MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pembangunan Jalan Tol Kisaran-Rantauprapat dan Tebingtinggi-Siantar dianggap belum terlalu mendesak pelaksanaannya. Karenanya, DPRD Sumut meminta agar pembangunan kedua jalan tol yang masuk Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Peraturan Presiden Nomor 56/2018 itu, dikaji ulang.
Malah, DPRD Sumut mendesak agar pembangunan jalan tol Medan-Berastagi menjadi skala priositas tahun ini, karena dianggap lebih urgen.
Anggota DPRD Sumut, Nezar Djoeli meminta agar pemerintah pusat membuat lagi kajian teknis lintas harian antara jalan tol Tebingtinggi-Kualatanjung dan Tebingtinggi-Siantar, dengan lintas harian untuk wacana jalur tol Medan-Berastagi. “Jadi, supaya fair dan adil. Mana yang angkanya tertinggi, bisa dari aspek volume kendaraan yang melintas atau lainnya. Jika diperoleh angka terbanyak, itu jadikan skala prioritas,” kata Nezar Djoeli kepada Sumut Pos, Senin (25/2).
Meski begitu diakuinya, soal pembebasan lahan untuk rencana pembangunan jalur tol Medan-Berastagi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Mengingat banyak melewati kawasan hutan lindung yang tentu dibutuhkan izin dari kementerian terkait. “Tapi kalau tidak dimulai, tentu rencana itu tidak akan pernah jadi juga. Makanya harus dimulai. Paling tidak dari FS (field study) dulu ada dibuat,” katanya.
Menurut politisi Partai NasDem itu, kebutuhan masyarakat bila dilihat sesuai kenyataannya sekarang ini. Wacana pembangunan jalur tol Medan-Berastagi lebih prioritas dibanding ruas tol Kisaran-Rantauprapat dan Tebingtinggi-Siantar. “Walaupun memang Kualatanjung itu akan jadi pusat pintu pelabuhan, tetapi bukan hanya itu saja fokus kita saat ini. Sementara Medan-Berastagi itu juga menjadi pintu masuk bagi Provinsi Sumut, karena berbatasan dengan Provinsi Aceh,” kata mantan anggota Komisi D DPRD Sumut, yang sempat mewacanakan pembangunan ruas tol Medan-Berastagi tersebut ke pusat.
“Begitupun jika prioritasnya ruas tol Kisaran-Rantauprapat dan Tebingtinggi-Siantar, terlebih dulu harus investigasi kepemilikan lahannya. Apakah punya PTPN atau milik rakyat. Kalau sepanjang dia milik PTPN, tentu bukan masalah,” pungkasnya seraya menekankan pihaknya selalu siap mengawal PSN di Sumut sesuai kewenangan yang dimiliki.
Pendapat berbeda disampaikan anggota Komisi D DPRD Sumut, Aripay Tambunan. Menurutnya, sepanjang pembangunan infrastruktur di Sumut didanai pemerintah pusat, maka silakan saja hal tersebut dilakukan. “Kalau saya pribadi tidak ada persoalan mau jalan tol mana yang akan dibangun. Asalkan dana itu bersumber dari pusat. Toh kan kebaikan Sumut dan masyarakatnya juga, bisa menikmati pembangunan,” katanya.
Pun begitu, politisi PAN ini meminta terlebih dulu sebelum pekerjaan fisik dilakukan, pemerintah baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, mesti melakukan perencanaan matang salah satunya terhadap aspek sosial yang akan muncul akibat sebuah pembangunan.
Kepala Kantor Wilayah BPN Sumut, Bambang Priono saat dikonfirmasi perihal pengadaan lahan untuk PSN jalan tol Kisaran-Rantauprapat dan Tebingtinggi-Siantar, berjanji akan memberi keterangan lengkap pada Kamis (28/2) besok. “Nanti (Kamis) semua data dan perkembangannya saya sampaikan ke kawan-kawan wartawan. Baik itu yang ruas tol Tebingtinggi-Siantar, Kisaran-Rantauprapat, Tebingtinggi-Kualatanjung atau bahkan Medan-Binjai yang masih ada persoalan. Karena kebetulan saya juga masih di Jakarta ada tugas saat Ini,” katanya. (prn)
