MEDAN, SUMUTPOS.CO – Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan yang akan bertarung di Pilkada 2020 harus punya blueprint atau rancangan yang jelas untuk mengatasi masalah banjir rob Belawan. “Untuk apa mengunakan hak pilih kalau yang bakal dipilih tidak ada untung untuk kami, terutama warga Belawan yang hampir tiap minggu kebanjiran air pasang,” kata Simon warga Belawan, Senin (21/9) Diakuinya, dalam pesta demokrasi pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan yang telah terpilih secara langsung, ternyata tidak mampu mengatasi masalah banjir rob Belawan.
“Aku sangat kecewa, saat kampaye berjanji mengatasi banjir Belawan namun setelah enak duduk menjadi pejabat, lupa dengan janji. Untuk calon yang akan bertarung harus punya perencanaan atau blueprint mengatasi banjir rob,” katanya.
Saat ini, banjir rob tidak hanya melanda Kecamatan Medan Belawan namun sudah menyebar hingga ke Kecamatan Medan Labuhan, Medan Marelan dan Kecamatan Hamparanperak, Kabupaten Deliserdang.
“Aku mendukung sikap untuk tidak menggunakan hak pilih jika dua pasang calon wali kota sekarang tidak mampu menunjukkan keseriusannya mengatasi banjir rob. Bila perlu dibuat dalam bentuk sebuah surat perjanjin politik kepada masyarakat Medan Utara,” katanya.
Keluhan masalah banjr rob Belawan sudah berulangkali disampikan warga melalui sejumlah cara. Seperti, pada saat acara Reses DPR RI, DPD RI, DPRD Sumut dan DPRD Medan. Namun semua anggota dewan yang hadir dalam reses tersebut hanya berjanji dan tidak pernah ditepati.
“Bahkan usaha untuk memperjuangkan penyelesain masalah banjir rob itu tidak ada. Mereka lebih sibuk mengurusi kursi maupun jabatannya. Sedangkan masalah yang disampikan warga hanya sekadar cakap cakap,” ujar Toni, warga Medan Marelan.
Pemerhati Sosial Belawan Abdulrahman, menilai wajar saja warga besikap tersebut. “Sebab kita ingin pada Pilkada menghasilkan hal yang baru dalam bentuk pembangunan. Jika tidak ada untungnya, untuk apa menggunakan hak pilih karena akan hanya menguntungkan yang dipilih saja,” tegasnya. (fac/ila)
