Dewan: Ini Akal-akalan
MEDAN-Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi C DPRD Sumut, dengan segenap direksi PT Bank Sumut, Selasa (24/1), menyoroti pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham-Luar Biasa (RUPS-LB), yang akan digelar hari ini, Rabu (25/1). Intinya, anggota dewan tak mau RUPS-LB menjadi ajang politik.
Sejumlah anggota Komisi C DPRD Sumut pada kesempatan itu, dengan tegas-tegas menyatakan, pelaksanaan RUPS-LB PT Bank Sumut, harus murni untuk perbaikan Bank Sumut ke depan. Jangan sampai, sedikitpun terselip niat “jahat” untuk menggebosi atau menjadikan PT Bank Sumut sebagai sapi perahan, demi kepentingan politik sekelompok atau oknum yang mencari keuntungan pribadi.
Bahkan, anggota Komisi C DPRD Sumut Mulkan Ritonga mengatakan RUPS-LB PT Bank Sumut ini, terkesan dipaksakan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu Gatot Pujo Nugroho. “Ini akal-akalan dari Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho, yang arahnya adalah ke Pilgubsu 2013. Jangan karena kepentingan politik pribadi, kemudian mengorbankan Bank Sumut yang sejauh ini sudah baik. Jangan membuat Bank Sumut menjadi sapi perahan,” tegas Mulkan Ritonga kepada Sumut Pos, Selasa (24/1).
Politisi dari Partai Golkar ini menjelaskan, ada skema yang salah pada rencana pergantian dua komisaris independen Bank Sumut yakni, Lian Dalimunthe dan Irwan Djanahar.
“Ya itu tadi, Plt Gubsu ini mau memasukkan orang-orangnya untuk menduduki jabatan itu. Arahnya ke Pilgubsu 2013 nanti. Sebenarnya, persoalan ini karena ketidakmampuan Komisaris Utama PT Bank Sumut, yang juga Assisten II Pemprovsu, Jaili Azwar. Harusnya Jaili Azwar yang diganti, bukannya kedua komisaris independent itu,” jelasnya.
Pada kesempatan itu pula, segenap anggota Komisi C DPRD Sumut kembali mempertegas, agar pelaksanaan RUPS-LB PT Bank Sumut, jangan sampai pada akhirnya menjadi ajang konflik dan kepentingan politik praktis. “RUPS ini harus mengutamakan kepentingan rakyat, ketimbang membuat konflik yang dapat menimbulkan Bank Sumut kolaps,” ungkap Sekretaris Komisi C DPRD Sumut, Effendi Napitupulu saat RDP tersebut.
Hal yang sama juga dikemukakan anggota Komisi C DPRD Sumut lainnya, M Nasir Johan. “Kami berhadap tidak ada kepentingan politik atau ada sutradara dibalik pelaksanaan RUPS-LB tersebut. Biarkan berjalan sesuai aturan yang ada sesuai yang diharapkan masyarakat, karena kita tidak ingin Bank Sumut dijadikan ajang pertarungan,” ujarnya.
Selain dihadiri Mulkan Ritonga dan M Nasir, rapat tersebut juga dihadiri oleh anggota Komisi C lainnya seperti Hj Meilizar Latief, Roslynda Marpaung, Edi Rangkuti, Arifin Nainggolan, Muslim Simbolon dan dipimpin langsung Ketua Komisi C DPRD Sumut Marasal Hutasoit. Hal yang tersirat dalam RDP tersebut juga, meminta dipengujung periodesasi Gus Irawan sebagai Dirut Bank Sumut, harus lebih mengedepankan hal-hal yang perlu ditangani dalam melakukan perputaran uang sebesar-besarnya sesuai visi dan misi PT Bank Sumut. “Kita berharap tidak memunculkan problematika atau meninggalkan bom waktu. Tapi kedamaian dan kenyamanan di internal Bank Sumut,” tutur Effendi.
Sementara itu, Dirut Bank Sumut Gus Irawan didampingi para direksi mengaku kecewa, dengan munculnya isu terkait RUPS-LB dan sependapat jika isu tersebut muncul kepermukaan dapat mempengaruhi reputasi Bank Sumut.
“Jika ada polemik di komisaris, tidak hanya berpengaruh terhadap Bank Sumut, tapi bank bisa kolaps,” ujarnya.
Dari data yang diperoleh, Bank Sumut terus menunjukkan kinerja berprestasi dari kondisi minus hingga menjadi surplus. Jika pada 1998 mengalami kerugian Rp127 miliar, tahun 1999 rugi Rp161 miliar, maka mulai tahun 2000 sudah mulai meraih laba Rp10 miliar. Kemudian berturut-terus terus meraih laba yaitu pada 2001 sebesar Rp30 m, pada 2002 Rp60 m, 2003 Rp121 m, 2004 Rp170 m, 2005 Rp141 m, 2006 Rp225 m, 2007 Rp289 m, 2008 Rp276 m, 2009 Rp473 m, 2010 Rp563 m, dan 2011 Rp711 m.
“Saran saya, sebaiknya Bank Sumut dibiarkan berjalan sebagaimana biasa hingga pergantian regular, karena kinerjanya sudah bagus dan terus membaik. Kalau ada posisi yang kosong diisi dengan mengikuti prosedur baku saja,” ujar John Tafbu, ekonom senior USU.
Ia mengatakan, bank adalah bisnis kepercayaan, tidak boleh digonjang-ganjing dengan cara-cara yang tidak profesional. Jangan sampai misalnya, ada yang dipaksakan masuk hari ini, kelak satu hari nanti niscaya menuai masalah. Dan kalau itu terjadi, masalahnya bakalan berdarah-darah. “Indonesia sudah punya pengalaman, tahun 1998 perbankan ambruk karena sebelumnya para pemilik bertindak semaunya. Ketika ada masalah, semuanya ikut ambruk,” tambah Jhon.
Dulu Bank Sumut juga ikut berdarah-darah karena manajemen tak tegas dan para pemegang saham tidak disiplin dan tidak taat azas, akibatnya krisis moneter 1998 membuat Pemda membayar obligasi rekap. “Jadi saya harap Pak Gatot pertebal saringan mendengar para pembisik, saya percaya Gubsu paham itu, tugas kita mengawal kepemimpinannya hingga 2013 nanti supaya kinerja bagus menjadi kredit poin ke jenjang yang lebih baik, ya kalau gak jadi Gub ya jadi Menteri kan cocok,” ujarnya. (ari)
