MEDAN-Demonstrasi menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) terus berlanjut di Medan. Setelah membuat cedera dua perwira polisi pada aksi Rabu (21/3) lalu, kemarin massa menghancurkan mobil plat merah alias milik pemerintah.
Unjuk rasa yang berujung bentrok itu diakui polisi sebagai sebuah kecolongan. Pasalnya, pihak kepolisian menyiagakan personel di dua titik demo lainnya.
Yakni, di Bundaran Majestyk dan di Gedung DPRD Sumut.
Ya, kemarin, mahasiswa kembali bentrok dengan pihak kepolisian. Adalah Mahasiswa Universitas HKBP Nomensen (UHN) yang beraksi di Jalan Perintis Kemerdekaan Medan sekitar pukul 15.00 WIB.
Selain itu, saat puluhan mahasiswa melakukan orasi, sebuah mobil dinas plat merah Mitsubisi Kuda dengan plat BK 1026 H menjadi korban. Mobil berplat merah itu milik Kantor Migrasi Belawan yang dikendari oleh Andreas Perangin-perangin dan 5 pegawai Migrasi Belawan. Mobil tersebut melintas dari dari Jalan Merak Jingga melewati Jalan Perintis Kemerdekaan dan hendak menuju Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM (Depkuham) Sumut di Jalan Putri Hijau Medan. Begitu sampai di persimpangan Jalan Timor, massa yang melakukan sweeping kenderaan plat merah langsung menghentikan laju mobil tersebut.
Massa aksi pun langsung menyandera mobil tersebut dan awak mobil disuruh keluar. Mobil pun digiring ke arah dekat kampus UHN. Tak pelak, mobil itu menjadi bulan-bulan. Kaca bagian depannya hancur, begitu juga kaca pintu tengah bagian kiri. Tidak itu saja, kaca bagian belakang dan seluruh body mobil hancur dihantam dengan kayu dan batu. Mobil yang hancur ini pun langsung menjadi mimbar orasi bagi mahasiswa.
Dari pantauan di lokasi, terlihat personel kepolisian tidak seimbang dengan jumlah massa. Menurut informasi seluruh polisi disiagakan di Bundaran Majestyk dan di gedung DPRD Sumut, sehingga Polsekta Medan Timur cukup kewalahan menghadapi massa.
Kenyataan ini membuat Polsekta Medan Timur meminta bantuan. Tidak lama kemudian puluhan Satuan Sabhara Polresta Medan terjun ke lokasi, aksi lengkap dengan mobil water canon. Spontan keberadaan puluhan personel itu membuat kondisi di lokasi semakin ricuh. Kedatangan puluhan personel polisi itu disambut dengan lemparan batu. Kemudian polisi juga membalasnya dengan mengejar sehingga puluhan massa aksi berhamburan ke dalam kampus. Kepolisian yang berhasil memukul mundur massa ke dalam kampus langsung mengevakuasi mobil yang disandera dan mobil langsung diboyong ke Satlantas Polresta Medan. Jalan Perintis Kemerdekaan yang diblokir kembali dibuka.
Jarak sekitar 500 meter dari lokasi aksi, tepatnya di Mapolresta Medan, Muspida tingkat II melakukan pertemuan untuk mengatasi pengunjuk rasa menjelang kenaikkan Harga BBM di Kota Medan. Aksi di Kampus UHN sempat memecah konsentrasi di dalam pertemuan. Terlihat Kapolsekta Medan Timur Kompol Patar Silalahi keluar dari ruang pertemuan. Patar menumpang sepeda motor milik jurnalis yang hendak meliput aksi. Kemudian Patar langsung masuk ke tengah gerombolan aksi agar tidak melakukan tindak anarkis.
“Boleh dilakukan aksi unjuk rasa, asal jangan anarkis!” teriak Wakil Rektor III UHN Maringan Panjaitan di lokasi aksi.
Maringan menambahkan kepada Sumut Pos, aksi tersebut bukan murni mahasiswa UHN. “Ada juga mahasiswa dari luar kampus ini,” ujarnya sembari melakukan sweeping terhadap mahasiswa yang bukan mahasiswa UHN bersama pihak kepolisian.
Di Gedung DPR juga Panas
“Bakar kantor gubernur, bakar kantor gubernur!” Begitulah sorak-sorai sekitar 50-an massa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), saat menuruni anak tanggal Lantai V Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Jalan Diponegoro Medan, kemarin.
Itu dilakukan massa GMNI se-Kota Medan, seusai berdialog Kabiro Perekonomian Pemprovsu Bangun Oloan Harahap, yang didampingi Kabag Perekonomian Pemprovsu, S Pulungan, dan Plt Kabid Migas Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Sumut Samintarto.
Pada dialog dengan massa yang dipimpin oleh Andi Junianto Barus tersebut, Kabag Perekonomian Pemprov Sumut S Pulungan enggan menerima tawaran para pengunjuk rasa tersebut. Sebab, kapasitasnya dalam menerima aspirasi hanya untuk menampung dan membawa masalah tersebut ke pimpinan. “Persoalan menolak atau tidak atas kebijakan kenaikan BBM, bukan kewenangan Pemprovsu,” jawabnya.
Sementara itu, Samintarto dalam penjelasannya menyatakan, tidak ada pilihan lain bagi pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM. Itu dikarenakan, subsidi BBM yang selama ini ditutupi dengan ekspor migas tidak lagi bisa menampung beban harga minyak dunia yang semakin tinggi di atas perkiraan APBN.
“Kalau mau memperbaiki APBN-P, kenapa setiap kementerian menaikkan anggarannya. Seperti Kapolri Timor Pradopo, yang meminta kenaikan anggaran, gaji PNS diminta naik 50 persen, tapi kinerja tidak dirasakan. Satu solusi adalah berhentikan SBY-Boediono,” timpal Turedo Sitindaon, seorang pengunjuk rasa.
Upaya negosiasi itu, sebelumnya disebabkan karena massa GMNI sempat melakukan aksi blokir Jalan Diponegoro dan membakar ban, yang berlangsung selama lebih kurang 60 menit. Sehingga memacetkan arus lalu lintas terhadap sejumlah ruas jalan di inti kota Medan. Karena aksi tersebut, maka pihak kepolisan meminta agar Pemprovsu bersedia melakukan negosiasi.
Dari Kantor Gubsu, massa GMNI merangsek menuju Gedung DPRD Sumut. Saat menggelar orasi di depan pintu pagar gedung dewan tersebut, sekelompok massa lainnya dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Medan juga menuju ke depan gedung dewan tersebut, untuk bergabung dengan massa GMNI. Penyampaian orasi kedua elemen mahasiswa tersebut dilakukan secara bergantian. Kedua elemen tersebut, juga sempat melakukan aksi bakar ban. (gus/ari)
