NAIK BAN: Warga Jalan Sari Rejo, Kelurahan Beringin, Medan Selayang menggunakan ban karet saat banjir melanda rumah mereka, Senin (19/10).
MEDAN, SUMUTPOS.CO- Pemko Medan sepertinya belum menemukan ‘jurus jitu’ dalam menghadapi persoalan banjir. Sebab, setiap tahun di musim penghujan banjir selalu terjadi. Dengan begitu, anggota Komisi D DPRD Medan, Parlaungan Simangunsong menilai, Pemko Medan tidak mempunyai master plan untuk mengatasi banjir.
Menurutnya, penggalian saluran drainase yang dilakukan Dinas Bina Marga seperti tidak terencana.
Pasalnya, penggalian hanya dilakukan di pusat kota, sedangkan hal yang sama tidak dilakukan di pinggiran kota.
“Padahal normalisasi drainase itu harusnya di pinggiran kota yang diutamakan, agar air dapat disalurkan langsung ke laut,” ujar Parlaungan, Rabu (21/10).
Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Medan itu menyatakan, akibat tidak baiknya kondisi saluran drainase di pinggiran kota, maka ketika terjadi hujan selalu terlihat genangan air. Belum lagi, telah terjadi pendangkalan sungai akibat tidak pernah dinormalisasi.
“Faktor pendangkalan sungai juga ada, cuma perencanaan normalisasi drainase yang buruk juga jadi penyebabnya,” tuturnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Medan, Zulkarnain mengatakan bahwa Pemko Medan hanya bertanggungjawab atas kondisi drainase kota. Maka dari itu, SKPD teknis terus melakukan normalisasi saluran drainase primer dan sekunder dengan menyesuaikan kondisi keuangan daerah.
Mengenai normalisasi sungai, pria berkumis itu enggan mencampuri hal tersebut lebih jauh. “Kalau normalisasi sungai sudah urusan BWSS II, kita tetap berkordinasi. Tapi tidak bisa mencampuri terlalu jauh urusan instansi lain,” bilangnya.
Kepala Bidang Fisik Bappeda Medan, Makmur Sitanggang membantah kalau pihaknya tak mempunyai master plan penanganan banjir. Dia pun menyebutkan, banjir di Kota Medan merupakan air kiriman, selain persoalan pendangkalan sungai.
Menurutnya, ada cara untuk mengantisipasi air kiriman agar tidak sampai ke Kota Medan, yakni dengan membuat sebuah waduk. Dan saat ini Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) sedang merencanakan pembangunan waduk Simeme di Kecamatan Sibiru-Biru, Deliserdang.
“Memang programnya belum berjalan, alasannya juga saya tidak tahu. Apakah persoalan pembebasan lahan yang belum tuntas, atau ada persoalan teknis lain. Hanya saja, ketika waduk itu sudah selesai dibuat, volume banjir kiriman dapat diminimalisir karena debit air sudah ditampung terlebih dahulu. Air waduk itu juga dapat difungsikan menjadi air bersih untuk masyarakat,” tukasnya. (dik/adz)
