Layanan di Madinah Mengecewakan
Sementara, evaluasi sementara penyelenggaraan haji disampaikan tim kunjungan kerja haji DPR tahap 1 di Jakarta, kemarin (24/8). Karena waktu yang terbatas, tim evaluasi gelombang pertama ini berfokus layanan haji di Madinah. Secara garis besar layanan di Madinah kurang memuaskan.
Diantaranya adalah di sektor pemondokan. Laporan tim menyampaikan ada sekitar 8.000 jamaah yang tergabung di 18 kloter menempati pemondokan di luar wilayah markaziyah. Wilayah markaziyah adalah area pemonokan atau perhotelan di radius 500 meter dari komplek Masjid Nabawi. ’’Bahkan ada jamaah yang menempati pemondokan sampai di radius 1,2 km dari Masjid Nabawi,’’ jelas Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid. Dia juga ikut dalam rombongan tim pengawas haji gelombang pertama.
Pelayanan haji di Madinah juga sempat geger ditemukannya 3.334 boks makanan dalam kondisi basi. Untungnya boks makanan itu belum sampai tersalurkan ke setiap jamaah. Sehingga jamaah tidak sampai mengkonsumsi makanan tidak layak. Kelalaian pihak katering ini membuat jadwal makan malam jamaah haji mundur sampai menjelang dini hari.
Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan tim pengawas sempat mampir untuk melihat pelayanan haji di Makkah. Diantara yang jadi fokus pengawasan adalah pemondokan. Sodik mengatakan jamaah yang tinggal di pemdonkan jauh dari Masjidilharam, banyak yang mengeluhkan soal suplai makanan.
Informasi yang didapatkan DPR, lama tinggal jamaah haji di Makkah mencapai 30 hari. Sedangkan katering yang disiapkan cukup untuk 12 hari atau 25 kali makan. Nah persoalan muncul karena di area pemondokan yang jauh dari Masjidilharam tidak banyak dijumpai restoran. Sehingga jamaah kesulitan untuk mencari makanan.
’’Sampai ada jamaah yang mengusulkan, tidak perlu diberi uang living cost. Sebagai gantinya makanan selama di Makkah ditanggung,’’ jelasnya. Sodik berharap Kemenag memperhatikan keluhan-keluhan jamaah yang menempati hotel jauh dari Masjidilharam itu.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi VIII DPR Iskan Qolba Lubis menyampaikan nilai tawar pemerintah Indonesia kepada pemerintah Arab Saudi tidak maksimal. Padahal jamaah haji dari Indonesia mencapai 221 ribu orang. Dia menduga lemahnya daya tawar ini disebabkan urusan haji ditangani oleh Kementerian Agama (Kemenag).
’’Saya usulkan ada perubahan nomenklatur Kementerian Agama dan Haji,’’ jelasnya. Supaya saat penyelenggaraan haji tiba, pemerintah Indonesia memiliki daya tawar yang kuat. Sehingga kejadian seperti kamar hotel di Madinah yang diserobot negara lain tidak akan terjadi.
Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenag Sri Ilham Lubis mengatakan Kemenag sudah berupaya mencarikan pemondokan di Madinah yang berada di radius 500 meter dari Masjid Nabawi. Tetapi tim Kemenag cukup kesulitan. Sehingga ada pemondokan yang mencapai radius 1.150 meter dari Masjid Nabawi.
Selain itu Sri menyampaikan bahwa sewa pemondokan di Madinah berbeda dengan di Makkah. Di Madinah sewa hotelnya menggunakan mode sewa setiap kedatangan jamaah. Sehingga sangat wajar jika ada satu hotel yang tidak paten disewa dan ditempati jamaah Indonesia. ’’Istilahnya sewa blocking time,’’ tuturnya.
Sedangkan terkait katering di Makkah, akan terhenti mulai 27 Agustus dan kembali normal mulai 7 September. Alasan dihentikan karena pada 27 Agustus lalu lintas di Makkah sudah sangat padat. Sehingga tidak memungkinkan untuk mendistribusikan makanan. (wan/jpg/ain/adz)
