MEDAN-Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan Salman Alfarisi mempertanyakan keseriusan Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam mengaplikasi Peraturan Daerah (Perda) tentang penanggulangan HIV/AIDS.
Sebab sampai saat ini Peraturan Walikota (Perwal) terkait Perda tersebut masih belum jelas. Lanjut mantan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda HIV/AIDS ini, untuk menjalankan Perda tersebut, harus dibarengi dengan Perwal. ‘’Pengesahan Perda tentang penanggulangan HIV/AIDS ini sudah cukup lama,yakni berkisar November 2011,”tuturnya wartawan di gedung sementara DPRD Medan Jalan Gunung Krakatau Selasa (25/9).
Semestinya, lanjutnya, jika DPRD Medan sudah membuat/mensahkan Perda, maka Wali Kota Medan harus menyikapinya melalui penerbitan Perwal, sebab dalam Perda tersebut menerapkan berbagai sanksi bagi penderita. Salah satunya adalah bagi pihak yang terkena suspect HIV/AIDS dilarang melakukan hubungan itim secara lansung, tanpa menggunakan alat pengaman. Sebab lanjut Salman, sampai saat yang kerap menjadi korban virus HIV/AIDS ini adalah ibu dan anak, karena tanpa kontrol dipenderita tetap saja melakukan hubungan intim dengan pasangannya tanpa mengunakan alat pengaman (alat kontrasepsi).
Untuk diketahui intensitas kasus HIV/AIDS di Kota Medan dari tahun ke tahun cenderung meningkat cukup pesat. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Medan dari Januari 2006 – Mei 2012 jumlah penderita HIV/AIDS telah mencapai 3.175 orang.
“Ini sangat memprihatinkan kita, apalagi ibu rumah tangga dan bayi juga termasuk yang terinfeksi,” kata Wali Kota dalam pidato tertulisnya yang dibacakan Asisten Administrasi Kemasyarakatan Drs Darussalam Pohan saat membuka Pelatihan Pengembangan Sistem Pelayanan Terpadu Terkait HIV/AIDS Puskesmas se Kota Medan Tahun 2012 di Hotel Grand Antares, Jalan Sisingamangaraja Medan, kemarin.
Menurutnya angka kesakitan dan kematian diakibatkan infeksi HIV/AIDS masih cukup tinggi, makanya diperlukan langkah-langkah strategis termasuk melibatkan Puskesmas untuk pelayanan penyakit HIV/AIDS. (gus)
MEDAN-Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan Salman Alfarisi mempertanyakan keseriusan Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam mengaplikasi Peraturan Daerah (Perda) tentang penanggulangan HIV/AIDS.
Sebab sampai saat ini Peraturan Walikota (Perwal) terkait Perda tersebut masih belum jelas. Lanjut mantan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda HIV/AIDS ini, untuk menjalankan Perda tersebut, harus dibarengi dengan Perwal. ‘’Pengesahan Perda tentang penanggulangan HIV/AIDS ini sudah cukup lama,yakni berkisar November 2011,”tuturnya wartawan di gedung sementara DPRD Medan Jalan Gunung Krakatau Selasa (25/9).
Semestinya, lanjutnya, jika DPRD Medan sudah membuat/mensahkan Perda, maka Wali Kota Medan harus menyikapinya melalui penerbitan Perwal, sebab dalam Perda tersebut menerapkan berbagai sanksi bagi penderita. Salah satunya adalah bagi pihak yang terkena suspect HIV/AIDS dilarang melakukan hubungan itim secara lansung, tanpa menggunakan alat pengaman. Sebab lanjut Salman, sampai saat yang kerap menjadi korban virus HIV/AIDS ini adalah ibu dan anak, karena tanpa kontrol dipenderita tetap saja melakukan hubungan intim dengan pasangannya tanpa mengunakan alat pengaman (alat kontrasepsi).
Untuk diketahui intensitas kasus HIV/AIDS di Kota Medan dari tahun ke tahun cenderung meningkat cukup pesat. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Medan dari Januari 2006 – Mei 2012 jumlah penderita HIV/AIDS telah mencapai 3.175 orang.
“Ini sangat memprihatinkan kita, apalagi ibu rumah tangga dan bayi juga termasuk yang terinfeksi,” kata Wali Kota dalam pidato tertulisnya yang dibacakan Asisten Administrasi Kemasyarakatan Drs Darussalam Pohan saat membuka Pelatihan Pengembangan Sistem Pelayanan Terpadu Terkait HIV/AIDS Puskesmas se Kota Medan Tahun 2012 di Hotel Grand Antares, Jalan Sisingamangaraja Medan, kemarin.
Menurutnya angka kesakitan dan kematian diakibatkan infeksi HIV/AIDS masih cukup tinggi, makanya diperlukan langkah-langkah strategis termasuk melibatkan Puskesmas untuk pelayanan penyakit HIV/AIDS. (gus)
