parkir di dekat pohon trembesi yang berada di
kawasan Merdeka Walk Medan, beberapa waktu lalu.(Foto : Triadi Wibowo/Sumut Pos)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan Dzulmi Eldin didesak supaya bertindak tegas membongkar bangunan di seputaran lapangan Merdeka Medan. Pasalnya, keberadaan bangunan restoran dan cafe dinilai merusak estetika ruang terbuka hijau (RTH).
“Wali kota (Medan) harus segera membongkar bangunan yang berada di lokasi dan telah merusak keindahan Lapangan Merdeka. Sebab, lapangan sebagai kebanggaan warga Medan harus dijadikan ikon kota Medan,” ungkap Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga kepada wartawan, kemarin.
Diutarakan Ihwan, keberadaan Lapangan Merdeka saat ini semakin sempit dan kumuh. Hal itu disebabkan hadirnya sejumlah bangunan yang dijadikan usaha restoran dan kafe yang telah merusak estetika kota. Oleh karenanya, harus segera diselamatkan.
“Areal pinggiran lapangan yang sebelumnya dijadikan sebagai taman dan ruang terbuka hijau kini berubah fungsi menjadi bangunan bisnis. Sehingga, fasilitas bermain dan taman rekreasi menjadi hilang atau berkurang,” sebutnya.
Untuk itu, sambung Ihwan, bangunan Merdeka Walk dan lainnya supaya dibongkar. “Kita kembalikan fungsi Lapangan Merdeka sebagai tempat upacara dan taman yang asri,” tambahnya.
Ihwan menuturkan, terkait penataan dan pembongkaran bangunan di Lapangan Merdeka, DPRD Medan mendukung sepenuhnya. “Kita berharap ada ketegasan penertiban yang dilakukan Pemko saat ini,” tandasnya.
Tak jauh beda disampaikan Sekretaris Komisi C DPRD Medan Boydo HK Panjaitan. Boydo mendesak agar bangunan Merdeka Walk diratakan. “Bangunan di Lapangan Merdeka seperti Merdeka Walk sudah merusak taman dan ruang terbuka hijau serta estetika kota. Pemko harus tegas tertibkan bangunan yang menyemak,” sebutnya.
Menurut dia, keberadaan bangunan Merdeka Walk dan lainnya sangat merusak keindahan. Kondisi lapangan seakan dikelilingi bangunan kumuh. Lagi pula, restoran dan kafetidak menjadi perolehan PAD yang signifikan.
“Selain bangunan Merdeka Walk, keberadaan pedagang pasar buku perlu juga ditata. Untuk penataan diserahkan ke PD Pasar agar menghasilkan PAD. Akan tetapi, sebelum penyerahan harus ditata bagus terlebih dahulu,” jelasnya.
Tak hanya itu, tambah Boydo, sama halnya dengan keberadaan Sky Cross. Padahal, cukup banyak uang rakyat untuk biaya pembangunan Sky Cross tetapi sampai sekarang tidak bermanfaat.
“Sangat kita sayangkan Pemko Medan membiarkan uang negara terbuang sia-sia. Pemko Medan terkesan tidak mampu membenahi kotanya sendiri,” tandasnya. (ris/azw)
