Dugaan Korupsi Bansos Pemprovsu Rp1,2 T
MEDAN-Pasca gelar perkara kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Pemprovsu 2009-2011 sebesar Rp1,2 triliun, akhir pekan lalu, sejumlah pejabat dan politikus dari pusat banyak yang kasak-kusuk di Kejatisu. Seorang sumber di gedung Kejatisu mengatakan, banyak pejabat pusat yang meminta kasus itu tak melebar kemana-mana. Kalau pun akhirnya Kejatisu menetapkan tersangka dalam kasus itu, hanya pejabat rendahan saja yang dijadikan tersangka.
“Tokoh-tokoh politik asal Sumut juga banyak yang melobi agar kasus itu dihentikan,” kata sumber yang tak mau menyebutkan siapa saja pejabat dan politikus yang mendatangi atau menelpon pejabat Kejatisu.
Kasi Penkum Kejatisu, Marcos Simaremare, saat dikonfirmasi, Rabu (22/2) mengatakan, pihaknya akan tetap fokus pada penyidikan. Malah, lanjutnya, pihaknya telah memilah-milah pejabat tinggi di Pemprovsu yang bakal dijadikan tersangka. Menurutnya, kasus dana bansos merupakan kasus yang sangat besar. “Kasus ini kasus besar yang aliran dananya hampir ke seluruh kabupaten/ kota se-Sumut. Untuk itu kita melakukan sosialisasi agar Kejari ikut menangani kasus aliran dana bansos di wilayah hukumnya masing-masing,” ujarnya.
Marcos mengatakan, mengungkap kasus yang terbesar yang banyak melibatkan pejabat tinggi di Pemprovsu itu adalah target utama mereka. “Kasus ini banyak melibatkan masyarakat dan pejabat rendahan atau pun pejabat petinggi. Untuk itu kita sudah perintahkan jaksa di kabupaten/kota se-Sumut untuk melakukan pendataan penerima aliran dana bansos tersebut,” tegasnya.
Saat disinggung dugaan keterlibatan Plt Gubsu, Gatot Pujo Nugroho, yang menerima aliran dana bansos sebesar Rp5 miliar untuk pembangunan asrama di Kairo, Mesir, Marcos mengatakan, pihaknya tidak ada mempersoalkan siapa pejabat yang diduga terlibat. “Kita tidak usah mempersoalkan itulah. Sekarang ini kita tetap berjalan untuk melakukan pengusutan yang lebih besar lagi. Karena kasus ini cukup besar dan banyak melibatkan pejabat dan masyarakat,” tegasnya. (rud)
Dugaan Korupsi Bansos Pemprovsu Rp1,2 T
MEDAN-Pasca gelar perkara kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Pemprovsu 2009-2011 sebesar Rp1,2 triliun, akhir pekan lalu, sejumlah pejabat dan politikus dari pusat banyak yang kasak-kusuk di Kejatisu. Seorang sumber di gedung Kejatisu mengatakan, banyak pejabat pusat yang meminta kasus itu tak melebar kemana-mana. Kalau pun akhirnya Kejatisu menetapkan tersangka dalam kasus itu, hanya pejabat rendahan saja yang dijadikan tersangka.
“Tokoh-tokoh politik asal Sumut juga banyak yang melobi agar kasus itu dihentikan,” kata sumber yang tak mau menyebutkan siapa saja pejabat dan politikus yang mendatangi atau menelpon pejabat Kejatisu.
Kasi Penkum Kejatisu, Marcos Simaremare, saat dikonfirmasi, Rabu (22/2) mengatakan, pihaknya akan tetap fokus pada penyidikan. Malah, lanjutnya, pihaknya telah memilah-milah pejabat tinggi di Pemprovsu yang bakal dijadikan tersangka. Menurutnya, kasus dana bansos merupakan kasus yang sangat besar. “Kasus ini kasus besar yang aliran dananya hampir ke seluruh kabupaten/ kota se-Sumut. Untuk itu kita melakukan sosialisasi agar Kejari ikut menangani kasus aliran dana bansos di wilayah hukumnya masing-masing,” ujarnya.
Marcos mengatakan, mengungkap kasus yang terbesar yang banyak melibatkan pejabat tinggi di Pemprovsu itu adalah target utama mereka. “Kasus ini banyak melibatkan masyarakat dan pejabat rendahan atau pun pejabat petinggi. Untuk itu kita sudah perintahkan jaksa di kabupaten/kota se-Sumut untuk melakukan pendataan penerima aliran dana bansos tersebut,” tegasnya.
Saat disinggung dugaan keterlibatan Plt Gubsu, Gatot Pujo Nugroho, yang menerima aliran dana bansos sebesar Rp5 miliar untuk pembangunan asrama di Kairo, Mesir, Marcos mengatakan, pihaknya tidak ada mempersoalkan siapa pejabat yang diduga terlibat. “Kita tidak usah mempersoalkan itulah. Sekarang ini kita tetap berjalan untuk melakukan pengusutan yang lebih besar lagi. Karena kasus ini cukup besar dan banyak melibatkan pejabat dan masyarakat,” tegasnya. (rud)
