MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi siap membantu dan bekerjasama dengan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin. Edy menegaskan, akan loyal dengan apa yang sudah menjadi kebijakan pusat selama itu baik buat kehidupan rakyat Sumut. Termasuk soal penyederhanaan eselonisasi bagi kalangan birokrat.
“Kita akan loyal. Apapun yang diperintahkan dan menjadikan baik akan kita lakukan,” kata Edy kepada wartawan usai menyambut kedatangan 175 warga Sumut yang eksodus dari Wamena, Papua, di Kantor Gubsu, Senin (21/10).
Edy mengamini, pastinya akan ada ekses atas kebijakan penyederhanaan eselon bagi birokrat dari 4 menjadi 2. Hal itu menurut dia, tentu akan ada pembahasan lebih lanjut ke depan, lantaran akan menjadi sebuah kebijakan.
“Sudah pasti ada (pengaruhnya). Dari empat eselon akan jadi dua eselon. Inikan nanti menyangkut uang-uang jabatan juga. Tapi yang terpenting program nasional dan daerah harus tersambung dengan baik, dan kita siap bekerjasama,” tegasnya.
Karenanya, Edy mengaku siap membantu dan bekerjasama dengan pemerintah pusat untuk mewujudkan cita-cita nasional. “Cita-cita nasional bangsa ini, menyejahterakan dan mencerdaskan anak-anak bangsa ini, melindungi segenap bangsa ini, dan turut serta dalam kancah perdamaian dunia,” tandasnya.
Seperti diketahui, usai dilantik sebagai Presiden RI kemarin, Joko Widodo merencanakan pemangkasan jumlah jabatan eselon dalam struktur birokrasi pemerintahan. Jokowi menilai, 4 level eselon saat ini, yaitu eselon I, II, III dan IV, terlalu banyak. Karenanya Jokowi menilai, sebaiknya eselon menjadi hanya 2 level saja, 2 level lainnya diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan menghargai kompetensi.
Penyederhanaan birokrasi ini menurut Presiden, harus terus dilakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebutkan, bahwa akan terjadi percepatan pelayanan publik apabila pemangkasan birokrasi, termasuk di didalamnya pemangkasan eselon kepegawaian dilaksanakan. “Pastinya, rentang birokrasi akan lebih sederhana. Bisa juga berdampak pada akselerasi pelayanan publik pada semua tingkatan birokrasi yang ada,” ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Akmal Malik, Senin (21/10).
Namun, Kemendagri, khususnya Ditjen Otda, akan mencermati terlebih dahulu kebijakan dari Jokowi tersebut. “Kami mencermati kebijakan Bapak Presiden, tentu Kementerian PAN RB yang akan menjadi leading sektor-nya. Kami akan mencermati,” kata Akmal.
Apabila hal tersebut sudah diputuskan, kata dia, maka pihaknya akan menindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsinya di Ditjen Otda. “Khususnya bila berkaitan dengan kebijakan di daerah. Restrukturisasi ini diharapkan akan mendorong kinerja birokrasi lebih baik ke depan,” kata dia.
Sementara, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jimly Asshiddiqie menilai, rencana Presiden Jokowi memangkas lapisan eselon di pemerintahan terlalu ekstrem. Jimly menyarankan, pemangkasan itu tidak dilakukan terlalu ekstrem, misalnya menjadi tiga lapis eselon saja. Sebab, ia melihat akan ada kegegeran apabila keinginan Jokowi itu diterapkan secara nasional.
“Jadi tiga saja, tapi tiga bukan hanya jumlah. Mekanisme pengambilan keputusan itu harus di eselon II, bukan eselon I. Eselon I fungsinya hanya staf pendukung pimpinan,” ujar Jimly di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, Senin (21/10).
Ke depannya, kata Jimly, arahan harus datang dari level direktur, bukan direktur jenderal. Sehingga, semua keputusan harus selesai paling tinggi pada tingkat direktur. Di samping itu, Jimly memang melihat dalam lima tahun ke depan pemerintah harus melakukan reformasi institusional.
“Birokrasinya jangan kegemukan seperti sekarang dan itu perlu sekali keputusan-keputusan yang mungkin tidak populer dan berpengaruh kepada ASN, jadi para PNS di seluruh Indonesia harus siap,” tandasnya. (prn/bbs)
