MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menemui belasan pendemo yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Jumat (24/5).
Menjawab tuntutan terkait kebijakan mutasi pejabat, Gubernur menjelaskan bahwa proses assessment berjalan selektif.
Dalam tuntutannya, mahasiswa mempertanyakan pengambilan keputusan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi terkait pelantikan pejabat Eselon II, sekaligus mutasi dan evaluasi posisi jabatan yang mereka sebut ‘non job’. Menurut mereka, beberapa nama yang diangkat sebagai pimpinan OPD di jajaran Pemprov Sumut diduga bermasalah, meskipun tidak dijelaskan secara rinci oleh mahasiswa.
Begitu juga soal assessment yang dijalankan dengan mendatangkan para ahli (profesor) guna menyeleksi para pejabat agar sesuai antara kemampuan dengan jabatan yang akan diemban. Mahasiswa juga mempertanyakan prosesnya, mengingat hal itu dilakukan melibatkan pihak akademisi.
Menjawab itu, Gubernur menegaskan bahwa tuntutan mahasiswa terkait pejabat yang diduga bermasalah, dirinya meminta kepastian dan bukti. Sebab jika tidak, maka tuduhan yang tidak mendasar bisa juga berimplikasi hukum sebagai pencemaran nama baik.
“Ini kita pakai hukum positif. Tidak bisa kita menuduh begitu saja. Kalau memang ada bukti, laporkan ke saya, langsung kita proses, penjarakan dia. Tetapi jangan asal tuduh dan katanya saja,” kata Gubernur, saat menerima pengunjukrasa di Ruang Wartawan (Press Room), Kantor Gubernur Sumut.
Sementara, soal assessment atau proses seleksi para pejabat sebelum diambil keputusan mutasi atau promosi jabatan, Gubernur juga menegaskan bahwa hal itu berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Dicontohkannya seperti membentuk panitia seleksi (pansel), melibatkan para guru besar (akademisi) dari berbagai kampus dengan disiplin ilmu masing-masing.
“Yang seleksi itu bukan saya, ada guru besar/profesor yang menilai dan menyeleksi. Jadi bukan saya yang seleksi. Tetapi memang assessment itu untuk saya (Gubernur),” tegas Edy Rahmayadi didampingi Wakil Gubernur Musa Rajekshah.
Dari pansel tersebut, lanjut Gubernur, dipilih beberapa nama sesuai peringkat masing-masing. Adapun hasilnya mengeluarkan peringkat untuk satu jabatan tertentu. Pun begitu, dirinya menjelaskan bahwa sebagian besar yang terpilih adalah yang menempati peringkat pertama. Sebab ada kriteria yang dipilihnya.
“Yang pertama itu intelektual, kemudian psikologis. Jadi kalaupun intelek (cerdas), kita lihat tabiatnya. Yang jelas, hampir semua yang peringkat satu itu saya pilih,” jelas Edy.
Sementara selain tuntutan tersebut, perwakilan mahasiswa yang disampaikan Fauzi (ITM) bahwa mereka mendukung upaya Gubernur-Wakil Gubernur menjadikan Sumut Bermartabat. Sehingga seluruh jajaran OPD harus diisi oleh orang yang berkompeten dan bersih.
“Kami mendukung pemerintahan ini melalui pengumpulan seribu tandatangan, agar bisa terwujud Sumut bermartabat,” ujar Fauzi, yang selanjutnya membubarkan diri bersama belasan rekannya yang lain.
Turut hadir pada kesempatan itu Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sabrina, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kaiman Turnip, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Anthony Siahaan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Zonny Waldi, dan Plt Kabiro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut Mhd Fitriyus. (prn/ila)
