MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sedang melakukan pematangan persiapan kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) di seluruh jenjang pendidikan di wilayah Sumut, yang rencananya dimulai Juli mendatang.
Untuk memperkuat kebijakan pembukaan PTM di tengah pandemi Covid-19, Disdik Sumut melakukan sejumlah simulasi.
“Kita sedang mematangkan persiapan PTM dengan berbagai pertimbangan dan skema tertentu. Sekarang bagaimana meyakinkan Pak Gubernur bahwa PTM ini bisa (PTM dimulai). Kita mulai dari simulasi. Kemudian tatap muka seutuhnya seminggu dua kali. Ada seminggu tiga kali,” kata Kepala Disdik Sumutn
Syaifuddin, dalam Coffee Morning bertajuk ‘Menimbang Kesiapan PTM Masa Pandemi Covid-19 di Sumut’, di Hotel Grand Kanaya Medan, Selasa (23/3).
Di kesempatan itu, mantan Dekan Fakultas Ilmu Budaya USU itu menceritakan kegiatannya di hari yang sama, saat menyambangi SMA Negeri 1 Lubuk Pakam Kabupaten Deliserdang, yang dinilainya baik dalam pelaksanaan PTM di tengah pandemi. Kata dia, SMA Negeri 1 tersebut telah mempersiapkan sejumlah pendukung berupa tandu (tempat tidur), mengantisipasi bila terjadi sesuatu pada siswanya ataupun guru.
“Mereka telah mulai tatap muka, tapi selalu koordinasi dengan gugus (Covid-19),” ujarnya.
Hal serupa juga berlaku di beberapa kabupaten/kota lain di Sumut, berupa penyediaan perangkat hand sanitizer. “Syukur respon sekolah kita lihat antusiasnya sangat besar. Mungkin mereka sangat rindu tatap muka, sehingga guru juga ikut merespon. Maka kalau ditanya Provinsi Sumut bisa lakukan tatap muka, jawabnya bisa, asal…,” tambahnya.
Namun mengenai waktunya, ia menunggu sampai selesai masa libur (Ramadan dan Idul Fitri). “Kita mau lihat bagaimana trennya,” katanya.
Dukungan juga disampaikan anggota DPRD Sumut, Abdul Rahim Siregar, yang menyambut antusias rencana dari Disdik Sumut melalui persiapan pematangan jelang rencana PTM pada Juli mendatang.
“Saya sepakat adanya pematangan ini. Kami dari DPRD siap mendampingi untuk pematangan itu. Kalau perlu rekomendasi kita di coffee morning ini adalah dibukanya pembelajaran tatap muka di sekolah,” tegasnya.
Dorongan juga diberikan Ineke Lubis, selaku dokter anak terhadap upaya Disdik Sumut yang mempersiapkan pematangan PTM. “Mau buka sekolah, ayo persiapan. Harus ada kerjasama, semua harus bergerak mau diperiksa. Kenapa kita dibanding dengan Sumbar dan Aceh yang sudah duluan? Karena kita lambat geraknya. Ketika seluruh siswa mau diperiksa tapi dosen dan pegawai takut, nggak mau diperiksa atau divaksin. Ini yang memperlambat tadi,” jelasnya.
Di akhir kegiatan coffee morning, Kepala Dinas Kominfo Sumut, Irman Oemar menyatakan, Pemprov Sumut melalui Disdik sedang melakukan persiapan pematangan hingga pada evaluasi dari PTM di masa pandemi Covid-19.
“Upaya kita sekarang bagaimana memutuskan mata rantai Covid-19 di Sumut bisa teratasi. Pemprov dalam hal ini Satgas (Covid-19) akan mempertanyakan pembelajaran. Bukan masalah siap atau tak siap, tapi ada persyaratan yang dipenuhi. Kriteria apa kalau sekolah itu ingin tatap muka,” ujarnya.
Sementara dr Inke Nadia Lubis, selaku tim dari Satgas Pananganan Covid-19 Sumut menyebutkan pertimbangan membuka sekolah saat ini masih dalam kondisi yang belum begitu baik. Mengingat tren penularan Covid-19 belum menunjukkan grafik menurun signifikan. Dalam angka, sudah 26.406 orang terkonfirmasi positif Covid-19, dengan jumlah pasien sembuh mencapai 22.808 orang dan sebanyak 887 orang meninggal dunia.
“Pembukaan sekolah untuk kegiatan belajar tatap muka mengandung risiko tinggi terjadinya lonjakan kasus Covid-19. Karena itu perlu panduan persiapan pembelajaran tatap muka yang bertujuan menjamin sarana dan prasarana di lingkungan sekolah. Persiapan pra pembelajaran, pendataan warga satuan pendidikan dengan penyakit penyerta,” katanya.
Kemudian, lanjut Inke, tujuan panduan persiapan pembelajaran tatap muka lainnya yaitu memastikan prasyarat bagi para guru dan murid yang dapat mengikuti pembelajaran tatap muka, rencana tindak lanjut jika terjadi kasus Covid-19 seperti karantina, serta evaluasi kesehatan siswa. Adapun sasaran awal yakni tingkat SMA/SMK sederajat.
Pemerintah Diminta Tegas
Terkait adanya sejumlah Kabupaten/Kota di Sumut, khususnya sekolah swasta, yang sudah melakukan aktivitas belajar-mengajar langsung di sekolah, meski Pemprov Sumut belum mengizinkan sekolah tatap muka, pengamat pendidikan asal Universitas Negeri Medan, Joharis Lubis menilai, Disdik Sumut tidak tegas.
“Ini soal ketegasan dan pengawasan. Di satu sisi pemerintah melarang, tapi di sisi lain (kenyataan) beda. Di Sumut seperti Batubara, Mandailing Natal, dan Tapanuli, ini sudah (tatap muka). Sekolah- sekolah swasta sekolah tatap muka, walau pakaiannya biasa,” ungkap Joharis, Selasa (23/3).
Untuk mengelabui, pihak sekolah mewajibkan anak didiknya mengenakan pakaian biasa. Artinya, ada pro dan kontra antara sejumlah sekolah mengenai sistem belajar online yang diberlakukan Pemerintah Indonesia.
“Guru tidak maksimal mengajar melalui daring, mungkin juga sudah jenuh. Walaupun kita ada buat webinar dan pertemuan ilmiah melalui online, siswa memang membutuhkan tatap muka,” tutur Joharis.
Menurutnya, pemerintah pusat maupun daerah bisa menerapkan sekolah tatap muka dengan memaksimalkan program vaksin Covid-19 kepada guru dan tenaga pendidik serta staf di sekolah. Tujuannya, memberikan keamanan dan kenyamanan.
“Ini kita tidak serentak… tidak seragam. Kita harus tegas. Kalau jangan ada tatap muka, ya jangan ada. Ini nggak. Ada yang tatap muka, ada juga yang daring. Kemudian daring itu juga gurunya nggak profesional dan nggak maksimal belajar daring,” jelas Joharis.
Dampak dari sistem belajar daring, diakui Joharis, berdampak pada penurunan standar kompetisi siswa di Indonesia selama masa pandemi Covid -19. Hal ini terjadi juga karena pandemi menghantam semua lini sektor.
“50 persen siswa tidak memiliki standar kompetensi selama Covid -19. Apalagi sinergitas antara pemerintah dengan sejumlah stakeholder yang kurang sinkron. Ini secara nasional, bukan hanya di Sumut. Karena pandemi Covid -19 menghantam semua lini,” tandasnya.
Penuhi Standar Prokes
Terpisah, pengamat kesehatan dari Universitas Sumatera Utara (USU), Delyuzar, mengungkapkan, belajar tatap muka di sekolah sebaiknya dilakukan, jika sekolah dapat memenuhi standar protokol kesehatan (prokes) pencegahan penularan Covid-19 yang ditetapkan.
“Ini harus bekerja sama dengan Satgas Covid-19. Bahkan kalau bisa, setiap sekolah juga disiapkan Satgas yang mengatur standar yang benar,” kata Delyuzar dihubungi wartawan, Selasa (23/3).
Menurut dia, jika standar prokes tidak dapat dipenuhi, maka sekolah jangan melakukan PTM. “Kalau tidak bisa dilakukan, jangan dipaksakan karena berisiko tinggi. Walaupun ada tren angka kasus Covid-19 menurun di banyak daerah, namun kasusnya tetap ada,” ujarnya.
Delyuzar menuturkan, belajar tatap muka dapat diprioritaskan bagi daerah zona hijau. Namun harus mengikuti prokes ketat. “Misalnya, kapasitas ruangan, jumlah siswa, kemudian kesiapan siswa harus diperhatikan,” ucap dia.
Di samping prokes yang ketat, perlu disiapkan testing dan tracing kasus Covid-19. Jangan sampai ada murid atau guru yang terpapar saat berlangsungnya sekolah tatap muka itu. “Tidak harus ada perawat di sekolah. Namun jika terjadi apa-apa, fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas di sekitar sekolah harus siap,” tandas Delyuzar.
Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan, pembelajaran tatap muka akan dibuka secara bertahap pada Juli 2021. “Secara bertahap diusahakan di semester ini sudah buka,” kata Direktur Jenderal PAUD dan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud, Jumeri, Kamis (25/2) lalu.
Jumeri tak menjelaskan tahap pembukaan sekolah tersebut. Ia mengatakan, PTM ini sekaligus menjadi kampanye protokol kesehatan di sekolah bagi guru maupun siswa. Menurutnya, Kemendikbud mewajibkan pihak sekolah menyiapkan standar operasional maupun fasilitas untuk menjaga kesehatan lingkungan.
“Masa pembelajaran tatap muka digunakan untuk kampanye menjaga kesehatan bagi guru dan siswa, galakan penyuluhan kepada siswa agar meningkat kesadarannya akan protokol kesehatan,” ujar dia.
Ia pun meminta kepada pihak sekolah yang membuka proses pembelajaran tatap muka menjalin kerja sama dengan fasilitas kesehatan terdekat. Termasuk komunikasi antara pihak sekolah dan wali murid secara intensif. (prn/gus/ris)
