SUMUTPOS.CO – Pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Sumut masih rendah, baru 40 persen. Hal ini lantaran ketersediaan alat kontrasepsi (Alkon) seperti IUD dan implan masih dalam proses pengadaan, yakni masih 15 persen.
Karenanya, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) perwakilan Sumatera Utara (Sumut) menargetkan agar masyarakat pengguna MKJP di Sumut bisa terpenuhi seratus persen hingga berakhirnya 2018.
“Jumlah pengadaan suntik dan pil KB cukup banyak, namun masyarakat Sumut lebih meminati implan. Tapi tidak bisa terburu-buru dalam proses pengadaannya, agar tidak terjadi kesalahan dalam prosedur dan administrasinya yang tidak kita inginkan. Kita berharap pada November mendatang, implan sudah masuk pengadaannya ke Sumut,” kata Kepala BKKBN Perwakilan Sumut, Temazaro Zega kepada wartawan usai acara Halalbihalal di lingkungan BKKBN Sumut, Jalan Krakatau, Medan, Senin (25/6).
Pihaknya juga menargetkan peserta Keluarga Berencana (KB) baru dan aktif, serta pembinaan kelompok-kelompok kegiatan di bawah program-program ketahanan keluarga sebagai pemenuhan kebutuhan KB. “Ini adalah pencapaian program kita untuk akhir tahun ini, sebagai tujuan kita di dalam membangun kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga menargetkan dua pertiga (2/3) kabupaten/ kota selesai menyusun grand design kependudukan. Sehingga di tahun berikutnya dapat dilakukan seratus persen.
Disinggung terkait kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan wilayah kerjanya, Temazaro mengaku, hingga saat ini sudah cukup bagus, meski belum seluruhnya mencapai 100 persen.
Namun, pihaknya menekankan kepada seluruh jajaran pimpinan di BKKBN Wilayah Sumut, agar menjadi teladan yang dapat dicontoh oleh bawahannya, serta melakukan pengawasan yang ketat.
“Karena Pemerintah Pusat juga memperhatikan kinerja ASN di BKKBN Wilayah Sumut ini, sehingga tidak bisa main-main dalam bekerja. Harus bekerja penuh, bekerja keras dan cerdas,” ungkapnya.
Oleh karena itu, dalam acara Halalbihalal tersebut, ia berharap, hubungan silaturahim sesama pegawai semakin erat dan dapat memberikan energi yang besar agar semakin bersemangat dalam bekerja dan menjalankan fungsi pokoknya sebagai ASN, apalagi sudah menjalani cuti bersama. “Sehingga dapat mengejar dan berlari cepat dalam mencapai target program yang diberikan Pemerintah Pusat,” harapnya. (dvs)
