MEDAN, SUMUTPOS.CO- Setelah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ditolak untuk masuk kedalam fraksi gabungan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut), akhirnya partai belambang kabah itu resmi bergabung dengan fraksi Persatuan Keadilan Bangsa (PKB) yang sebelumnya sudah dibentuk PKB dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).
Sekretaris DPW PKB Sumut Jansen Harahap mengungkapkan pembicaraan antar partai yang sama-sama tidak mencukupi syarat membentuk fraksi sendiri itu, sudah dilakukan. Namun soal penggabungan ketiganya, bukan membentuk fraksi gabungan tiga partai yakni PPP, PKPI dan PKB. “Bukan membentuk fraksi gabungan antara PKB, PKPI dan PPP. Tapi bahasanya adalah PPP bergabung ke Fraksi Persatuan Keadilan Bangsa (F-PKB) yang sebelumnya sudah terbentuk antara PKB dan PKPI,” ujar Jansen, Kamis (25/9).
Dengan demikian, lanjutnya, susunan struktur di fraksi tersebut tidak berubah sebagaimana telah disepakati PKB dan PKPI sebelumnya. Meskipun PPP sendiri memiliki empat kursi. Karena komposisi kursinya menjadi 6 kursi F-PKB dan kursi PPP. “Tidak mengubah struktur fraksi. Tetap seperti semula yang telah ditetapkan,” sebutnya.
Sementara itu Sekretaris DPW PPP Sumut Yulizar Parlagutan memastikan mereka sudah bergabung dengan PKB dan PKPI dalam membentuk satu fraksi di DPRD Sumut. Kepastian tersebut telah tertuang dalam kesepakatan bersama yang ditandatangani langsung oleh masing-masing Ketua dan Sekretaris. “Sudah ditandatangani ketua dan sekretaris ketiga partai politik, bukan hanya ketuanya saja atau sekretarisnya saja dan bukan wakil ketua,” ungkap Yulizar.
Dirinya pun menjelaskan bahwa tidak ada alasan bagi kedua partai terutama PKB untuk menolak PPP sebagai salah satu partai di dalam fraksi gabungan. Dirinya pun menyarankan agar kepastian dilihat langsung ke Sekretaris DPRD Sumut, sebab surat tersebut sudah diserahkan kemarin. “Siapa lagi yang menolak, coba dilihat saja di sekretaris dewan suratnya,” kata Anggota DPRD Sumut itu.
Yulizar pun menganggap susunan struktur fraksi yang diklaim PKB dan PKPI sudah baku, tidak bisa berlaku begitu saja. Sekalipun PKPI dan PKB sudah sepakat. Sebab menurutnya hal itu harus dibicarakan terlebih dahulu dengan cara duduk bersama. Sehingga pembagian jabatan di fraksiPKB itu dibentuk secara proporsional.
“Mana bisa begitu, namanya juga fraksi gabungan, tentu kan harus dibicarakan bersama juga. Ini kan ketiganya sama-sama tidak memenuhi syarat membentuk satu fraksi. Kecuali seperti partai lain yang sudah punya fraksi sendiri, mereka berhak menolak,” sebutnya.
Pria yang akrab disapa Puli ini pun menjelaskan alasan mengapa partainya ngotot untuk bisa merubah keputusan yang dibuat PKPI dan PKB sepihak. Sebab dengan adanya PPP di fraksi gabungan itu, tentunya suara empat orang anggota dewan tidak bisa di biarkan begitu saja. Artinya akan ada persoalan baru yang bisa muncul bila pihaknya tidak menerima perlakuan sebagaimana mestinya, sebagai partai yang memiliki kursi lebih banyak dari kedua partai lain.
“Tentu kita lihat lah, PPP itu empat kursi. Sementara mereka masing-masing tiga kursi. Jadi kalau kita disitu, tidak mungkin bisa begitu,” terangnya.
Ditambah lagi dengan kemungkinan lain dalam dinamika politik di DPRD Sumut dari fraksi PKB. Dimana ancaman perpecahan akan sangat mungkin terjadi, bila pembagian struktur di fraksi tidak proporsional. Apalagi dengan wacana mengangkat ketua fraksi selama lima tahun, juga akan menambah persoalan baru.
“Namanya politik, tidak bisa begitu saja, harus adil. Bagaimana nanti dalam paripurna, kami (PPP) ribut dan tidak menyetujui kesepakatan di fraksi, kan rugi semuanya. Itu makanya pembagian seperti itu, tidak bisa begitu saja,” tegasnya.
Dirinya pun menyebutkan pembagian jatah yang masih bisa diterima sesuai kursi yang diperoleh partai. Dengan demikian, jika pembagiannya kursi PPP 40%, PKPI 30% dan PKB 30%, maka dibagi selama lima tahun, bisa dilakukan dua kali pergantian ketua sesuai persentase. “Kalau kita empat, berarti kan 40%, dana mereka masing-masing 30%. Jadi dibagi lima tahun, kan bisa PPP dua tahun, PKPI dan PKB masing-masing 1,5 tahun. Makanya ini masih akan dibicarakan dulu,” pungkasnya.
Sekadar diketahui, persoalan ini disebabkan karena sikap Ketua DPW PKB Sumut Ance Selian yang tidak sepakat partainya bergabung dengan PPP. Hal tersebut diindikasi karena masalah Pergantian Antar Waktu (PAW), dimana satu-satunya anggota dewan dari PKB di periode 2009-2014 lalu dijabat Pasiruddin Daulay, digantikan oleh Ance. Namun prosesnya melalui tahapan panjang berbulan-bulan. Akhirnya dua bulan sebelum periode tersebut berakhir, Ance baru dilantik sebagai pengganti Pasiruddin. Sebagaimana diketahui, saat itu PKB bergabung dalam fraksi PPP karena hanya punya satu kursi.
Ance yang dikonfirmasi melalui nomor handphone yang biasa ia gunakan, tidak tidak aktif. Menurut pengakuan salah seorang pengurus DPW PKB Sumut yang tidak ingin disebutkan namanya, mengaku tidak mengetahui keberadaan Ance hingga saat ini. (bal/ila)
