MEDAN- Pemko Medan segera menetapkan Dirut PD Rumah Potong Hewan (RPH) defenitif. Kebijakan ini dilakukan untuk menjawab kondisi RPH yang semakin memprihatinkan.
“Dalam waktu dekat kita akan menunjuk pimpinan PD RPH yang baru dan pimpinan yang baru ini akan melakukan berbagai perubahan-perubahan,” kata Sekda Kota Medan Syaiful Bahri, kemarin.
Disebutkannya, saat ini proses pengangkatan calon direksi BUMD di Medan masih berlangsung. “Pengangkatan calon direksi BUMD masih dalam tahap proses dan akan segera kita laporkan ke wali kota. Kita harapkan dalam waktu dekat akan segera ditunjuk pemimpin PD RPH yang baru,” tegasnya.
Syaiful mengakui, keprihatinannya terhadap kondisi PD RPH saat ini yang ditenggarai juga karena belum defenitif pimpinan PD RPH. Namun, ketika ditanyakan pastinya kapan pengangkatan pimpinan PD RPH ini dilakukan, Sekda Kota Medan belum dapat memastikannya. “Segera akan kita lakukan. Sehingga nanti pemimpin yang baru dapat melakukan perubahan dan dia juga dapat mengusulkan penyertaan modal untuk aset nantinya,” terang Syaiful.
Saat ini, lanjut Syaiful, kondisi PD RPH memang sudah memprihatinkan. Pasca penghentian sapi impor dan banyaknya pemotongan ternak secara ilegal semakin mempersulit kondisi BUMD ini.
Sebelumnya, Plt Direktur Utama PD RPH Medan Adios Gusri juga mengakui kondisi itu. Dia bersama seluruh karyawan hanya mencoba bertahan dengan tetap menerima pemotongan meskipun jumlahnya terus menurun.
“Kami terus berupaya bertahan dengan kondisi seperti sekarang ini. Meskipun pemotongan hanya tujuh atau delapan ekor sapi lokal, karyawan tetap bekerja,” katanya kepada wartawan.
Seperti diberitakan sebelumnya, pasca peristiwa penghentian sapi impor beberapa bulan lalu, pendapatan RPH memang menurun drastis. Retribusi sapi impor yang mencapai Rp55 ribu per ekor memang mendongkrak operasional RPH. Di tambah lagi sapi lokal yang retribusinya mencapai Rp44 ribu per ekor membuat operasional RPH cukup baik. (adl)
