TNI mengamankan 45 orang diduga pelaku kericuhan saat unjuk rasa massa di kantor DPRD Mimika. Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto di Timika, mengatakan 20 orang diamankan usai melempar Hotel Grand Mozza di Jalan Cenderawasih, dengan batu.
Beberapa lainnya diamankan usai melakukan aksi pelemparan batu ke fasilitas Kantor DPRD Mimika dan aparat keamanan. “Totalnya ada 45 orang yang kami amankan untuk dilakukan proses penegakan hukum, sebab tidak dibenarkan melakukan kegiatan unjuk rasa anarkis dengan cara melakukan perusakan seperti tadi,” kata AKBP Agung dikutip Antara.
Kericuhan bermula saat unjuk rasa warga menyuarakan anti-rasisme di gedung DPRD Mimika. Tiba-tiba ada kelompok orang yang menyerang polisi dengan melempar batu.
Massa yang didorong mundur lantas memblokade jalan-jalan di sekitar DPRD Mimika dengan membakar kayu dan meletakkan batu. Ada mobil polisi dan pemadam kebakaran yang dirusak.
Saat bergerak mundur, massa juga melempari Hotel Grand Mozza, yang jaraknya 500 meter dari DPRD Mimika dengan batu. Kaca hotel dan mobil di area parkir pecah. Pos penjagaan hotel ikut dirusak.
Dari data Polri, kericuhan di Timika berujung pada pembakaran 1 ruko , perusakan pos kantor DPRD, 2 mobil patroli, 1 bus, dan 1 truk. Sejumlah motor juga dirusak.
Selain itu, Mabes Polri mendata unjuk rasa di kantor Wali Kota Sorong dan di Maybrat. Situasi kedua wilayah aman. Sedangkan di Papua, unjuk rasa dilakukan di depan kantor Bupati Biak dan berlangsung aman.
Kadiv Humas Polri Irjen M Iqbal juga menyebutkan, kini kondisi massa sudah bisa dikendalikan aparat dan tokoh masyarakat setempat. “Tadi (kemarin) pagi memang sekitar pukul 09.00 WIT, ada pergerakan massa di Fakfak juga diduga melakukan pembakaran di pasar dan beberapa objek vital. Tapi insyaallah bisa dikendalikan kepolisian, TNI, mengedepankan upaya-upaya persuasif, komunikasi dengan di-support penuh oleh seluruh tokoh agama, tokoh sentral di sana,” kata Irjen M Iqbal di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (21/8).
Iqbal menyebut, peristiwa di Fakfak diduga masih berkaitan dengan aksi di Manokwari dan Sorong. Hingga kini aparat terus melakukan upaya persuasif untuk mengamankan situasi. “Kita duga itu (terkait Manokwari dan Sorong). Saat ini sedang dilakukan upaya-upaya persuasif dengan elemen masyarakat. Boleh menyampaikan aspirasi, tapi jangan anarkis,” ujarnya.
Saat ini situasi di Papua Barat, menurut Iqbal, sudah terkendali. Aksi yang sebelumnya terjadi di Manokwari dan Sorong juga sudah reda. “Secara umum, situasi, khususnya di Papua Barat, bisa kita kendalikan, khususnya di Manokwari dan Sorong, sudah cenderung kondusif, tidak ada pergerakan massa, tidak ada lagi gerakan yang berujung anarkisme. Ini adalah kerja sama antara seluruh elemen masyarakat,” pungkasnya.
Untuk menjaga suasana di Papua Barat tetap kondusif, Presiden Joko Widodo menelpon Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dan berharap agar masyarakat Provinsi Papua Barat menahan diri dan hidup dalam kedamaian. Pesan Presiden Jokowi tersebut disampaikan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan saat Rapat Forum Pimpinan Daerah Papua Barat dan Tokoh Masyarakat di Kota Sorong, Rabu (21/8).
Selain itu, Jokowi juga menanyakan langsung situasi Papua Barat saat ini. Dominggus mengatakan, Pemerintah Papua Barat telah melaporkan kepada Presiden bahwa kondisi daerah Papua Barat telah aman terkendali. Menurut dia, Presiden Joko Widodo menyampaikan salam damai bagi seluruh masyarakat Papua Barat dan mengharapkan masyarakat hidup berdampingan dalam kedamaian. “Presiden juga mengharapkan masyarakat Papua Barat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,” ujarnya.
Dominggus Mandacan berharap masyarakat Provinsi Papua Barat menjaga situasi keamanan dan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. “Sampaikan aspirasi sesuai jalur yang benar dan tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis,” katanya.
Wiranto ke Papua
Untuk memantau kondisi terkini di Papua Barat, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto bertolak ke Papua, Rabu malam (21/8). “Berangkat,” ujar Wiranto saat dikonfirmasi wartawan soal rencananya ke Papua, Rabu (21/8).
Wiranto mengklaim, persoalan di Papua dan Papua Barat sebenarnya sudah selesai. Sejumlah pihak pun telah mengucapkan permohonan maaf. Dia menilai, sejumlah aksi protes di Papua dan Papua Barat terjadi akibat kesalahpahaman. “Sudah ada minta maaf, tinggal diterima maafnya, sampaikan kepada masyarakat kita kembali bersatu sebagai bangsa,” ujar Wiranto.
Meski begitu, Wiranto merasa belum cukup. Dia tetap ingin bertolak ke Bumi Cenderawasih usai aksi protes terjadi sejak Senin (19/8) lalu. Wiranto mengaku ingin menciptakan kedamaian dan mengobarkan rasa empati di Papua dan Papua Barat. Ia ingin persatuan di Bumi Cendrawasih tercipta kembali demi kepentingan bangsa.
Wiranto juga menyatakan, konflik horizontal tentu merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, ia meminta seluruh lapisan masyarakat agar kembali menjaga persatuan yang sejak lama telah tercipta di Indonesia. “Sudah waktunya kita ini sekarang menyatukan bangsa kita. Saya ke sana juga bukan ngompori, tapi justru kita mencoba merayu, merangkul kita sama-sama hidup dalam NKRI ini,” ujarnya.
Aksi protes terjadi di sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat sejak Senin (19/8). Mereka tidak terima ketika mahasiswa asal Papua mendapat perlakuan kurang mengenakkan di Surabaya dan Malang, Jawa Timur pada Jumat (16/8). Aksi turun ke jalan lalu dilakukan. Masyarakat Manokwari, Sorong, dan Jayapura melancarkan aksi protes. Sejumlah mobil dan bangunan rusak. Gelombang aksi protes belum sepenuhnya berhenti. Masyarakat Mimika dan Fakfak masih berunjuk rasa pada Rabu (21/8).
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengamini bahwa sejumlah aksi protes di Papua merupakan buntut peristiwa di Surabaya dan Malang, Jawa Timur. Itu diperparah oleh hoaks yang beredar di media sosial. “Kita sudah tahu bahwa hari ini ada kejadian di Manokwari. Ada aksi anarkis dan juga ada pemukulan massa. Ini dipicu karena kejadian di Jatim khususnya di Surabaya dan Malamg. Ini tentu kita sesalkan,” kata Tito, saat ditemui RS Bhayangkara, Surabaya, Senin (19/8).
Sejumlah elemen masyarakat meminta aparat menindak tegas oknum yang melontarkan pernyataan rasialis kepada mahasiswa Papua di Surabaya. Menurut mereka, itu perlu dilakukan agar tidak ada lagi kejadian serupa.
Presiden Joko Widodo sudah angkat suara. Dia meminta masyarakat Papua dan Papua Barat untuk memaafkan apa yang terjadi dan tenang kembali. “Jadi, saudara-saudaraku, Pakce Mace, mama-mama di Papua, di Papua Barat, saya tahu ada ketersinggungan. Oleh sebab itu sebagai saudara sebangsa setanah air, yang paling baik memaafkan. Emosi itu boleh tapi memaafkan itu lebih baik. Sabar itu juga lebih baik,” kata Jokowi pada Senin (19/8) lalu.
