MEDAN-Kejadian bentrok antara pengunjuk rasa dan pihak keamanan yang terus berulang dalam dua hari menjadi perhatian penting pihak kepolisian. Polresta Medan pun berjanji akan menurunkan sekitar 2.000 personel untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa menentang dan menolak rencana pemerintah menaikkan tarif BBM mulai 1 April berlangsung, Senin (26/3) mendatang.
“Dari 2.000 personel yang akan kita turunkan itu, sekitar 1.715 personel akan melakukan PAM terbuka. Mereka akan di tempatkan di 12 titik yang diperkirakan akan menjadi lokasi unjuk rasa,” kata Wakapolresta Medan, AKBP Pranyoto dalam Rapat koordinasi mengantisipasi gangguan kantibmas berkaitan dengan rencana kenaikan BBM di Rupatama Polresta Medan, Kamis (22/3)
Dijelaskannya, 12 lokasi yang diperkirakan akan menjadi objek unjuk rasa itu, yakni Gedung DPRD Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Kantor Pertamina, Kantor Wali kota Medan, Gedung DPRD Medan, Budaran SIB, Tol Bandar Selamat, Kantor Badan Pertanahan Nasional, Petronas Jalan Patimura, Petronas Ring Road, RRI, dan Kampus Universitas HKBP Nommensen.
Di luar personel yang telah dipersiapkan itu, Pranyoto mengungkapkan pengamanan akan dibantu lagi oleh Brimodasu sebanyak 450 personel dan 200 peronel dari Dit Shabara Poldasu. Selain itu, Polresta masih minta bantuan personel dari Pemko Medan melalui Dinas Perhubungan, Satuan polisi Pamong Praja, Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran (Dinas P2K) serta Dinas Kesehatan Kota Medan.
“Khusus Dinas P2K, diminta untuk menempatkan mobil pemadam kebakaran beserta personel. Selain untuk mengatasi pembakaran yang dilakukan para pengunjuk rasa, kehadiran mobil pemadam itu juga untuk membantu mengisi air mobil water canon. Sedangkan petugas Dishub diharapkan berkoordinasi dengan Satlantas Polresta Medan, sebab ada dilakukan pemutusan jalan di sejumlah ruas jalan terkait unjukrasa,” ucapnya.
Meski telah melakukan persiapan pengamanan sedemikian rupa, Pranyoto berharap dan berdoa agar unjuk rasa yang dilakukan berjalan dengan aman dan damai. “Kapoldasu berharap unjuk rasa berlangsung di satu titik saja yakni Lapangan Merdeka saja,” ungkapnya.
Sementara itu, Walikota Medan Rahudman Harahap mengatakan pertemuan yang dilakukan ini untuk melakukan sinergitas dengan pihak yang terkait untuk pengamanan unjuk rasa. Pemko Medan sendiri telah melakukan pertemuan dengan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Medan. Dalam pertemuan itu disampaikan tentang apa latar belakang pemerintah menaikkan tarif BBM. Termasuk, solusi mengantisipasi dampak yang ditimbulkan darim kenaikan tersebut.
Selain itu, lanjutnya, 2001 kepala lingkungan yang ada telah diinstruksikan untuk memberikan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat. Apabila masyarakat telah memahaminya, diyakini tidak akan terprovoklasi untuk mengikuti unjuk rasa. Selanjutnya, wali kota memerintahkan kepada seluruh Camat untuk ikut membantu aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan di wilayahnya masing-masing.
Buruh Tuntut Kenaikan Upah
Rencana kenaikan harga BBM, ternyata juga membuat buruh di Sumut gerah. Dan meminta agar Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota (UMK) yang telah ditetapkan untuk direvisi. Karena secara otomatis, kenaikan harga BBM akan berdampak langsung dengan kenaikan harga-harga barang lainnya.
Sedangkan UMP Sumut 2012 yang hanya Rp1,2 juta, dirasa tidak cukup. Untuk itu, buruh meminta dengan tegas adanya kenaikan UMP minimalnya sebesar 15 persen dari yang telah ditetapkan.
Diketahui, UMP Sumut 2012 berdasarkan SK No.188.44/988/KPTS/2011 adalah sebesar Rp1.200.000. Sementara untuk UMK Medan 2012 berdasarkan SK No.188.44/2012 adalah sebesar Rp1.285.000.
“Belum lagi rencana kenaikan BBM itu terlaksana, harga-harga barang saja sudah naik. Kami meminta, minimal gaji buruh dinaikan 15 persen dari yang ada sekarang. Dengan kenaikan BBM ini, posisi buruh akan semakin termarjinalkan,” tegas Kepala Divisi Humas Serikat Buruh Sumatera Utara (SBSU) M Amrul Sinaga SH.
Permintaan kenaikan atau revisi SK UMP dan UMK dari para buruh tersebut bila tidak dipenuhi bukan hal yang mustahil para buruh se Sumatera Utara akan menggelar aksi besar-besaran. “Ya, bisa saja kita turun ke jalan dan bersamaan dengan massa lainnya. Dan kita akan memobilisasi semua anggota yang ada di daerah. SBSU saat ini memiliki 1.200 anggota aktif, dan sekitar 1.500 sampai 1.600 anggota tidak aktif,” tukasnya.
Permintaan kenaikan UMP yang diminta para buruh tersebut, mendapat dukungan dari sejumlah anggota DPRD Sumut. Wakil Ketua DPRD Sumut, Sigit Pramono Asri kepada Sumut Pos menyatakan, bila kebijakan menaikkan harga BBM tersebut terjadi, dan berimplikasi langsung maka kenaikan upah buruh harus dipertimbangkan.
Hal senada disampaikan Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Perkerja Seluruh Indonesia (DPC K-SPSI) ini. Ketua DPC K SPSI Kota Medan Maruli Sihombing mengaku pihaknya tak mungkin lagi menahan agar buruh tidak berunjukrasa. “Jika pemerintah benar-benar menaikkan harga BBM, kami minta kepada Pemko Medan untuk bisa memberikan solusi kepada buruh. Salah satu yang kami inginkan agar para buruh bisa mendapatkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT). Selama ini buruh tidak pernah mendapatkan bantuan BLT, padahal BLT itu untuk membantu masyarakat yang kurang mampu menyusul terjadinya kenaikan BBM.” kata Maruli dalam pertemuan dengan Wali Kota Medan Rahudman Harahap di Balai Kota, kemarin.
BBM Mulai Langka dan Mahal
Selain itu, keberadaan BBm di beberapa daerah ternyata sudah mulai mahal dan langka. Contohnya di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai). Setidaknya hal ini diungkapkan. Sekretaris Kelompok Nelayan Tradisional Jaring Udang Cahaya Pagi, Sainik (39) warga Dusun III, Desa Sei Naga Lawan, Kecamatan Perbaungan. Dia mengatakan, harga bensin eceran sudah mengalami kenaikan dari Rp5.000 per liter, sekarang sudah naik Rp6.000 hingga Rp6.500 per liter. “Sehingga biaya operasional melaut membengkak,” terangnya, kemarin.
Pernyataan senada diucapkan, Amirul (32), nelayan jaring udang warga Dusun I, Desa Pematang Kuala, Kecamatan Teluk Mengkudu. “Sudah harganya mahal mendapatkannya pun susah,” ungkap Amirul.
Ketua Federasi Sarekat Nelayan Nasional, Tris Zamansyah didampingi Ketua Sarekat Nelayan Sumatra Utara (SNSU) Sergai, Irwan Syahril mengungkapkan, ada ribuan jumlah nelayan tradisional khususnya nelayan jaring udang di Sergai yang menggunakan sampan dengan BBM jenis bensin. Katanya, di Kecamatan Pantai Cermin sekitar 500 sampan, Kecamatan Perbaungan 150 sampan, Kecamatan Teluk Mengkudu 500 sampan, serta 120 sampan di Kecamatan Tanjung Beringin yang sudah mulai terkena dampak kenaikan harga BBM. “Nasib nelayan Sergai terancam semakin terpuruk. Kiranya alokasi pengalihan subsidi BBM menyentuh kalangan nelayan karena mereka kelompok yang sangat rentan terkena kenaikan BBM,” imbuh Irwan Syahril. (adl/ari/mag-16)
