MEDAN, SUMUTPOS.CO -Kasus dugaan pemalsuan dokumen yang berujung pada penyerobotan lahan milik emeritus Bishop Gereja Methodist Indonesia (GMI), RPM Tambunan seluas 690 meter persegi di Jalan Bunga Rinte, Kecamatan Medan Selayang, yang ditangani Subdit II/Harda-Bangtah Polda Sumut sampai sekarang masih juga belum tuntas.
Menurut Rinto Maha, yang menjadi kendala penanganan kasus ini, kuasa hukum pelapor (RPM Tambunan), adalah tidak kooperatifnya pihak pembeli tanah, yakni seorang perwira menengah (pamen) yang bertugas di Kodam I/BB bernama R Silitonga.
Penegasan itu dikemukakan langsung Rinto Maha kepada wartawan, Selasa (19/12) sore.
“Dari pemaparan penyidik, saya yakin penyidik berkeinginan untuk menerapkan apa yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk meningkatkan status para terlapor. R Silitonga telah dilakukan pemanggilan secara resmi. Saya tanya ke penyidik, atas nama Kapolda. Dan surat itu ditujukan Polda Sumut ke Kodam I/BB, tanggal 18 Desember, Senin kemarin,” katanya.
Dia sangat menyayangkan sikap R Silitonga tersebut. “Kalau betul dia (R Silitonga) membeli tanah itu, harusnya dia menghargai proses penegakan hukum. Dia dipanggil kapasitasnya sebagai saksi, dan diminta untuk membawa barang bukti. Tapi kenapa mangkir, ada apa? Berarti tidak menghargai penegakan hukum,” bebernya lagi.
Pengacara yang memiliki basik aktivis ini, menyatakan niatnya akan melaporkan kasus ini ke Denpom bahkan sampai ke Pangdam I/BB. “Kita minta Kapolda Sumut untuk terus berkoordinasi dengan Pangdam I/BB. Kita juga minta ke Pangdam I/BB Bapak Mayjen TNI Cucu Soemantri untuk membina anggotanya, khususnya Letkol R Silitonga, untuk mematuhi proses penegakan hukum,” pintanya.
Tidak hanya itu, Rinto Maha juga mengemukakan niatnya akan melaporkan kasus ini ke Panglima TNI. “Kalau memang terus begini, kita akan laporkan ke Panglima TNI. Kita akan laporkan secara tertulis. Tapi untuk saat ini, kita laporkan dulu ke Pangdam. Besok saya akan buat surat Bapak Pangdam,” pungkasnya.
Terpisah, Kompol Ginting penyidik kasus ini ketika dikonfirmasi wartawan via seluler, membenarkan pihaknya sudah melayangkan panggilan ke Letkol R Silitonga atas nama Kapolda Sumut ditandatangani Direktur Reskrimum Polda Sumut, Kombes Pol Andi Rian.
“Iya benar, kita sudah layangkan panggilan untuk yang bersangkutan (Letkol R Silitonga). Namun beliau belum bisa datang. Dan kemarin itu ada pihak dari Kodam menelpon, beliau tidak bisa datang karena sedang ada tugas latihan infanteri di Riau. Katanya bisa diagendakan lagi tanggal 18 atau 19 ini,” akunya.
Dan saat ini, sambung Ginting, pihaknya sudah menyiapkan surat panggilan kedua dan akan segera dikirimkan ke Kodam. “Panggilannya sebagai saksi dan nantinya akan meminta (menyita) barang bukti surat pembelian tanah itu. Setelah itulah baru dilakukan gelar perkara. Ini juga sudah atensi Kapolda dan akan terus ditindaklanjuti,” katanya lagi.
Untuk diketahui, kasus ini sendiri bermula, ketika Camat Medan Tuntungan, Gelora Ginting menerbitkan Surat Keterangan (SK) Camat atas tanah yang sudah bersertifikat milik Ir Tumiar Sianturi, almarhum istri RPM Tambunan. Kemudian ada komplotan yang mengklaim tanah tersebut.
Untuk menguatkan kepemilikan tanah seluas 690 meter persegi itu, mafia tanah tersebut lantas membuat SK Camat dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu atas nama Tumiar, berjenis kelamin laki-laki. Selanjutnya, pihak Kecamatan Medan Tuntungan pun mengeluarkan SK Camat Tuntungan No.260/LEG/MTT/IX/2013 tanggal 24 September 2013.
“Jadi, tanah itu sudah kami beli dan tempati selama puluhan tahun dan sudah ada Surat Hak Milik (SHM) No.3 tahun 1982 dan No.5 tahun 1982 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan. Masak ada SK Camat lagi yang terbit di tanah kami itu. Dan sekarang tanah itu sudah dijual lagi sama mafia tanah ke oknum berpangkat letnal kolonel (letkol) di Kodam (RS),” sebut RPM Tambunan beberapa waktu lalu. (dvs/ila)