25 C
Medan
Saturday, June 29, 2024

Belajar Tatap Muka Dimulai Januari 2021, Medan Belum Putuskan Buka Sekolah

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah melalui penyesuaian Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri menetapkan, pembelajaran tatap muka akan kembali dilaksanakan pada Januari 2021. Namun begitu, Pemko Medan belum memutuskan, apakah akan memberlakukan pembelajaran tatap muka atau tidak pada semester genap nanti.

istimewa/sumut pos ZOOM: Kadisdik Medan, Adlan sedang berdialog via zoom dengan para siswa SDN 066654, Medan Helvetia.
ZOOM: Kadisdik Medan, Adlan sedang berdialog via zoom dengan para siswa SDN 066654, Medan Helvetia.

Kadis Pendidikan Kota Medan, Adlan mengaku masih menunggu surat keputusan bersama (SKB) empat menteri tersebut. Setelah itu baru diputuskan, apakah proses belajar-mengajar dengan sistem tatap muka di sekolah akan berlaku atau tidak pada Januari mendatang.

Sebab menurutnya, untuk memutuskan itu, pihaknya harus melakukan rapat pembahasan terlebih dulu setelah SKB 4 menteri diterima. “Kalau sudah kita terima (SKB 4 Menteri), barulah mulai kita bahas. Apakah nanti memang akan dibuka kembali proses belajar megajar di kelas atau tidak,” Kata Adlan kepada Sumut Pos, Minggu (22/11).

Meski begitu, katanya, setidaknya pembelajaran tatap muka pada Januari 2021 itu sudah dibahas saat Webinar dengan empat menteri dan Ketua Satgas Covid-19 Nasional beberapa waktu lalu. “Jadi, nanti tinggal dilanjutkan saja di daerah masing-masing kalau SKB empat menterinya sudah kita terima,” ujarnya.

Menurut mantan Kepala Bagian Keagamaan Setda Kota Medan ini, untuk memutuskan hal itu, Disdik Medan juga akan berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 Kota Medan dan membahasnya bersama pihak sekolah dan orangtua siswa. “Bila semua setuju dan sama-sama komitmen untuk menjaga protokol kesehatan, barulah kelas bisa dibuka kembali. Teknisnya tentu akan dibahas lagi, termasuk apakah akan dibuka secara total mulai dari PAUD, TK, SD, SMP ataukah bertahap dulu. Itu nanti dibahas,” lanjutnya.

Begitupun, Adlan tetap meminta seluruh pihak sekolah di Kota Medan untuk memaksimalkan proses belajar-mengajar yang berlaku saat ini, yakni sistem belajar jarak jauh (PJJ) ataupun sistem dalam jaringan (daring), sembari menunggu keputusan apakah proses belajar mengajar di kelas dapat kembali diberlakukan di Januari 2020 atau tidak.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Sudari meminta Pemko Medan memikirkan strategi pelaksanaan belajar tatap muka di sekolah. Sebab saat ini, mayoritas orangtua siswa sudah sangat berharap agar anak-anaknya dapat kembali belajar di sekolah karena dinilai lebih efektif dalam proses belajar-mengajar. “Setidaknya soal teknis, itu sudah harus dibicarakan bersama Satgas Covid-19,” ucapnya.

Secara teknis, kata Sudari, sudah sepatutnya proses belajar-mengajar di kelas dilakukan secara bergelombang. Di mulai dari tingkat SMP terlebih dahulu, lalu diikuti SD, TK dan PAUD. Untuk jumlah siswa dapat dibagi menjadi 2 gelombang, lalu juga harus dikontrol oleh Satgas Covid masing-masing Kecamatan. “Misalnya siswa satu kelas ada 30 orang, 15 orang bisa masuk Senin, Rabu, Jumat dan 15 orang lagi bisa masuk Selasa, Kamis, Sabtu. Harus pakai masker, cek suhu tubuh, cuci tangan, jaga jarak dan seterusnya. Itu harus dikontrol, juga harus ada komitmen dari pihak sekolah untuk mematuhi prokes itu,” katanya.

Dilanjutkan anggota Pansus Covid-19 Kota Medan itu, untuk proses belajar mengajar tatap muka, memang jelas terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya pembentukan karakter anak dari pada sistem belajar daring. Tetapi, Pemko Medan harus dapat memastikan jika fungsi kontrol berlangsung secara baik guna mencegah kembali munculnya klaster-klaster baru Covid-19 di Kota Medan.

“Semua ada teknisnya, dan itu harus diatur sedemikian rupa. Silakan belajar kembali di sekolah, tapi Disdik dan pihak Sekolah harus komitmen dalam menjaga protokol kesehatan,” pungkasnya.

Kampus Juga Segera Buka

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim melalui penyesuaian Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri memperbolehkan sekolah melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) pada Januari 2021. Namun, untuk perguruan tinggi masih menunggu arahan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti).

Menurut Nadiem, mengatur regulasi dibukanya perguruan tinggi adalah Ditjen Dikti. “Jadi mohon bagi pendidikan tinggi, aturan pelaksanaan tatap mukanya, semester berikutnya ditunggu detilnya dari Dirjen Dikti (Nizam),” kata Nadiem, Minggu (20/11).

Oleh karenanya, dia meminta para dosen dan mahasiswa untuk menunggu kejelasan lebih lanjut. “Bagi teman-teman dosen dan mahasiswa jangan cemas bahwa ini bukan hanya untuk sekolah tapi juga untuk perguruan tinggi, tetapi protokol kesehatan dan daftar kesiapannya akan diatur Dirjen Dikti,” terang Nadiem.

Kata dia, untuk penerapan protokol kesehatan di lingkungan perguruan tinggi akan keluar dalam waktu dekat. Dengan perkiraan aturan pembukaannya tidak akan jauh berbeda seperti sekolah.

“Yang bisa saya umumkan bahwa perguruan tinggi juga akan ada dalam perlakuan pembolehan sekolah tatap muka, tetapi protokol kesehatan dan daftar periksanya dan lain-lainnya itu akan ditetapkan selanjutnya dalam waktu yang dekat oleh Dirjen Pendidikan Tinggi,” tutupnya.

Pengamat dan Praktisi Pendidikan Indra Charismiadji memberikan beberapa catatan kepada penyelenggaraan pembukaan sekolah dengan adaptasi kebiasaan baru tersebut. Pertama adalah jangan menerapkan protokol kesehatan yang ketat pada dunia pendidikan.

“Dalam arti mencuci tangan dari urusan pendidikan selama pandemi hanya menyerahkan tanggung jawab ke pemda, sekolah, dan orang tua murid saja,” ujarnya kepada JawaPos.com, Minggu (22/11).

Kemudian, dia meminta agar Kemendikbud tidak menjaga jarak dengan sekolah, pendidik, tenaga pendidikan, siswa, orang tua, dinas pendidikan. Menurutnya, pemerintah harus menunjukkan posisi sebagai leader dalam menghadapi pandemi.

“Kemendikbud jangan pakai masker terus menerus, dalam arti komunikasikan praktik-praktik baik PJJ yang efektif, bagaimana mengurangi stres. Perlu diingat bahwa uang rakyat diberikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa baik saat pandemi maupun tidak pandemi,” ucapnya.

Seperti diketahui, pemerintah melalui penyesuaian SKB Empat Menteri menetapkan, pembelajaran tatap muka akan kembali dilaksanakan pada Januari 2021. Informasi itu disampaikan langsung oleh Mendikbud Nadiem Makarim.

“Pemerintah pada hari ini melakukan penyesuaian kebijakan. Kebijakan ini berlaku mulai semester genap tahun ajaran 2020/2021, jadinya bulan Januari 2021 (mulai PTM),” jelas Nadiem dalam telekonferensi pers Pengumuman Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap TA 2020/2021 di masa Pandemi Covid-19, Jumat (20/11).

Kasus Positif Tambah 74 Orang

Sementara, angka kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19 di Sumut masih terus bertambah. Namun, penambahan angkanya cenderung masih stabil karena diikuti kasus kesembuhan. Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Sumut dr Aris Yudhariansyah menyampaikan, kasus positif bertambah 74 orang. Dengan demikian, akumulasi kasusnya menjadi 14.905 orang.

“Penambahan terbanyak kasus baru positif corona diperoleh dari Gunungsitoli 15 orang. Selanjutnya, Medan 14 orang, dan Deli Serdang 9 orang. “Sedangkan sisanya dari Langkat, Toba, dan Pakpak Bharat 6 orang. Kemudian, Siantar, Dairi, Samosir masing 3 orang, Sibolga, Simalungun, Labuhanbatu 2 orang serta Karo, Tapteng, dan Sergai 1 orang,” ungkap Aris, Minggu (22/11) sore

Dia melanjutkan, untuk angka kesembuhan bertambah 70 orang. Kini, jumlah sementara sebanyak 12.289 orang yang sembuh dari Covid-19. “Angka kesembuhan paling banyak didapatkan dari Sibolga 26 orang, Gunung Sitoli 14 orang, dan Medan 12 orang. Lalu, Tapteng 7 orang, Toba 5 orang, Sidimpuan 3 orang, Nisel 2 orang, dan Tebing Tinggi 1 orang,” ujarnya.

Kata Aris, penambahan angka juga terjadi dari kematian disebabkan virus corona. Penambahan kasus barunya berjumlah 3 orang, 2 orang dari Toba dan 1 orang Sibolga. “Akumulasi kasus meninggal dunia saat ini 595 orang,” sebut dia.

Ia menambahkan, berbeda dengan kasus suspek yang mengalami penurunan 16 orang. Saat ini, jumlah sementara 616 orang. “Untuk jumlah spesimen yang dilakukan uji swab 179.958 sampel,” tandasnya. (map/jpc/ris)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah melalui penyesuaian Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri menetapkan, pembelajaran tatap muka akan kembali dilaksanakan pada Januari 2021. Namun begitu, Pemko Medan belum memutuskan, apakah akan memberlakukan pembelajaran tatap muka atau tidak pada semester genap nanti.

istimewa/sumut pos ZOOM: Kadisdik Medan, Adlan sedang berdialog via zoom dengan para siswa SDN 066654, Medan Helvetia.
ZOOM: Kadisdik Medan, Adlan sedang berdialog via zoom dengan para siswa SDN 066654, Medan Helvetia.

Kadis Pendidikan Kota Medan, Adlan mengaku masih menunggu surat keputusan bersama (SKB) empat menteri tersebut. Setelah itu baru diputuskan, apakah proses belajar-mengajar dengan sistem tatap muka di sekolah akan berlaku atau tidak pada Januari mendatang.

Sebab menurutnya, untuk memutuskan itu, pihaknya harus melakukan rapat pembahasan terlebih dulu setelah SKB 4 menteri diterima. “Kalau sudah kita terima (SKB 4 Menteri), barulah mulai kita bahas. Apakah nanti memang akan dibuka kembali proses belajar megajar di kelas atau tidak,” Kata Adlan kepada Sumut Pos, Minggu (22/11).

Meski begitu, katanya, setidaknya pembelajaran tatap muka pada Januari 2021 itu sudah dibahas saat Webinar dengan empat menteri dan Ketua Satgas Covid-19 Nasional beberapa waktu lalu. “Jadi, nanti tinggal dilanjutkan saja di daerah masing-masing kalau SKB empat menterinya sudah kita terima,” ujarnya.

Menurut mantan Kepala Bagian Keagamaan Setda Kota Medan ini, untuk memutuskan hal itu, Disdik Medan juga akan berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 Kota Medan dan membahasnya bersama pihak sekolah dan orangtua siswa. “Bila semua setuju dan sama-sama komitmen untuk menjaga protokol kesehatan, barulah kelas bisa dibuka kembali. Teknisnya tentu akan dibahas lagi, termasuk apakah akan dibuka secara total mulai dari PAUD, TK, SD, SMP ataukah bertahap dulu. Itu nanti dibahas,” lanjutnya.

Begitupun, Adlan tetap meminta seluruh pihak sekolah di Kota Medan untuk memaksimalkan proses belajar-mengajar yang berlaku saat ini, yakni sistem belajar jarak jauh (PJJ) ataupun sistem dalam jaringan (daring), sembari menunggu keputusan apakah proses belajar mengajar di kelas dapat kembali diberlakukan di Januari 2020 atau tidak.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Sudari meminta Pemko Medan memikirkan strategi pelaksanaan belajar tatap muka di sekolah. Sebab saat ini, mayoritas orangtua siswa sudah sangat berharap agar anak-anaknya dapat kembali belajar di sekolah karena dinilai lebih efektif dalam proses belajar-mengajar. “Setidaknya soal teknis, itu sudah harus dibicarakan bersama Satgas Covid-19,” ucapnya.

Secara teknis, kata Sudari, sudah sepatutnya proses belajar-mengajar di kelas dilakukan secara bergelombang. Di mulai dari tingkat SMP terlebih dahulu, lalu diikuti SD, TK dan PAUD. Untuk jumlah siswa dapat dibagi menjadi 2 gelombang, lalu juga harus dikontrol oleh Satgas Covid masing-masing Kecamatan. “Misalnya siswa satu kelas ada 30 orang, 15 orang bisa masuk Senin, Rabu, Jumat dan 15 orang lagi bisa masuk Selasa, Kamis, Sabtu. Harus pakai masker, cek suhu tubuh, cuci tangan, jaga jarak dan seterusnya. Itu harus dikontrol, juga harus ada komitmen dari pihak sekolah untuk mematuhi prokes itu,” katanya.

Dilanjutkan anggota Pansus Covid-19 Kota Medan itu, untuk proses belajar mengajar tatap muka, memang jelas terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya pembentukan karakter anak dari pada sistem belajar daring. Tetapi, Pemko Medan harus dapat memastikan jika fungsi kontrol berlangsung secara baik guna mencegah kembali munculnya klaster-klaster baru Covid-19 di Kota Medan.

“Semua ada teknisnya, dan itu harus diatur sedemikian rupa. Silakan belajar kembali di sekolah, tapi Disdik dan pihak Sekolah harus komitmen dalam menjaga protokol kesehatan,” pungkasnya.

Kampus Juga Segera Buka

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim melalui penyesuaian Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri memperbolehkan sekolah melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) pada Januari 2021. Namun, untuk perguruan tinggi masih menunggu arahan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti).

Menurut Nadiem, mengatur regulasi dibukanya perguruan tinggi adalah Ditjen Dikti. “Jadi mohon bagi pendidikan tinggi, aturan pelaksanaan tatap mukanya, semester berikutnya ditunggu detilnya dari Dirjen Dikti (Nizam),” kata Nadiem, Minggu (20/11).

Oleh karenanya, dia meminta para dosen dan mahasiswa untuk menunggu kejelasan lebih lanjut. “Bagi teman-teman dosen dan mahasiswa jangan cemas bahwa ini bukan hanya untuk sekolah tapi juga untuk perguruan tinggi, tetapi protokol kesehatan dan daftar kesiapannya akan diatur Dirjen Dikti,” terang Nadiem.

Kata dia, untuk penerapan protokol kesehatan di lingkungan perguruan tinggi akan keluar dalam waktu dekat. Dengan perkiraan aturan pembukaannya tidak akan jauh berbeda seperti sekolah.

“Yang bisa saya umumkan bahwa perguruan tinggi juga akan ada dalam perlakuan pembolehan sekolah tatap muka, tetapi protokol kesehatan dan daftar periksanya dan lain-lainnya itu akan ditetapkan selanjutnya dalam waktu yang dekat oleh Dirjen Pendidikan Tinggi,” tutupnya.

Pengamat dan Praktisi Pendidikan Indra Charismiadji memberikan beberapa catatan kepada penyelenggaraan pembukaan sekolah dengan adaptasi kebiasaan baru tersebut. Pertama adalah jangan menerapkan protokol kesehatan yang ketat pada dunia pendidikan.

“Dalam arti mencuci tangan dari urusan pendidikan selama pandemi hanya menyerahkan tanggung jawab ke pemda, sekolah, dan orang tua murid saja,” ujarnya kepada JawaPos.com, Minggu (22/11).

Kemudian, dia meminta agar Kemendikbud tidak menjaga jarak dengan sekolah, pendidik, tenaga pendidikan, siswa, orang tua, dinas pendidikan. Menurutnya, pemerintah harus menunjukkan posisi sebagai leader dalam menghadapi pandemi.

“Kemendikbud jangan pakai masker terus menerus, dalam arti komunikasikan praktik-praktik baik PJJ yang efektif, bagaimana mengurangi stres. Perlu diingat bahwa uang rakyat diberikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa baik saat pandemi maupun tidak pandemi,” ucapnya.

Seperti diketahui, pemerintah melalui penyesuaian SKB Empat Menteri menetapkan, pembelajaran tatap muka akan kembali dilaksanakan pada Januari 2021. Informasi itu disampaikan langsung oleh Mendikbud Nadiem Makarim.

“Pemerintah pada hari ini melakukan penyesuaian kebijakan. Kebijakan ini berlaku mulai semester genap tahun ajaran 2020/2021, jadinya bulan Januari 2021 (mulai PTM),” jelas Nadiem dalam telekonferensi pers Pengumuman Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap TA 2020/2021 di masa Pandemi Covid-19, Jumat (20/11).

Kasus Positif Tambah 74 Orang

Sementara, angka kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19 di Sumut masih terus bertambah. Namun, penambahan angkanya cenderung masih stabil karena diikuti kasus kesembuhan. Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Sumut dr Aris Yudhariansyah menyampaikan, kasus positif bertambah 74 orang. Dengan demikian, akumulasi kasusnya menjadi 14.905 orang.

“Penambahan terbanyak kasus baru positif corona diperoleh dari Gunungsitoli 15 orang. Selanjutnya, Medan 14 orang, dan Deli Serdang 9 orang. “Sedangkan sisanya dari Langkat, Toba, dan Pakpak Bharat 6 orang. Kemudian, Siantar, Dairi, Samosir masing 3 orang, Sibolga, Simalungun, Labuhanbatu 2 orang serta Karo, Tapteng, dan Sergai 1 orang,” ungkap Aris, Minggu (22/11) sore

Dia melanjutkan, untuk angka kesembuhan bertambah 70 orang. Kini, jumlah sementara sebanyak 12.289 orang yang sembuh dari Covid-19. “Angka kesembuhan paling banyak didapatkan dari Sibolga 26 orang, Gunung Sitoli 14 orang, dan Medan 12 orang. Lalu, Tapteng 7 orang, Toba 5 orang, Sidimpuan 3 orang, Nisel 2 orang, dan Tebing Tinggi 1 orang,” ujarnya.

Kata Aris, penambahan angka juga terjadi dari kematian disebabkan virus corona. Penambahan kasus barunya berjumlah 3 orang, 2 orang dari Toba dan 1 orang Sibolga. “Akumulasi kasus meninggal dunia saat ini 595 orang,” sebut dia.

Ia menambahkan, berbeda dengan kasus suspek yang mengalami penurunan 16 orang. Saat ini, jumlah sementara 616 orang. “Untuk jumlah spesimen yang dilakukan uji swab 179.958 sampel,” tandasnya. (map/jpc/ris)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/