MEDAN, SUMUTPOS.CO – Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) masih rendah, menjelang akhir Tahun Anggaran 2019. Berdasarkan data, serapan anggaran Pemprov Sumut dari aplikasi Sumut Smart Province, Selasa (22/10) siang, serapannya baru 58,94 persen.
Data itu menunjukkan, baru sekitar Rp8,679 triliun anggaran yang terserap dari total APBD Sumut yang mencapai Rp14,726. Organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki program pekerjaan fisik, merupakan bagian yang belum maksimal menyerap anggaran.
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, saat dimintai tanggapan ihwal ini, mengaku sudah mengetahui lambatnya penyerapan anggaran tersebut. Dia juga mengakui adanya kelemahan dalam penyerapan anggaran. Idelanya memang tak seharusnya anggaran tersebut terserap lambat.
“Penyerapan anggaran ini yang sedang (mau) dievaluasi. Dan besok (hari ini, red) saya akan kumpul ini, mencari di mana yang salah. Apakah awal menetapkan pendapatannya, atau pendapatan baru yang tidak mencapai sasaran, kenapa semakin turun?” ungkap Edy, Selasa (22/10).
Soal sejumlah OPD fisik seperti Dinas Bina Marga Bina Konstruksi (BMBK), Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tataruang (SDACKTR), dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang lambat menyerap anggaran, Edy mengaku sudah tahu soal itu. “Oke di situ saya baru tahu kelemahannya, sehingga akan saya pelajari. Tahun depan tak akan terjadi lagi,” tegas mantan Pangkostrad itu, sembari menambahkan, akan melakukan kajian mengapa penyerapan anggaran selalu lambat.
Sebelumnya, diketahui berdasarkan data dari aplikasi Sumut Smart Province pada 14 Oktober 2019, serapan anggaran di Dinas SDACKTR baru 34,5 persen atau terealisasi Rp155,2 miliar dari total belanja Rp448,7 miliar. Dinas BMBK dari total Rp901,3 miliar, realisasi baru Rp236,6 miliar atau 26,2 persen. Dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dari total Rp168,7 miliar, realisasi Rp38,7 miliar atau 22,9 persen.
Selanjutnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dari total Rp30,8 miliar, baru terealisasi Rp17,1 miliar atau 55 persen. Dispora dari total Rp173 miliar, baru terserap Rp42,3 miliar, atau 24 persen. Disbudpar dari total Rp110 miliar, baru terserap Rp47,7 miliar, atau 43 persen. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura dari total Rp218 miliar, realisasi baru Rp99,6 miliar, atau 42,6 persen. Dinas Lingkungan Hidup dari total Rp80,4 miliar, realisasi Rp40,3 miliar atau 50,1 persen. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dari total belanja Rp19,9 miliar, baru terserap Rp9,7 miliar atau 48,9 persen. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, dari total Rp150,2 miliar, baru terserap Rp35,5 miliar, atau 23,6 persen. Dinas Kesehatan dari total Rp396,5 miliar, sudah terealisasi Rp218 miliar, atau 54 persen. RSJ Prof Dr M Ildrem, dari total Rp63,6 miliar sudah terserap Rp40,8 miliar, atau 64,2 persen.
Kemudian RS Haji Medan dari total Rp101,8 miliar juga hanya baru terserap Rp13,8 miliar, atau 13,6 persen. BPKAD dari Rp112 miliar terealisasi Rp26,9 miliar, atau 24 persen. BPPRD dari total Rp410 miliar, terserap sekitar Rp223 miliar, atau 54 persen. Sekretariat DPRD dari total Rp393 miliar, realisasi baru Rp218 miliar atau 55 persen.
Dinas ESDM dari total Rp74 miliar, realisasi Rp27 miliar atau 36,9 persen. Disperindag dari total Rp61 miliar, realisasi Rp31 miliar, atau 51,6 persen. Biro Umum dan Perlengkapan dari total Rp209,9 miliar, realisasi Rp102 miliar, atau 48,6 persen. Satpol PP dari total Rp42 miliar, realisasi baru Rp16,7 miliar, atau 39,7persen.
Dinas Perhubungan dari total Rp66,5 miliar, realisasi baru Rp33,9 miliar, atau 51 persen. Dinas Kelautan dan Perikanan dari total Rp88,4 miliar, realisasi baru Rp37,4 miliar, atau 42,3 persen. Dinas Perkebunan dari total Rp70 miliar, realisasi Rp42 miliar, atau 59,9 persen. Inspektorat dari total Rp64,8 miliar, realisasi Rp31 miliar, atau 48 persen. Bappeda dari total Rp39,6 miliar, realisasi Rp24,9 miliar, atau 63 persen.
Disdukcapil dari total Rp24,6 miliar, realisasi Rp13,3 miliar, atau 54 persen. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari total Rp36 miliar, realisasi baru Rp20,6 miliar, atau 57 persen. Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana, dari total Rp16,6 miliar baru terserap Rp9,5 miliar, atau 57 persen. BPBD dari total Rp46 miliar, baru terealisasi Rp20,6 miliar, atau 44,6persen. Serta Dinas Sosial dari total Rp116,9 miliar, sudah terealisasi Rp71,7 miliar, atau 61,3persen. (prn/saz)
