MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi berkeinginan menata, merevitalisasi, dan normalisasi terhadap sungai-sungai di Sumut. Pasalnya, penataan sungai sangat diperlukan untuk mencegah banjir yang berdampak terhadap masyarakat. Edy ingin, sungai-sungai di Sumut, khusunya di Kota Medan, bisa seperti Sungai Citarum, Jawa Barat.
Keinginan Gubsu itu disampaikannya kepada wartawan, usai memimpin rapat penanganan banjir di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jendral Sudirman, Kota Medan, Selasa (23/11). Sayangnya, rapat itu belum menghasilkan keputusan yang kuat. Padahal diharapkan, ada hasil konkrit untuk penanganan banjir di Sumut. Namun tidak hadirnya para pengambil keputusan (decision maker) seperti bupati, wali kota, dan BPN, mengakibatkan belum ada keputusan yang mengikat.
Edy didampingi Plt Kadis SDA Cipta Karya dan Tata Ruang Sumut, Bambang Pardede, dan Kepala BWS Sumatera II, Mohammad Firman, menyesalkan ketidakhadiran para pengambil keputusan tersebut. “Ini dijadwal ulang lagilah. Nanti undang lagi bupati, wali kota, BPN. Sekalian nanti diundanglah Forkopimda,” kata Edy kepada Bambang Pardede.
Mantan Pangkostrad itu kembali menggagasi pembentukan Tim Terpadu Pengendalian banjir di Sumut. “Dulu pernah ini kita bentuk, tapi karena tamu tak diundang (pandemi Covid-19), ya nggak jalan,” sebut Edy.
Padahal, lanjut Edy, pengendalian banjir Sumut telah diprogramkan sebelumnya, khususnya agar Kota Medan bebas banjir di tahun 2022. “Dan ini memang butuh penanganan dari semua pihak, kolaborasi,” sebut Edy.
Karena itu, Edy kembali menggagas pembentukan Tim Terpadu Pengendalian Banjir di Sumut. Nantinya tim itu akan dikomandoi Pangdam I/BB bersama Kapolda Sumut dan didukung penuh Pemprov Sumut dan Pemkab/Pemko, serta balai atau satuan vertikal kementerian-kementerian terkait. Tim Terpadu Pengendalian Banjir tersebut, jelas Edy, tugasnya kurang lebih seperti pengendalian sungai Citarum di Pasundan, Jawa Barat, yang saat itu dikomandoi Pangdam Mayjen TNI Doni Munardo.
Sambil memperlihatkan cuplikan video penanganan Sungai Citarum dari tumpukan sampah, Edy Ramayadi, berharap sungai-sungai di Medan misalnya, bisa jernih dan mengalir bebas serta tidak menyumbangkan banjir ke pemukiman warga. “Enam bulan dikerjai Doni Munardo, ini letting saya, terus datang Pak Jokowi, seperti ini airnya bersih,” jelas Edy sambil menunjukkan cuplikan gambar Presiden Jokowi meninjau sungai itu pasca penanganan.
Lebih lanjut kepada wartawan usai rapat itu, Edy mengatakan, Tim Terpadu Pengendalian Banjir di Sumut itu akan segera terbentuk. “Segera, tapi yang diundang harus datang, punya pengambilan kebijakan, kalau di undang yang datang hanya yang mewakili tak selesai ini,” jelas Edy.
Nantinya akan diatur skema pembiayaan untuk kerja-kerja tim, baik dari Pemprov Sumut, Pemkab/Pemko, maupun dari Pangdam dan Polda. “Karena ada tim, kita bisa hibahkan, begitulah semua,” sebut Edy.
Edy mengaku kasihan kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution, karena melakukan penanganan banjir di setiap hujan turun dengan intensitas tinggi menyebabkan sungai-sungai yang melintas di Kota Medan meluap, seperti Sungai Deli, Sungai Babura, Sungai Belawan dan Sungai Denai. Sementara, hulu sungai itu berada di kawasan Kabupaten Karo, dan Deliserdang. Sehingga penanganan banjir dan penataan sungai harus melibatkan gubernur. “Seperti Wali Kota Medan, itu memang tak bisa dia sendiri. Bukan urusan dia, kalau sudah melibatkan dua atau tiga kabupaten/kota. Gubernur itu harus hadir, punya wewenang di situ. Inilah yang akan kita bentuk, kita akan selesaikan,” tegas Edy.
Secara teknis, tim akan bekerja menormalisasi sungai, membebaskan bantaran sungai dari bangunan warga, pelurusan sungai yang dibelokkan dan hal lainnya yang selama ini dianggap berkontribusi terjadinya banjir. “Kita akan selesaikan, kita tim terpadu untuk mengatasinya, sehingga baik itu BWS, baik itu nanti sektor-sektor yang mengatasi perusahaan, ada yang mengatur mengawasi tentang rumah-rumah rakyat, yang sudah menempati di bantaran, ada yang mengatur sungai itu, melakukan normalisasi sungai itu yang harus kita lakukan,” pungkasnya. (gus/adz)
Gubsu Ingin Sungai di Sumut Seperti Citarum
Keinginan Gubsu itu disampaikannya kepada wartawan, usai memimpin rapat penanganan banjir di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jendral Sudirman, Kota Medan, Selasa (23/11). Sayangnya, rapat itu belum menghasilkan keputusan yang kuat. Padahal diharapkan, ada hasil konkrit untuk penanganan banjir di Sumut. Namun tidak hadirnya para pengambil keputusan (decision maker) seperti bupati, wali kota, dan BPN, mengakibatkan belum ada keputusan yang mengikat.
Edy didampingi Plt Kadis SDA Cipta Karya dan Tata Ruang Sumut, Bambang Pardede, dan Kepala BWS Sumatera II, Mohammad Firman, menyesalkan ketidakhadiran para pengambil keputusan tersebut. “Ini dijadwal ulang lagilah. Nanti undang lagi bupati, wali kota, BPN. Sekalian nanti diundanglah Forkopimda,” kata Edy kepada Bambang Pardede.
Mantan Pangkostrad itu kembali menggagasi pembentukan Tim Terpadu Pengendalian banjir di Sumut. “Dulu pernah ini kita bentuk, tapi karena tamu tak diundang (pandemi Covid-19), ya nggak jalan,” sebut Edy.
Padahal, lanjut Edy, pengendalian banjir Sumut telah diprogramkan sebelumnya, khususnya agar Kota Medan bebas banjir di tahun 2022. “Dan ini memang butuh penanganan dari semua pihak, kolaborasi,” sebut Edy.
Karena itu, Edy kembali menggagas pembentukan Tim Terpadu Pengendalian Banjir di Sumut. Nantinya tim itu akan dikomandoi Pangdam I/BB bersama Kapolda Sumut dan didukung penuh Pemprov Sumut dan Pemkab/Pemko, serta balai atau satuan vertikal kementerian-kementerian terkait. Tim Terpadu Pengendalian Banjir tersebut, jelas Edy, tugasnya kurang lebih seperti pengendalian sungai Citarum di Pasundan, Jawa Barat, yang saat itu dikomandoi Pangdam Mayjen TNI Doni Munardo.
Sambil memperlihatkan cuplikan video penanganan Sungai Citarum dari tumpukan sampah, Edy Ramayadi, berharap sungai-sungai di Medan misalnya, bisa jernih dan mengalir bebas serta tidak menyumbangkan banjir ke pemukiman warga. “Enam bulan dikerjai Doni Munardo, ini letting saya, terus datang Pak Jokowi, seperti ini airnya bersih,” jelas Edy sambil menunjukkan cuplikan gambar Presiden Jokowi meninjau sungai itu pasca penanganan.
Lebih lanjut kepada wartawan usai rapat itu, Edy mengatakan, Tim Terpadu Pengendalian Banjir di Sumut itu akan segera terbentuk. “Segera, tapi yang diundang harus datang, punya pengambilan kebijakan, kalau di undang yang datang hanya yang mewakili tak selesai ini,” jelas Edy.
Nantinya akan diatur skema pembiayaan untuk kerja-kerja tim, baik dari Pemprov Sumut, Pemkab/Pemko, maupun dari Pangdam dan Polda. “Karena ada tim, kita bisa hibahkan, begitulah semua,” sebut Edy.
Edy mengaku kasihan kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution, karena melakukan penanganan banjir di setiap hujan turun dengan intensitas tinggi menyebabkan sungai-sungai yang melintas di Kota Medan meluap, seperti Sungai Deli, Sungai Babura, Sungai Belawan dan Sungai Denai. Sementara, hulu sungai itu berada di kawasan Kabupaten Karo, dan Deliserdang. Sehingga penanganan banjir dan penataan sungai harus melibatkan gubernur. “Seperti Wali Kota Medan, itu memang tak bisa dia sendiri. Bukan urusan dia, kalau sudah melibatkan dua atau tiga kabupaten/kota. Gubernur itu harus hadir, punya wewenang di situ. Inilah yang akan kita bentuk, kita akan selesaikan,” tegas Edy.
Secara teknis, tim akan bekerja menormalisasi sungai, membebaskan bantaran sungai dari bangunan warga, pelurusan sungai yang dibelokkan dan hal lainnya yang selama ini dianggap berkontribusi terjadinya banjir. “Kita akan selesaikan, kita tim terpadu untuk mengatasinya, sehingga baik itu BWS, baik itu nanti sektor-sektor yang mengatasi perusahaan, ada yang mengatur mengawasi tentang rumah-rumah rakyat, yang sudah menempati di bantaran, ada yang mengatur sungai itu, melakukan normalisasi sungai itu yang harus kita lakukan,” pungkasnya. (gus/adz)
