MEDAN-Operasi Boyong Naga Bonar yang menjadi istilah perpindahan dari Bandara Polonia ke Kualanamu. Rencananya, operasi boyong ini akan dilakukan dalam 3 tahap, yang dimulai pada 5 Juli mendatang hingga pada 25 Juli dini hari.
Kepala Otoritas Bandara Wilayah II, Abdul Hani menyatakan pada 5 Juli mendatang merupakan target dari PT Angkasa Pura II untuk melihat persiapan apakah target soft operation akan tercapai. “Tanggal 5 itu kita akan melihat apakah target infrastruktur besar sudah tercapai. Karena ini yang terpenting,” ujarnya.
Infrastruktur besar dalam hal ini adalah berbagai fasilitas yang tersedia di Kualanamu. Seperti Baggage Handling System, Terminal, Kaca, dan lainnya. “Listrik, air conditioner, kebersihan, gedung dan toilet dari data yang saya dapat mengatakan ok. Sedangkan saat ini kita memaksimalkan sistem bagasin
Dimana, teknisi dari Belanda saat ini sedang ada di Kualanamu untuk melihat dan mengecek sistem kerjanya,” lanjutnya.
Bila target 5 Juli tercapai, maka dalam waktu dekat akan dilaksanakan simulasi I. Dimana, Kualanamu seoalah-olah sudah beroperasi. “Kalau target AP II tanggal 5 Juli tercapai. Maka Simulasi I bisa langsung kita lakukan atau setelah dapat hasil target kita. Bisa tanggal 6, 7 atau 8 Juli. Yang pasti sebelum tanggal 15 Juli,” tambahnya.
Dan diharapkan, sebelum tanggal 15 Juli, semua maskapai sudah stand by akan posisinya di Kualanamu. Misalnya, tempat maskapai yang sudah siap, dan telah memindahkan beberapa jenis barangnya ke Kualanamu.
Tak Ada Lagi Semak Belukar
Dijelaskannya, tanggal 15 Juli tersebut merupakan persiapan AP II menuju tanggal 25. Yaitu, melengkapi semua kekurangan kelengkapan. “10 hari sebelum soft operation merupakan waktu-waktu yang krusial bagi kita. Karena itu, kita tidak mau ada hal-hal kecil yang mengganggu. Kita hanya konsen untuk melengkapi kekurangan,” jelasnya.
Sementara itu, Humas AP II Pusat, Cristianto menyatakan bahwa berbagai persiapan untuk menyongsong soft operation ini sudah dipersiapkan dengan matang. Karena itu, pembersihan besar-besaran Kualanamu sudah dilaksanakan. “Kalau saat ini, sudah tidak ada lagi semak-semak belukar di kawasan Kualanamu. Kita juga sudah dalam tahap pembangunan kebun dan penghijauan Kualanamu,” ujarnya.
Terkait dengan masih adanya pembangunan di Kualanamu, Cristianto menyatakan bahwa itu masih tanggung jawab kontraktor. Karena itu, kontraktor terus didesak untuk menyelesaikan semua pekerjaannya. “Minimal target kita pada tanggal 5 Juli atau 15 Juli. Kalau 10 hari menjelang itu hanya perbaikan, melengkapi, atau finishing. Itu yang kita harapkan,” tegasnya.
Sebelumnya, sejumlah anggota Komisi V DPR menyatakan akan melakukan tinjauan lapangan terhadap kesiapan Kualanamu International Airport (KIA). Para wakil rakyat yang duduk di komisi yang membidangi infrastruktur itu akan datang disertai tiga menteri terkait pada 4 Juli 2013.
Anggota Komisi V DPR Ali Wongso Sinaga menyebutkan, tiga menteri yang akan ikut melakukan peninjauan itu adalah Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, dan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto.
“Kita datang untuk melihat kesiapan Bandara Kualanamu sebelum soft operation 25 Juli,” ujar Ali Wongso Sinaga kepada koran ini di Jakarta, kemarin (20/6).
Ikut sertanya tiga menteri itu, lanjut Ali, terkait dengan sejumlah persoalan yang belum beres. Menteri PU misalnya, diajak agar bisa melihat langsung progres pembangunan jalan non-tol alias Arteri.
“Kita minta Jalan Arteri sudah selesai saat bandara diresmikan September nanti,” ujar politisi Partai Golkar itu.
Sementara, untuk jalan tol Medan-Kualanamu, Ali mengatakan, saat ini memang sedang dalam proses pembangunan dan diperkirakan baru kelar sekitar awal atau pertengahan 2016.
Sedang Menteri BUMN Dahlan Iskan diajak ikut serta agar persoalan pembebasan lahan yang terkait sisi udara, bisa segera dibereskan.
“Ini terkait pembebasan lahan PTPN, yang uangnya sudah diberikan ke PTPN, tapi pihak PTPN belum bisa melakukan pembebasan karena masih ada lahan yang dihuni sejumlah mantan karyawan PTPN,” terang satu-satunya anggota DPR asal Sumut yang duduk di Komisi V DPR itu. (ram)
