Dugaan Penyelewengan Rp9,7 Miliar Dana Bansos untuk USU
MEDAN-Apa kabar dugaan penyelewengan dana hibah bantuan social untuk Univertitas Sumatera Utara (USU)? Siapa yang bertanggung jawab atas dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provsu 2010 yang hanya dikucurkan Rp8,8 miliar dari seharusnya Rp18.5 miliar?
Soal dana sekitar Rp9,7 miliar yang tidak dicairkan,mantan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt Sekda) Provsu kala itu, Hasiholan Silaen, langsung menyebut Kepala Biro Keuangan, M Syafii, dan Kepala Biro Binsos, Hasbullah Lubis, yang tahu hal itu.
Apa tanggapan M Syafii? Kepala Biro Keuangan Provsu itu berkilah, pencairan dana hibah Rp8,8 miliar sesuai permintaan pihak USU sendiri. “Itu sesuai permintaan pihak USU,” katanya.
Penegasan itu diucapkannya saat menghadiri jamuan makan malam Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho dengan Pengurus Wilayah Al Washliyah Sumut di Rumah di Komplek Taman Setia Budi Indah (Tasbih) Blok YY No 29 Medan, Jumat malam (22/4).
Ditanyakan berulang-ulang, M Syafii tetap menyatakan, dana sebesar itu sesuai permintaan USU. Syafii menolak disebut bagian dari konspirasi untuk memangkas pencairan dana bansos pendidikan tersebut. “Ada suratnya dari USU,” ungkapnya.
Ditanya berapa nomor surat, kapan diberikan pihak USU ke Pemprovsu ke Biro Keuangan, Syafi’I menjawab, lupa. “Lupa lah saya nomornya, kapan surat itu diberikan. Berkasnya ada di kantor,” jawabnya.
Sebelumnya, Kepala Biro Binsos Provsu Hasbullah juga menolak bertanggung jawab. “Nggak, nggak ada,” bantahnya saat yang ditemui pada acara Pengukuhan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia di Platinum Room Raz Plaza Convention Hall Jalan Dr Mansyur Medan, Kamis (31/3).
Hasbullah juga membantah menyaksikan penyerahan uang Rp8,8 miliar dari pemprovsu ke pihak USU di Mess Pemprovsu di Jalan T Daud. “Saya Nggak di situ,” tegasnya. Namun Hasbullah tak berkutik ketika diingatkan kembali terkait keterangan Hasiholan Silaen dan PR II USU Armansyah Ginting, Hasbullah saat digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi E DPRD Sumut dengan pihak Universitas Sumatera Utara (USU), Senin 21 Maret 2011 lalu. “Iya, saya di situ,” akunya.
Ditanya mengapa anggaran dana Rp18,5 miliar hanya diserahkan Rp8,8 miliar, Hasbullah malah menunjuk Kepala Biro Keuangan, M Syafii. “Saya hanya urusan (teknis)-nya saja. Yang soal uang dan pencairannya Kepala Biro Keuangan. Saya tidak tahu itu,” katanya.
Saat ditanya, siapakah yang menandatangani persetujuan pencairan dana tersebut, Hasbullah enggan menjawab. “Saya tidak tahu. Pecairannya kan Kepala Biro Keuangan. Coba tanya ke dia saja,” ungkapnya.
Nah, ketika ditanya apakah dirinya pernah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan-dugaan penyelewengan dana, Hasbullah kembali membantah. “Tidak. Saya tidak pernah diperiksa KPK. Tidak pernah,” tegasnya.
Hasbullah tidak takut bila nanti kasus ini diperiksa KPK. “Ya. Apa yang nantinya bakal ditanya akan saya jawab,” katanya.
Seperti telah diberitakan, USU menerima hibah bansos Rp8,8 miliar dari yang seharusnya Rp18,5 miliar yang bersumber dari APBD Provsu 2010. Hasiholan membenarkan proses pencairan dana tersebut di Mess Pemprovsu 20 Desember 2010 lalu, dihadiri Kabiro Keuangan Provsu M Syafi’i, Kabiro Bansos Hasbullah Lubis, dan pihak USU diwakili Pembantu Rektor II yakni, Armansyah Ginting.
Hasiholan menyatakan, yang bertanggung jawab dengan munculnya persoalan ini adalah Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro Bansos Provsu. “Iya benar. Soal angkanya, waktu itu ada Rp18,5 miliar. Sisanya katanya belum cair. Saya tanya kenapa belum cair. Kemudian, diadakanlah rapat. Waktu saya bilang, mana yang bisa dicairkan cepatlah dicairkan. Kenapa yang lain belum cair, Purek II bilang Kabiro Keuangan dan Kabiro Binsos yang tahu. Saya yang memimpin rapat waktu itu karena waktunya memang tinggal sedikit” katanya kala itu.
Saat ditegaskan, berarti persoalan ini muncul bersumber dari dua biro yang bersangkutan yakni, Biro Binsos dan Keuangan Provsu, Hasiholan Silaen ternyata menyangkal pernyataannya sendiri.
“Ooo, saya tidak mengatakan seperti itu. Biro Binsos dan Biro Keuangan yang lebih tahu,” ungkapnya.(ari)
